foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0335-436103
humaskotaprob@gmail.com


KANIGARAN - Dana hibah yang merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah lainnya dan juga lembaga atau organisasi kemasyarakatan berbadan hukum ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah.
Tentunya, dalam proses pelaksanaannya, pemberian dana hibah ini nantinya juga harus menyertakan laporan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana hibah tersebut. Hal ini lah yang masih menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Probolinggo. Masih banyaknya penerima hibah yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan pemberian dana hibah.
Hal ini disampaikan Wali Kota Rukmini dalam Monitoring Evaluasi dan Pembinaan bagi Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2017. Rukmini menyatakan bahwa masalah yang sering terjadi terkait pelaksanaan dana hibah adalah masih banyak lembaga penerima hibah yang terlambat ataupun tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban.
“Saya meminta kepada penerima dana hibah agar tertib dalam menyerahkan laporan pertanggungjawabannya, sehingga laporannya dapat sesuai dengan yang diajukan, sesuai RAB agar tidak terjadi temuan oleh BPK,” terang Rukmini.
Kurang lebih 100 lembaga penerima hibah menghadiri acara ini. Mengingat saat ini mendekati akhir tahun, Rukmini meminta agar laporan pertanggungjawaban harus segera diserahkan paling lambat 10 Januari 2018.
“Dan kepada DPPKAD, saya minta apabila ada lembaga yang tidak menyerahkan laporan, harus segera diberi peringatan melalui surat. Jika sampai 3 kali tidak digubris juga, ke depan lembaga tersebut tidak usah diberi dana hibah lagi,” jelasnya.
Narasumber pada acara ini, Aditya Ramadhan Lawado menegaskan bahwa penerima hibah harus memahami bahwa pemanfaatan hibah diawasi secara berlapis baik dari LSM, lembaga legislatif, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Penerima dana hibah juga harus melakukan perencanaan dan pemanfaatan secara cermat dan setiap transaksi harus dilakukan pencatatan dan pembukuan secara tertib dan benar,” jelas pria yang menjabat sebagai Kasubbag Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Kota Probolinggo (alfien/humas)