foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0335-436103
humaskotaprob@gmail.com

 

MAYANGAN – Kota Probolinggo akhirnya memiliki gedung Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTPPA). Gedung yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Probolinggo tersebut diresmikan Wali Kota Probolinggo Rukmini, Senin (12/2). Selain meresmikan gedung, Wali Kota juga menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) DP3AKB.   

Sebelum dikelola DP3AKB, gedung yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmad ini digunakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai gudang menyimpan alat kontrasepsi. Setelah 22 tahun tidak digunakan, tahun 2017 Pemerintah Kota Probolinggo merehap kembali gedung ini dan dimanfaatkan sebagai gedung PPTPPA. Sebelumnya, PPTPPA Kota Probolinggo menempati gedung di belakang RSUD dr. Moh. Saleh.

Wali Kota berharap gedung baru ini lebih nyaman digunakan untuk menangani kasus kekerasana terhadap perempuan dan anak. “Jika sebelumnya kurang representativ, saya harap gedung ini bisa nyaman digunakan. Meskipun ini bangunan lama, tidak akan mengurangi fungsinya sebagai gedung pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Saya harap nantinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa cepat ditangani dan diselesaikan,” ujar Rukmini.  

Wali Kota juga melakukan pembinaan kepada 37 pegawai DP3AKB. Di antaranya 21 orang dari tenaga fungsional Penyuluh KB, 9 orang PTT dan sisanya ASN DP3AKB. “Pada bulan Januari DP3AKB mendapat tambahan PTT Tenaga Akuntansi dan Tenaga Informasi Teknologi (IT). Penambahan ini sangat membantu kinerja dari DP3AKB terutama dalam menyelesaikan laporan-laporan keuangan,” ujar Kepala DP3AKB Sukam.

 “Gedung PPTPPA ini bertujuan untuk fasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan. Diharapkan dapat memenuhi hak atas kebenaran, keadilan dan kepedulian serta untuk mensejahteraan bagi perempuan dan anak dari korban kekerasan,” lanjut Sukam.

Sementara itu, Wali Kota Rukmini menjelaskan pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Probolinggo telah mengusahakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) mempunyai BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan PTT serta GTT melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebanyak 2.863 tenaga  PTT dan GTT sudah terdaftar di BPJS  Jaminan Kesehatan dan resiko kecelakaan kerja.

 “Selamat kepada PTT yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kita syukuri dan kedepannya bekerja lebih baik lagi. Semoga bangunan PPTPPA ini digunakan semaksimal mungkin,” harap Rukmini. (Noviati/Humas)

Probolinggo city finally has an Integrated Service Center for Women and Children Protection (PPTPPA). The building managed by Agency of Women Empowerment, Children Protection, and Family Planning (DP3AKB) of the city was officially launched by Mayor Rukmini, Monday (12/2). Besides launching the building, the mayor also handed over the card of BPJS TK, a social security insurance to temporary employees and 1 honorary staff of DP3AKB.

Before being managed by DP3AKB, the building located on Basuki Rahmad street was used by BKKBN for a warehouse to keep contraceptions. After 22 years unused, in 2017 the city administration had it renovated and used for PPTPPA. Before using this building, PPTPPA used the building located behind local hospital dr. Moh. Saleh.

The mayor hopes that the new building would be more comfortable to handle any cases of violence towards women and children. “If the previous building was not well representative, I hope that this new one could be comfortable. Despite an old building, its function can still be used as PPTPPA. I hope that later any cases of violence towards women and children can be well handled and solved,” said Rukmini. 

The mayor also gave a speech directed to 37 employees of DP3AKB. “In January, DP3AKB gets new personnels of temporary employees, quite expert in accountant and IT. This will help the performance of DP3AKB especially in solving financial report,” said the head of DP3AKB, Sukam. 

“The building has a function to facilitate the need of women and children as the victim of violence abuse. It is expected they will have their rights of justice and also to increase the welfare of women and children as the victim of violence abuse,” Sukam continued. 

Meanwhile, Mayor Rukmini explained that in 2018, Probolinggo city administration has made a policy that temporary employees and teachers should have BPJS TK (social security) and BPJS Kesehatan (health insurance). The payment of this insurance have been calculated in the regional budget. Totally, 2.863 temporary employees and teachers have been registered to BPJS TK and BPJS Kesehatan.

“Congratulation to all temporary employees who have been registered to BPJS TK and BPJS Kesehatan. We should be grateful for this and must give our best in doing our job. And I gope that this building of PPTPPA can be used best,” Rukmini hopes. 

 

 

 

UMBUL-UMBUL HARI JADI 659

SPANDUK HARI JADI 659

LOGO HARI JADI 659