foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0335-436103
humaskotaprob@gmail.com

 

 

Tak butuh waktu lama lagi, Kota Probolinggo bakal punya Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK). Salah satu aset tanah milik Pemkot Probolinggo yang berada di Jalan Anggrek (barat Rupbasan) segera dihibahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dalam waktu dekat. BNNP juga meminta ada tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pemkot yang ditugaskan di BNNK setempat. 

Informasi ini disampaikan Kasubag Administrasi BNNP Jatim Hari Prianto kepada Wali Kota Rukmini saat audiensi pembentukan instansi vertikal di lingkungan BNNK dan penyiapan lahan untuk kantor BNNK, Senin (2/10) di ruang transit kantor wali kota. 

“BNN adalah lembaga non kementerian atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada Presiden. Sudah seharusnya BNN mempunyai perwakilan di kabupaten atau kota, berdirinya BNNK dikuatkan rekomendasi dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” jelas Hari Prianto, pagi itu. 

Antok – panggilan Hari Prianto membeberkan, struktur organisasi BNNK adalah seorang kepala, satu sub bag umum dan tiga seksi (seksi pencegahan dan penyuluhan, rehabilitasi dan pemberantasan). Untuk posisi kepala BNNK, pengajuan nama harus ada rekomendasi dari kepala daerah (wali kota) bisa dari kalangan Polri (AKBP) atau sipil (eselon IIIa). Kepala seksi pencegahan penyuluhan dan seksi rehabilitasi diminta dari ASN Pemkot Probolinggo. Sedangkan seksi pemberantasan harus dari Polri dengan pangkat AKP/Kompol.

Untuk tenaga fungsional yang ada di BNN masih fungsional penyuluh saja, untuk fungsional medis masih dibahas di pusat. “Calon kepala BNNK harus atas rekomendasi wali kota karena kami berharap orang yang dipilih bisa membangun koordinasi, sinergitas dan komunikasi antara polres dan pemda,” tutur Antok. 

Pasalnya, usai kantor dibangun dan tenaga dilantik maka BNNK harus sudah beroperasional meskipun anggaran dari APBN belum ada. Untuk itu, pemda diharapkan memback up biaya operasional melalui dana hibah kepada BNNK. 

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pemkot Probolinggo agar Menpan RB meloloskan pendirian BNNK antara lain entry poin narkoba, jumlah pecandu narkoba, tersangka penyalahgunaan narkoba, pengungkapan kasus narkoba, SDM, anggaran dan sarana prasarana (tanah seluas 3000 M2, kendaraan operasional). 

“Ditambah ada ASN Pemkot Probolinggo yang dipekerjakan di BNNK. Masalah gaji tetap di Pemkot tetapi tunjangan kinerja dan uang makan mengikuti BNN. Ya, sekitar 10 orang berstatus PNS,” imbuhnya. 

Menanggapi penjelasan Antok, Wali Kota Rukmini menyambut antusias rencana pendirian BNN Kota Probolinggo. Aset telah disiapkan sesuai dengan kebutuhan BNNK nantinya, hibah akan dimasukkan dalam perencanaan APBD perubahan 2018 atau RAPBD 2019. 

“Kami sudah berniat bulat untuk memberi hibah kepada BNNK, setiap tahun akan kami masukkan dalam perencanaan. Hibah monggo akan kami atur nanti mulai tahun 2019. DPPKAD tolong disiapkan semua kebutuhan termasuk perencanaan bantuan hibah dan pemecahan sertifikat aset,” tegas wali kota. Dalam waktu dekat penandatanganan serah terima aset akan dilaksanakan bersama kepala BNNP Jatim. Termasuk menyiapkan naskah akademik sebagai persyaratan pendirian BNNK. 

Yang menjadi kendala bagi wali kota, permintaan ASN untuk dipekerjakan ke BNNK agak kesulitan. Karena sejak 2008 sudah moratorium sehingga jumlah ASN berkurang ditambah ada yang pensiun dan meninggal dunia. Ia menyontohkan, apabila BNNK minta 5 pegawai maka pemkot hanya bisa menyediakan 3 saja. Wali kota pun meminta BKPSDM untuk mengkaji permintaan itu sesuai dengan regulasi dan ketersediaan di pemkot jika memungkinkan jumlah SDM-nya dipenuhi.

   Wali Kota Rukmini pun menegaskan terkait penunjukan kepala BNNK akan berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Menurutnya, penunjukkan kepala BNNK dari unsur Polri lebih efektif dari pada sipil. “Eman. (kerjanya) harus kenceng, berani, tegas dan jaringan luas. Kalau pimpinannya bagus nanti kerja BNNK bisa lebih efektif,” tuturnya.

Audiensi waktu itu juga diikuti Sekda Bambang Agus, Kepala Bakesbangpol Teguh Bagus, Kepala Dinkes drg Ninik Ira Wibawati, Kepala DPPKAD Imanto, Kepala BKPSDM Rachmadeta Antariksa dan Kasat Narkoba Polres Probolinggo Kota Dodik. (famydecta/humas) 

 

SAKIP 2017

LINK BADAN/DINAS

  • Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan
  • Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  • Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  • Dinas Perikanan
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  • Dinas Perhubungan
  • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Dinas Lingkungan Hidup
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  • Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

 

LINK BAGIAN/KANTOR

  • Bagian Administrasi Pembangunan
  • Bagian Administrasi Perekonomian
  • Bagian Hukum
  • Bagian Humas Dan Protokol
  • Bagian Kesejahraan Rakyat
  • Bagian Organisasi
  • Bagian Pemerintahan
  • Bagian Umum
  • Dinas Perpustakaan & Kearsipan
  • Inspektorat
  • Kantor Satpol. Pp
  • RSUD Dr. Moch. Saleh
  • Sekretariat Dewan
  • Sekretariat KPUD

LINK KECAMATAN

  • Kecamatan Mayangan
  • Kecamatan Kedopok
  • Kecamatan Wonoasih
  • Kecamatan Kademangan
  • Kecamatan Kanigaran