foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0335-436103
humaskotaprob@gmail.com

 

KANIGARAN - Masih ada saja penduduk yang menyalahi aturan tentang penggunaan lahan. Hal tersebut terungkap ada saat rapat koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, Bidang Barang Milik Daerah (BMD), camat dan lurah Kanigaran. Jumat (9/2), bertempat di Sabha Bina Praja, rapat tersebut untuk membahas surat yang dikirim kelompok Tani Karya Tani II, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran pada tanggal 15 Januari.

Surat tersebut menyatakan, ada beberapa oknum petani yang menggunakan lahan sempadan irigasi (wilayah pinggir sungai) untuk bercocok tanam. Ini terjadi di sepanjang sungai Gladak Serang sampai ke barat Blok Wangkal (Utara Taman Maramis). Maka dari itu, kelompok tani tersebut memohon kepada pemerintah kota untuk membangun paving disepanjang sempadan irigasi tersebut.  

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor:08/Prt/M/2015, ruang sempadan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi,” kata Kepala Bappeda Litbang, Budiono Wirawan. Dia pun menambahkan bahwa daerah tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, tetapi harus ada rekomendasi dari kepala daerah dan dinas teknis terkait.

Wali kota Probolinggo Rukmini pun langsung menginstruksikan untuk melakukan survey lapangan kepada Bappeda  Litbang dan Dinas PUPR dan akan dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Achmad Sudiyanto. 

“Mereka memanfaatkan kelengahan dari pengawasan petugas, kalau dibiarkan pasti semuanya nanti ikut-ikutan,” katanya. Dia pun menyarankan lahan tersebut dipadatkan saja, tanpa perlu dipaving. “Kan masih bisa dibuat jalan waktu ke sawah, untuk mempermudah akses waktu panen juga bisa,” katanya. 

Achmad Sudiyanto pun menyarankan agar para pemangku wilayah, dalam hal ini Camat Kanigaran dan Lurah Kanigaran untuk ikut aktif dalam memberikan penjelasan terhadap warganya. “Mohon warganya dirangkul, dan diberi penjelasan sebaik-baiknya bahwa itu merupakan lahan tersebut milik pemerintah dan tidak boleh ditanami, jadi mereka sendiri yang sadar dan tidak perlu kita usir,” kata Sudiyanto. (hariyantia/humas)

 

SAKIP 2017

LINK BADAN/DINAS

  • Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan
  • Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  • Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  • Dinas Perikanan
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  • Dinas Perhubungan
  • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Dinas Lingkungan Hidup
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  • Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

 

LINK BAGIAN/KANTOR

  • Bagian Administrasi Pembangunan
  • Bagian Administrasi Perekonomian
  • Bagian Hukum
  • Bagian Humas Dan Protokol
  • Bagian Kesejahraan Rakyat
  • Bagian Organisasi
  • Bagian Pemerintahan
  • Bagian Umum
  • Dinas Perpustakaan & Kearsipan
  • Inspektorat
  • Kantor Satpol. Pp
  • RSUD Dr. Moch. Saleh
  • Sekretariat Dewan
  • Sekretariat KPUD

LINK KECAMATAN

  • Kecamatan Mayangan
  • Kecamatan Kedopok
  • Kecamatan Wonoasih
  • Kecamatan Kademangan
  • Kecamatan Kanigaran