foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0335-436103
humaskotaprob@gmail.com

 

KANIGARAN – Selasa (10/4), Bagian Organisasi Setda Kota Probolinggo menggelar  kegiatan sosialisasi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka persiapan penilaian yang dilaksanakan oleh Ombusdman Republik Indonesia (ORI) di gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo.

Kepala Bagian Organisasi, Heri Astuti menerangkan kegiatan ini merupakan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan dan peningkatan kepatuhan terhadap Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. “Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo,” ujarnya.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur, Agus Widiyata mengatakan ombudsman merupakan lembaga negara yang bergerak di bidang birokrasi pelayanan publik, memiliki tugas sebagai pengawas pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk mematuhi amanat tersebut dengan melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

 “Kegiatan ini memberikan pemahaman pada masyarakat akan kehadiran ombudsman dalam membantu permasalahan yang terkait dengan mal administrasi,” ujarnya.

Wali Kota Probolinggo, Rukmini mengatakan sosialisasi ini merupakan bentuk pembinaan dan juga sebagai petunjuk dilakukannya penilaian oleh ombusdman RI agar semua OPD dapat mempersiapkan segala sesuatunya sesuai arahan yang diberikan.

Menurut Rukmini, ombudsman juga melakukan penilaian secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada OPD yang akan dinilai. Terkait jadwal dan waktu pelaksanaannya, juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi di mana tim penilai juga menyamar sebagai klien atau masyarakat yang sedang melakukan kepengurusan kepentingan publik, semisal kependudukan, pelayanan perizinan, akses menuju lokasi pariwisata, sampai pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Melalui sosialisasi ini saya berharap agar semua OPD dapat memahami bagaimana penilaian yang akan dilakukan Ombusdman RI dan memenuhi semua variabel penilaiannya. Kepada seluruh OPD juga diwajibkan untuk membuat standar pelayanan publik dan menyediakan front office pelayanan publik,” katanya. Mita/Humas.