foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0335-436103
humaskotaprob@gmail.com

Banyaknya keluhan dalam pelayanan kesehatan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tak bisa dibendung. Kendati demikian BPJS selalu berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku. Hal ini disampaikan BPJS saat menggelar pertemuan dengan Wali Kota Probolinggo Rukmini, Rabu (27/9). 

Permasalahan-permasalahan tersebut terlihat dapat dilihat dari hasil Walk Through Audit (WTA) yang dilakukan BPJS Cabang Pasuruan di berbagai Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat pertama maupun faskes tingkat lanjutan di Kota Probolinggo. “WTA ini semacam survei untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) peserta BPJS terhadap pelayanan yang mereka terima,” kata Debby Nianta Musigiasari, Kepala BPJS cabang Pasuruan. 

Dua faskes yang menjadi sorotan BPJS adalah RS Dharma Husada (RSDH) dan RSUD dr Mohamad Saleh. “Permasalahan RSDH ketiadaan poliklinik/fasilitas untuk rawat jalan, padahal itu sudah tertera jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 71 tahun 2013 bahwa rumah sakit yang bermitra dengan BPJS harus ada layanan rawat inap, unit gawat darurat, dan rawat jalan,” jelas Debby. 

Dia juga menjelaskan bahwa selama menjalin kemitraan dengan BPJS, RSDH hanya mengklaim untuk layanan rawat inap dan layanan gawat darurat dengan kisaran Rp 600 juta perbulan. Menanggapi hal tersebut, Kristin selaku perwakilan dari RSDH menyatakan bahwa RSDH siap menambah fasilitas yang ada. “Kami siap menambah fasilitas di rumah sakit kami, saat ini poliklinik masih proses pembangunan,” katanya. 

Sedangkan untuk RSUD, terdapat beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh peserta BPJS yakni ketersediaan kamar kelas III, iuran biaya bagi peserta yang naik kelas, ketersediaan obat, dan perlakuan yang tidak sama antara pasien umum dan pasien peserta BPJS. 

Wadir Umum dan Keuangan RSUD dr Mohamad Saleh, Rubiyati mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam memperlakukan pasien umum dan pasien peserta BPJS. “Evaluasi selalu kami lakukan untuk bisa mengakomodir seluruh pasien yang berobat ke RSUD,” kata Rubi. 

Ia pun mengakui adanya antrian dalam pasien yang harus melakukan operasi. “Hal itu dikarenakan ketersediaan kamar kosong, saat ini hanya ada 53 tempat tidur untuk kelas III, itupun tidak hanya untuk pasien yang habis operasi,” katanya. 

Kini, RSUD tengah menambahkan dengan menambah fasilitas rawat inap, setidaknya 20 tempat tidur untuk kelas III. Untuk ketersediaan obat, dia mengatakan selama ini masih bisa tercukupi. “Bila pasien harus beli diluar, karena obat yang direkomendasikan tidak termasuk dalam BPJS, bila obat tersebut masuk dalam BPJS dan stok kita habis, kita akan membelikan diluar, sehingga pasien tidak perlu berangkat sendiri,” katanya. 

Ketua Komisi III Agus Riyanto, juga menyoroti adanya antrian pasien tersebut dan lamanya antrian obat. “Apakah tidak mungkin kita memaksimalkan puskesmas yang ada sehingga tidak ada penumpukan pasien di rumah sakit,” kata Agus. 

Kepala Dinas Kesehatan, Ninik Ira Wibawati mengatakan puskesmas yang ada rawat inapnya merupakan puskesmas Ketapang dan Ketapang Wonoasih dengan kapasitas 10 tempat tidur. “Saat ini kami fokus untuk mencukupi hasil evaluasi sertifikasi puskesmas bulan kemarin,” kata Ninik. 

Dalam forum ini muncul wacana untuk membangun rumah sakit penyangga di daerah Kareng Lor untuk mengakomodir pasien dari  wilayah selatan. “Karena pasien yang berobat di RSUD tidak hanya warga kota, tapi juga Kabupaten Probolinggo,” kata Ninik.

Wali Kota Probolinggo Rukmini pun mengambil sikap terkait penjelasan berbagai pihak. “Tolong pihak RSDH disurati untuk mempercepat pembangunan poliklinik itu, kalau tidak ya diberi surat peringatan,” tegas wali kota. 

Rukmini sangat mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh rumah sakit untuk mengatasi permasalahan yang ada. “Tolong Bappeda segera melakukan kajian untuk membangun rumah sakit penyangga,” kata Rukmini. Dia juga berpesan kepada seluruh pemberi layanan kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap pasien. “Sehingga tidak ada anggapan bahwa ada perbedaan perlakuan antara pasien umum dan pasien peserta BPJS,” tutupnya. (hariyantia/humas)

 

SAKIP 2017

LINK BADAN/DINAS

  • Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan
  • Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  • Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  • Dinas Perikanan
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  • Dinas Perhubungan
  • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Dinas Lingkungan Hidup
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  • Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

 

LINK BAGIAN/KANTOR

  • Bagian Administrasi Pembangunan
  • Bagian Administrasi Perekonomian
  • Bagian Hukum
  • Bagian Humas Dan Protokol
  • Bagian Kesejahraan Rakyat
  • Bagian Organisasi
  • Bagian Pemerintahan
  • Bagian Umum
  • Dinas Perpustakaan & Kearsipan
  • Inspektorat
  • Kantor Satpol. Pp
  • RSUD Dr. Moch. Saleh
  • Sekretariat Dewan
  • Sekretariat KPUD

LINK KECAMATAN

  • Kecamatan Mayangan
  • Kecamatan Kedopok
  • Kecamatan Wonoasih
  • Kecamatan Kademangan
  • Kecamatan Kanigaran