foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
0335-436103
humaskotaprob@gmail.com

 

KANIGARAN - Wali Kota Probolinggo Rukmini menegaskan pentingnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Koordinasi yang dimaksud bukan hanya bagi wali kota, tetapi juga sekda, staf ahli, asisten serta Kepala OPD bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) hingga di jajaran staf dalam menyampaikan visi-misi  Pemerintah Kota Probolinggo.

“Belajar dari tahun lalu masih ada serapan anggaran yang terganjal, semoga di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Mari kita benahi kekurangan di tahun 2017 dan menjadikan pelajaran yang berharga demi terciptanya Kota Probolinggo semakin maju dan sejahtera. Kinerja dan kreatifitas selalu di tuntut semakin lebih baik,” ungkap Rukmini saat sambutan upacara, 17 Januari lalu.

Disamping itu, Rukmini mengingatkan untuk absensi elektronik yang sudah diterapkan di tahun 2017, namun masih banyak OPD yang belum menerapkan dengan baik. Ia meminta gunakan absensi elektronik untuk meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kedisiplinan. Absensi elektronik harus digunakan sebaik mungkin apabila ada yang terlambat atau absensi yang bolong akan mempengaruhi tunjangan yang didapat masing-masing individu. Sesuai perwali nomor 29 tahun 2017 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN ) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. 

 “Untuk tenaga kontrak dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) harus taat terhadap peraturan absensi elektronik. Bagi tenaga kontrak dan PTT tidak ada pemotongan gaji, tetapi absensi juga mempengaruhi penilaian dan evaluasi Kepala OPD masing-masing, apakah layak di perpanjang atau tidak. Mari kita tingkatkan pelayan kepada masyarakat dengan baik,” pesannya.

Wali kota juga berpesan, tahun 2018 adalah tahun politik. Tahun yang akan dilaksanakannya pesta demokrasi mulai pemilihan wali kota, wakil wali kota dan gubernur. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menjaga netralitas, tidak boleh berpolitik praktis dan gunakan hak pilih dengan baik. Bagi PNS jangan berpihak pada salah satu pasangan calon Kepala Daerah ataupun Gubernur,  harus disimpan dalam hati dan tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain baik melalui obrolan ataupun media sosial. 

 “Netralitas selalu dijaga. Memilih dengan hati nurani masing-masing. Pilkada tahun 2018 semoga berjalan lancar. Semoga Kota Probolinggo mendapatkan pemimpin yang amanah dan Kota Probolinggo semakin maju dan sejahtera,” harapnya. 

Turut hadir dalam upacara pagi itu, Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghofur, Sekda dr Bambang Agus serta seluruh pejabat dan perwakilan OPD di lingkungan Pemkot Probolinggo. (noviati/humas)

 

Mayor of Probolinggo Rukmini emphasized the importance of coordination between working units (OPD) of Probolinggo City Government. Not only for the mayor, but also the coordination between regional secretary, expert staff, assistants and the Head of the OPD, along with the Regional Leadership Coordination Forum (FKPD) and all the staff in realizing the vision and mission of the Probolinggo City Government.

"Lesson learned from last year, there is still slow budget absorption, hopefully it will be better this year. Let's learn from the shortcomings in 2017 and make it a lesson for more advanced and more prosperous of Probolinggo city. Performance and creativity are always demanded, for the better, "said Rukmini during the routine ceremony, 17th January.

Besides, Rukmini reminded that electronic attendance should have been implemented in 2017, but there are still many working units did not do it well. He asked to use electronic attendance to improve performance and discipline of civil servants. Electronic attendance is as a proof that will affect the benefits obtained by each individual. It is based on mayoral regulation number 29 of 2017 on the provision of additional income based on workload for the State Civil Apparatus (ASN) of Probolinggo City Government.

"For contract employees and non-permanent employees (PTT) must obey the electronic attendance regulations. There is no salary deduction for them, but their attendance also affects the evaluation of their head working unit, whether it is worth enough if their contract to be extended. Let's improve the service to the community well," she ordered.

The mayor also advised that 2018 is a political year. This year will held democratic parties for mayor and governor election. All Civil Servants (PNS) must maintain their neutrality, not getting involved in practical politics and use their voting rights well. Civil servants should be in neutral position, and keeping their choice in mind.

"Civil servant should remain neutral. Choose with your own heart. May the 2018 regional election run smoothly. Hopefully, Probolinggo City will get trustworthy leaders and the City of Probolinggo will be more advanced and more prosperous," she hoped.

Attending the ceremony that morning, there are Chairman of the regional parliament Agus Rudiyanto Ghofur, regional Secretary, dr. Bambang Agus and all the head or representatives of regional working units (OPD). (unofficial translation/hariyanti)

 

 


SPANDUK SAKIP

Spanduk Ucapan Pelantikan