Pantau Program KOTAKU, 68 Persen Kawasan Kumuh Segera Ditanggulangi

image_pdfimage_print

 

KANIGARAN – Bertempat di SMKN 2 Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (PUPR) setempat menerima kunjungan Evaluasi Bantuan Dana Investasi (BDI), program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)  dari Tim Kementerian PUPR dan Bank Dunia, Rabu (14/11).

Wali Kota Probolinggo Rukmini yang diwakili Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut untuk mewujudkan Kota Probolinggo bebas kumuh di tahun 2019. Di Kota Probolinggo, masih ada kawasan kumuh yang sangat luas mencapai 193 hektar. Hal ini tentunya menjadi perhatian untuk pengurangan permukiman kumuh yang ada di wilayah kota ini.

 “Mudah-mudahan adanya program ini, bisa mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kota Probolinggo. Semoga program KOTAKU di Kota Probolinggo di tahun 2019 terealisasi dan terwujud, mencapai target nol persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gogol menyampaikan kepada dinas terkait untuk mendampingi tim Kementerian PUPR dan Bank Dunia selama memantau di lapangan. Bagi wilayah yang mendapatkan BDI, sesuai dengan kondisi yang ada dan sesuai dengan penanganannya harus mengetahui permasalahan-permasalahan atau kendala kemudian mencari solusi penanganannya.

Kabid Pengembangan Permukiman dari Dinas PUPR Kota Probolinggo, Abdul Halik memaparkan untuk BDI tahun 2018 di Kota Probolinggo sebanyak 21 Kelurahan. Dari penetapan lokasi dan alokasi penerima BDI tahun 2018, sesuai SK wali kota, Kelurahan Jrebeng Kidul tidak masuk dalam kelurahan kumuh. Oleh karena itu ada usulan perubahan lokasi (relokasi) dari Kelurahan Jrebeng Kidul ke Kelurahan Kebonsari Wetan.

Diakui Dinas PUPR, ada beberapa hambatan atau kendala yang terjadi di lapangan salah satunya kegiatan dan lokasi yang sama dengan program APBD, sehingga merubah rencana kegiatan dan merubah proposal kegiatan. Selain itu, tim teknis KOTAKU (Lurah, LKM, LPM) tingkat kelurahan belum berjalan maksimal (ego program). Hal tersebut upaya penanganannya perlu koordinasi dengan dinas terkait dan dengan tim teknis. 

Program KOTAKU didukung dana dari APBN sebesar Rp 17 miliar, APBD sebesar Rp 26 miiyar dan CSR Rp 561 juta. ”Tujuan kegiatan evaluasi ini agar dapat tercapainya pengurangan permukiman kumuh yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Semoga di tahun 2019 Kota Probolinggo bebas kumuh,” jelas Abdul Halik.

Sementara itu, dari Bank Dunia, Purnomo menjelaskan maksud kunjungan dari Tim Kementerian PUPR dan Bank Dunia ke Kota Probolinggo. Seperti untuk mengetahui apa saja permasalahan atau kendala yang dihadapi serta dana yang diberikan dikelola dengan baik. Kunjungan tersebut dilakukan selama dua hari, mereka berkunjung ke 3 kelurahan yaitu Kelurahan Wonoasih, Jrebeng Lor dan Kebonsari Kulon. 

Koordinator Program KOTAKU, Elok Elita Rahmawati menjelaskan kunjungan ini untuk melihat lokasi yang berproses dengan baik dan mana yang tidak berproses dengan baik. Sehingga dari hasil kunjungan ini bisa mengetahui permasalahan yang ada di lapangan dan cara penanganannya. Serta kedepannya dapat mengambil kebijakan dan kesimpulan untuk perbaikan program Kotaku. 

Pasalnya, ada beberapa kelurahan yang masuk dalam kategori terlambat yakni Kelurahan Kademangan dan Kelurahan Sukabumi. Karena proses pemanfaatan dana untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur terlambat. Beberapa kendala yang terjadi di lapangan seperti untuk saluran drainase lingkungan ada beberapa titik melewati rumah warga setempat. Yang awalnya status dipinjamkan untuk membuat drainase warga setempat berubah pikiran, itu menjadi  pengaruh pada saat pengerjaan. 

Tahun ini, target  68 persen kawasan kumuh yang segera ditanggulangi dan sudah 70 persen dana yang sudah dimanfaatkan. Proses dana dicairkan ke masyarakat ada dua tahap, tahap pertama 70 persen sedangkan tahap kedua 30 persen. 

“Semoga dari kunjungan ini kita semua bisa belajar banyak. Jika ditemukan hal-hal yang menjadi penghambat, itu bisa menjadi acuan kedepannya tidak terulang lagi. Infrastruktur dari program BDI, bisa digunakan masyarakat dan dipelihara agar tetap bersih dan berfungsi sesuai fungsinya. Ia berharap masyarakat bersama-sama untuk saling mengingatkan dan selalu menjaga kebersihannya,” pesan Elok. (novi/humas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.