foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0335-436103
humaskotaprob@gmail.com

 

WONOASIH – Pemerintah Kota Probolinggo kembali menggelar Semarak Pagi Kota Probolinggo (SPKP). SPKP perdana kali ini digelar di Kecamatan Wonoasih, Minggu (11/3). Acara ini diikuti oleh 48 peserta yang terdiri dari 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, 2 sekolah, 10 perusahaan, dan sisanya dari UKM setempat. 

Nampak hadir mendampingi wali kota antara lain Sekda Bambang Agus Suwignyo, Asisten Adm. Umum Rey Suwigtyo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Achmad Sudiyanto, serta sejumlah kepala OPD. 

Camat Wonoasih, Dwi Hermanto menyatakan bahwa melalui SPKP kali ini, panitia mengusung tema dengan memfokuskan pada optimalisasi sumber daya alam dan peningkatan kualitas hidup. “Pada kegiatan kali ini, kami mengusung tema Mewujudkan Kota Probolinggo yang Maju dan Sejahtera Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Kualitas Hidup,” tutur Dwi Hermanto. 

Sumber daya alam yang dimaksud ialah peningkatan konsumsi ikan sekaligus peningkatan hasil pertanian di wilayah Kota Probolinggo. Tema ini disambut baik oleh Wali Kota Rukmini. Menurutnya, tema ini sangat tepat mengingat jumlah konsumsi ikan di Kota Probolinggo masih di bawah rata-rata. 

“Hasil perikanan tahun lalu sebanyak 20.000 ton. Sedangkan yang dikonsumsi hanya 7.140 ton. Sisanya dikirim ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Tingkat konsumsi ikan per kapita masih dibawah rata-rata nasional,” tutur Rukmini. 

Diketahui, tahun lalu angka konsumsi makan ikan  di Kota Probolinggo mencapai 35,70 kg per kapita per tahun. Meskipun angka ini termasuk dalam 5 besar konsumsi ikan terbanyak di Jawa Timur, namun jumlah tersebut masih di bawah target nasional sebesar 43,50 kg per kapita per tahun. 

Rukmini juga mengingatkan masyarakat tentang penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan. Ia berharap masyarakat secara bertahap tidak menggunakan cantrang karena alat tangkap jenis ini telah dilarang penggunannya. 

“Di Kota Probolinggo masih banyak nelayan yang menggunakan cantrang. Hingga saat ini Kementerian Perikanan masih memberikan toleransi. Saya berharap secara bertahap masyarakat dapat meninggalkan cantrang,” jelas Rukmini. _alfien/humas