foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0335-436103
humaskotaprob@gmail.com


KANIGARAN - Dana hibah yang merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah lainnya dan juga lembaga atau organisasi kemasyarakatan berbadan hukum ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah.
Tentunya, dalam proses pelaksanaannya, pemberian dana hibah ini nantinya juga harus menyertakan laporan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana hibah tersebut. Hal ini lah yang masih menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Probolinggo. Masih banyaknya penerima hibah yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan pemberian dana hibah.
Hal ini disampaikan Wali Kota Rukmini dalam Monitoring Evaluasi dan Pembinaan bagi Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2017. Rukmini menyatakan bahwa masalah yang sering terjadi terkait pelaksanaan dana hibah adalah masih banyak lembaga penerima hibah yang terlambat ataupun tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban.
“Saya meminta kepada penerima dana hibah agar tertib dalam menyerahkan laporan pertanggungjawabannya, sehingga laporannya dapat sesuai dengan yang diajukan, sesuai RAB agar tidak terjadi temuan oleh BPK,” terang Rukmini.
Kurang lebih 100 lembaga penerima hibah menghadiri acara ini. Mengingat saat ini mendekati akhir tahun, Rukmini meminta agar laporan pertanggungjawaban harus segera diserahkan paling lambat 10 Januari 2018.
“Dan kepada DPPKAD, saya minta apabila ada lembaga yang tidak menyerahkan laporan, harus segera diberi peringatan melalui surat. Jika sampai 3 kali tidak digubris juga, ke depan lembaga tersebut tidak usah diberi dana hibah lagi,” jelasnya.
Narasumber pada acara ini, Aditya Ramadhan Lawado menegaskan bahwa penerima hibah harus memahami bahwa pemanfaatan hibah diawasi secara berlapis baik dari LSM, lembaga legislatif, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Penerima dana hibah juga harus melakukan perencanaan dan pemanfaatan secara cermat dan setiap transaksi harus dilakukan pencatatan dan pembukuan secara tertib dan benar,” jelas pria yang menjabat sebagai Kasubbag Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Kota Probolinggo (alfien/humas)

UMBUL-UMBUL HARI JADI 659

SPANDUK HARI JADI 659

LOGO HARI JADI 659

LINK BADAN/DINAS

  • Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan
  • Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  • Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  • Dinas Perikanan
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  • Dinas Perhubungan
  • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Dinas Lingkungan Hidup
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  • Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

 

LINK BAGIAN/KANTOR

  • Bagian Administrasi Pembangunan
  • Bagian Administrasi Perekonomian
  • Bagian Hukum
  • Bagian Humas Dan Protokol
  • Bagian Kesejahraan Rakyat
  • Bagian Organisasi
  • Bagian Pemerintahan
  • Bagian Umum
  • Dinas Perpustakaan & Kearsipan
  • Inspektorat
  • Kantor Satpol. Pp
  • RSUD Dr. Moch. Saleh
  • Sekretariat Dewan
  • Sekretariat KPUD

LINK KECAMATAN

  • Kecamatan Mayangan
  • Kecamatan Kedopok
  • Kecamatan Wonoasih
  • Kecamatan Kademangan
  • Kecamatan Kanigaran