Patuh Pelayanan, Pemkot Probolinggo Terima Anugerah Kepatuhan 2018

image_pdfimage_print

JAKARTA – Kota Probolinggo mendapatkan penghargaan lagi. Setelah akhir bulan ini mendapatkan penghargaan dari PGRI, kali ini Kota Probolinggo meraih Anugerah Kepatuhan 2018 dari Ombudsman Republik Indonesia yang diberikan pada Senin malam (10/12) di Studio Utama TVRI Jakarta. Anugerah kepatuhan ini diberikan atas kepatuhan instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik sesuai Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

Tahun ini, Ombudsman melakukan survei kepatuhan terhadap 9 kementerian, 4 lembaga Negara, 16 provinsi, 49 kota dan 199 kabupaten. Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 107 pemerintah daerah (Pemda) menunjukkan bahwa sebanyak 24,12% atau 48 Pemda masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, 44,22% atau 88 Pemda masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan 31,66% atau 63 Pemda masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, dan kota Probolinggo termasuk dalam pemerintah daerah yang mendapat predikat kepatuhan tinggi.

Kota Probolinggo mendapatkan kunjungan dari tim Ombudsman pada tanggal 22-23 Mei 2018. Dalam kunjungan tersebut, tim Ombudsman mengunjungi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri (DKUPP), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam survei kali ini, variabel penilaiannya terdiri dari standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, sarana dan prasarana, pelayanan khusus, pengelolaan aduan, penilaian kinerja, dan lainnya. Secara garis besar, dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan oleh Ombudsman RI maka catatan kekurangan pada unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk segera ditindaklanjuti dan dipenuhi khususnya sarana/prasarana yang disarankan oleh Tim Ombudsman yaitu Rambatan, Kursi Roda dan Ruang Laktasi. Indikator yang menjadi perhatian adalah yang berkaitan dengan hak pengguna layanan berkebutuhan khusus, seperti kaum disabilitas, ibu menyusui, manula, dan lain sebagainya.

Selain Kota Probolinggo, terdapat 17 Kota lainnya yang mendapat peringkat zona hijau, diantaranya, kota Ambon, Kota Batam, Kota Batu, Kota Salatiga, Kota Banjarbaru, Kota Bogor, Kota Cilegon, dan sebagainya._hariyanti

 

JAKARTA – Probolinggo City received another award. After the end of this month, the municipality has received an award from PGRI (national association of Indonesian teachers), the city won the 2018 Compliance Award from the Ombudsman of the Republic of Indonesia which was given on Monday night (10/12) in Main Studio of TVRI Jakarta. This compliance award is given for the compliance of government agencies which is providing public services in accordance with Law number 25 of 2009 concerning public services.

This year, the Ombudsman conducted a compliance survey of 9 ministries, 4 State institutions, 16 provinces, 49 cities and 199 regencies. An assessment of the fulfillment of service standard components in 107 local governments (Pemda) shows that as many as 24.12% or 48 local governments are included in the red zone with low compliance, 44.22% or 88 local governments included in the yellow zone with moderate compliance, and 31 , 66% or 63 local governments are included in the green zone with high compliance, and Probolinggo Cityis included in the regional government which has a high compliance rating.

Probolinggo City received a visit from the Ombudsman team on 22-23 May 2018. During the visit, the Ombudsman team visited several Regional Working Units (OPD), including License Affairs Agency (DPMPTSP), the Public Works and Spatial Planning Agency ( DPUPR), Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil), Department of Manpower (Disnaker), Agency of Cooperatives, Micro, Trade and Industry (DKUPP), Agency of Education, Youth and Sports (Disdikpora), Social Affairs Agency, Transportation Agency, and Agency of Environment.

In this survey, the assessment variables consisted of public service standards, service announcements, facilities and infrastructure, special services, complaint management, performance appraisal, and others. Broadly speaking, from the results of the service standards compliance assessment by the Indonesian Ombudsman, the record deficiencies in the public service provider units in the Probolinggo City Government Environment that need immediate follow-up and should be fulfilled are wheelchairs and lactation rooms. Indicators that are being the main concern are those relating to the rights of users of special needs services, such as people with disabilities, nursing mothers, seniors, and so on.

In addition to Probolinggo City, there are 17 other cities that have been ranked in the green zone, including, the cities of Ambon, Batam City, Batu City, Salatiga City, Banjarbaru City, Bogor City, Cilegon City, and so on.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.