foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0335-436103
humaskotaprob@gmail.com

MAYANGAN - Pengelolaan Gedung Islamic Center (GIC) akan dipindah ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Bambang Agus Suwignyo tersebut berjalan dengan lancar. Sempat terjadi perdebatan OPD mana yang paling pas untuk mengelola GIC. Sekda mengatakan pengelolaan GIC harusnya melekat pada OPD yang mempunyai tupoksi yang sesuai dengan peruntukan GIC dibangun. “Dan ini juga merupakan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa pengelolaan GIC harus dikelola oleh OPD teknis, bukan bidang Aset,” kata Bambang Agus. Dia juga menambahkan bahwa hal tersebut nantinya akan memudahkan perencanaan dan pengelolaannya. 

Selama ini pengelolaan GIC masih melekat pada bidang Aset dan administrasi perijinannya ada di DPMPTSP. Menurut Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) pada BPPKAD, Abdi Firdausi tidak tepat. “Bila aset tersebut idle (diam/tidak aktif/tidak digunakan), maka (pengelolaannya) akan kembali ke pengelola BMD, dalam hal ini Sekretaris daerah, tapi GIC inikan aktif digunakan, maka harus OPD teknis yang mengelola,” katanya. 

Dalam rapat tersebut, juga dibahas nama dari GIC tersebut yang dianggap tidak pas. “Selama ini GIC lebih sering digunakan untuk resepsi pernikahan, show musik atau pertunjukan lainnya,” kata Sekda. Bila nama GIC tetap dipertahankan, maka OPD yang mempunyai tusi (tugas dan fungsi) keagamaan adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). “Tapi bila penggunaan GIC masih menarik retribusi, maka tidak bisa jika pengelolaan GIC ada di Bagian Kesra, karena bagian tidak diperbolehkan menarik retribusi,” kata Heri Astuti, Kepala Bagian Organisasi.

Dengan mempertimbangkan penggunaan dari GIC selama ini yang lebih banyak digunakan sebagai tempat sosial budaya itulah, maka pengelolaan GIC hendaknya dipindahkan ke Disbudpar. “Tapi dengan catatan nama GIC diganti jadi gedung serbaguna, untuk itu tolong segera dibuatkan nota dinas ke wali kota untuk penggantian nama tersebut,” perintah Sekda yang langsung disanggupi oleh Kepala Bidang BMD. Sekda pun mengharapkan perpindahan pengelolaan ini secepatnya dilakukan. “Kalo bisa PAK tahun ini, Disbudpar sudah bisa menganggarkan untuk pengelolaan GIC, baik pemeliharaan rutin ataupun operasionalnya,” kata Sekda. (hariyantia/humas)

 

DATA PERS 2018

SAKIP 2017

LINK BADAN/DINAS

  • Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan
  • Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  • Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  • Dinas Perikanan
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  • Dinas Perhubungan
  • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Dinas Lingkungan Hidup
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  • Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

 

LINK BAGIAN/KANTOR

  • Bagian Administrasi Pembangunan
  • Bagian Administrasi Perekonomian
  • Bagian Hukum
  • Bagian Humas Dan Protokol
  • Bagian Kesejahraan Rakyat
  • Bagian Organisasi
  • Bagian Pemerintahan
  • Bagian Umum
  • Dinas Perpustakaan & Kearsipan
  • Inspektorat
  • Kantor Satpol. Pp
  • RSUD Dr. Moch. Saleh
  • Sekretariat Dewan
  • Sekretariat KPUD

LINK KECAMATAN

  • Kecamatan Mayangan
  • Kecamatan Kedopok
  • Kecamatan Wonoasih
  • Kecamatan Kademangan
  • Kecamatan Kanigaran