foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0335-436103
humaskotaprob@gmail.com

 

MAYANGAN - Memasuki tahun politik 2018 ini, Wali Kota Probolinggo Rukmini mengingatkan agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat untuk fokus dalam menangani penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Hal itu disampaikan Rukmini saat menghadiri pembinaan mental aparatur sipil Negara (ASN) Satpol PP, di Kantor Satpol PP, Rabu (10/01). Pembinaan mental ini penting bagi Satpol PP mengingat aparat itu bersinggungan langsung dengan masyarakat saat Pilkada 2018. 

“Saya ingin Satpol PP Kota Probolinggo fokus dalam penegakan Perda dan Perkada. Kita harus menunjukkan kinerja kita di masyarakat. Kita ini satu dengan masyarakat. Kita harus memperkuat diri, bagaimana Kota Probolinggo kondusif,” ujar wali kota. 

 Terkait dengan jumlah personil Satpol PP, wali kota ingin jumlah SDM mencukupi karena pemkot tidak bisa menambah jumlah ASN. Saat ini ada 92 PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Satpol PP. “Paling tidak ada 150 personil-lah. Kita coba tarik PTT dari OPD lain. Nanti saya minta ada pembinaan, paling tidak ya satu bulan untuk membentuk jiwa Satpol PP yang mumpuni. Nanti kalau sudah lolos pembinaan, kita tes siapa-siapa saja yang layak. Saya akan upayakan gajinya sesuai dengan upah minimum regional (UMR) Kota Probolinggo,” tegas Rukmini. 

Dalam kesempatan itu, Rukmini juga menyerahkan 91 kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada PTT Satpol PP. Seharusnya jumlah kartu yang diterima sesuai dengan jumlah PTT yaitu 92 orang. Sayangnya 1 orang datanya tidak valid. Terkait dengan hal itu, wali kota meminta PTT yang bersangkutan mengurus KTP-nya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar data yang disampaikan sesuai identitas KTP elektronik. 

Di Pemkot Probolinggo, ada sekitar 2.862 PTT dan tenaga kontrak yang menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, ribuan karyawan itu sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan November 2017. 

“Hanya saja, untuk bulan November dan Desember 2017, preminya dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Baru mulai tahun ini, kita bayarkan dari APBD Kota Probolinggo. Besar premi yang kita bayar Rp. 10 ribu tiap pegawai. Saya masih menginginkan PTT dan tenaga kontrak ikut BPJS Kesehatan. Nanti preminya Rp. 25 ribu. Itu kita hitung sebagai kenaikan gaji PTT dan tenaga kontrak,” harap wali kota. (abdurhamzah/humas)

 

UMBUL-UMBUL HARI JADI 659

SPANDUK HARI JADI 659

LOGO HARI JADI 659