foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0335-436103
humaskotaprob@gmail.com

 

KANIGARAN - Banyak alasan para pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kesulitan mencapai target yang telah ditetapkan sebelum jatuh tempo. “Masalah yang biasanya ditemui di lapangan adalah wajib pajak yang tidak bisa ditemui, wajib pajak berdomisili di luar kota, dan masih ada pemungut yang tidak jujur,” kata Imanto, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). 

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Evaluasi Kinerja dan pembinaan Petugas Pemungut PBB Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Probolinggo yang diselenggarakan di Rumah Makan Sumber Hidup, Kota Probolinggo, Selasa (19/12). Kegiatan ini dikhususkan untuk petugas pemungut PBB yang tidak memenuhi target pencapaian pada saat jatuh tempo yakni pada 31 Agustus.

Sebenarnya, kinerja para petugas pemungut PBB bisa dikatakan baik, karena besaran pendapatan dari PBB telah melebihi target yang di tetapkan. “Kita telah mencapai 96% dari kurang lebih enam milyar rupiah yang ditargetkan pendapatan dari sektor PBB,” ujar Imanto. 

Dari lima kecamatan, hanya dua kecamatan yang mencapai 100 persen pencapaian, yakni Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Wonoasih. Sedangkan untuk Kecamatan Kedopok mencapai 83 persen, Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Mayangan masing-masing mendapat 79 persen dan 78 persen.

Kegiatan ini memang untuk memberikan pembinaan kepada petugas yang tidak memenuhi target sehingga mereka mampu meningkatkan kinerja dalam mengejar target. “Dan mereka juga mempunyai pengetahuan yang lebih, kecakapan dalam berkomunikasi dengan wajib pajak, dan pemahaman tentang pembayaran PBB sebelum jatuh tempo,” ujar Imanto. 

Wali kota Probolinggo Rukmini berterima kasih kepada para petugas yang terlibat dalam pemungutan PBB sehingga target dapat tercapai. “Tapi saya berharap para petugas pemungut PBB harus jujur, uang harus segera disetorkan dalam waktu 1x24 jam,” katanya. 

Dia juga menjelaskan bahwa masyarakat sekarang kritis. “Anda bisa saja dilaporkan ke tim saber pungli bila uang PBB yang sudah ditagih tidak langsung dibayarkan, malah dipakai dulu,” kata wali kota. Maka dari itu, dia berpesan kepada para pemungut untuk selalu jujur dan sesuai prosedur. “Ayo, kita harus bekerja dengan bersih, kita harus menjaga harkat dan martabat Pemerintah Kota Probolinggo,” pesan Rukmini. (hariyantia/humas)

 

SAKIP 2017

LINK BADAN/DINAS

  • Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan
  • Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  • Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  • Dinas Perikanan
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  • Dinas Perhubungan
  • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Dinas Lingkungan Hidup
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  • Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

 

LINK BAGIAN/KANTOR

  • Bagian Administrasi Pembangunan
  • Bagian Administrasi Perekonomian
  • Bagian Hukum
  • Bagian Humas Dan Protokol
  • Bagian Kesejahraan Rakyat
  • Bagian Organisasi
  • Bagian Pemerintahan
  • Bagian Umum
  • Dinas Perpustakaan & Kearsipan
  • Inspektorat
  • Kantor Satpol. Pp
  • RSUD Dr. Moch. Saleh
  • Sekretariat Dewan
  • Sekretariat KPUD

LINK KECAMATAN

  • Kecamatan Mayangan
  • Kecamatan Kedopok
  • Kecamatan Wonoasih
  • Kecamatan Kademangan
  • Kecamatan Kanigaran