foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0335-436103
humaskotaprob@gmail.com

 

MAYANGAN – Kota Probolinggo akhirnya memiliki gedung Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTPPA). Gedung yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Probolinggo tersebut diresmikan Wali Kota Probolinggo Rukmini, Senin (12/2). Selain meresmikan gedung, Wali Kota juga menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) DP3AKB.   

Sebelum dikelola DP3AKB, gedung yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmad ini digunakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai gudang menyimpan alat kontrasepsi. Setelah 22 tahun tidak digunakan, tahun 2017 Pemerintah Kota Probolinggo merehap kembali gedung ini dan dimanfaatkan sebagai gedung PPTPPA. Sebelumnya, PPTPPA Kota Probolinggo menempati gedung di belakang RSUD dr. Moh. Saleh.

Wali Kota berharap gedung baru ini lebih nyaman digunakan untuk menangani kasus kekerasana terhadap perempuan dan anak. “Jika sebelumnya kurang representativ, saya harap gedung ini bisa nyaman digunakan. Meskipun ini bangunan lama, tidak akan mengurangi fungsinya sebagai gedung pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Saya harap nantinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa cepat ditangani dan diselesaikan,” ujar Rukmini.  

Wali Kota juga melakukan pembinaan kepada 37 pegawai DP3AKB. Di antaranya 21 orang dari tenaga fungsional Penyuluh KB, 9 orang PTT dan sisanya ASN DP3AKB. “Pada bulan Januari DP3AKB mendapat tambahan PTT Tenaga Akuntansi dan Tenaga Informasi Teknologi (IT). Penambahan ini sangat membantu kinerja dari DP3AKB terutama dalam menyelesaikan laporan-laporan keuangan,” ujar Kepala DP3AKB Sukam.

 “Gedung PPTPPA ini bertujuan untuk fasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan. Diharapkan dapat memenuhi hak atas kebenaran, keadilan dan kepedulian serta untuk mensejahteraan bagi perempuan dan anak dari korban kekerasan,” lanjut Sukam.

Sementara itu, Wali Kota Rukmini menjelaskan pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Probolinggo telah mengusahakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) mempunyai BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan PTT serta GTT melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebanyak 2.863 tenaga  PTT dan GTT sudah terdaftar di BPJS  Jaminan Kesehatan dan resiko kecelakaan kerja.

 “Selamat kepada PTT yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kita syukuri dan kedepannya bekerja lebih baik lagi. Semoga bangunan PPTPPA ini digunakan semaksimal mungkin,” harap Rukmini. (Noviati/Humas)

 

 

SAKIP 2017

LINK BADAN/DINAS

  • Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan
  • Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  • Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  • Dinas Perikanan
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  • Dinas Perhubungan
  • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Dinas Lingkungan Hidup
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  • Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

 

LINK BAGIAN/KANTOR

  • Bagian Administrasi Pembangunan
  • Bagian Administrasi Perekonomian
  • Bagian Hukum
  • Bagian Humas Dan Protokol
  • Bagian Kesejahraan Rakyat
  • Bagian Organisasi
  • Bagian Pemerintahan
  • Bagian Umum
  • Dinas Perpustakaan & Kearsipan
  • Inspektorat
  • Kantor Satpol. Pp
  • RSUD Dr. Moch. Saleh
  • Sekretariat Dewan
  • Sekretariat KPUD

LINK KECAMATAN

  • Kecamatan Mayangan
  • Kecamatan Kedopok
  • Kecamatan Wonoasih
  • Kecamatan Kademangan
  • Kecamatan Kanigaran