Berkomitmen Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik 

image_pdfimage_print

KADEMANGAN – Pemerintah Kota Probolinggo bersama aparat penegak hukum setempat sepakat melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik di Kota Probolinggo. Selain wali kota, sekda, kepolisian, kejaksaan dan DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun membubuhkan tandatangannya. 

Komitmen tersebut berbunyi: Bertanggung jawab dalam mengupayakan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah Kota Probolinggo dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem; Tidak akan menukarkan atau memberikan, meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Menjaga martabat, kehormatan, dan citra aparatur sipil negara kepada negara dan masyarakat; Menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas DPR serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban serta tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya; Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel dan inovatif; Memperkuat sinergitas kerjasama antara aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) di wilayah Kota Probolinggo. 

Penandatanganan kesepakatan ini dilaksanakan di sela sosialisasi dan koordinasi kerjasama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Probolinggo, Kamis (13/12), di Bromo View Hotel. 

Sekda Bambang Agus Suwignyo, yang membuka kegiatan pagi itu mengatakan, sosialisasi ini merupakan mandat dari pasal 385 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan instruksi Presiden No 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional negara yang mengamanatkan agar APIP dan APH berkoordinasi dalam penanganan pengaduan masyarakat. 

“Selain itu agar tidak terjadi kegamangan penyelenggara pemerintah daerah dalam bertindak karena takut tersangkut pidana atau dicari-cari kesalahannya untuk dipidana, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif,” ujarnya. 

Perjanjian kerjasama APIP dan APH ini merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman Kemendagri dengan Jaksa Agung RI dan Kepolisian RI pada 30 November 2017 tentang koordinasi APIP dan APH terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan dilanjutkan perjanjian kerjasama dengan Wali Kota Probolinggo, Kejari dan Polresta. 

Sekda Bambang Agus berharap, dengan dilaksanakannya sosialisasi ini tidak ada lagi perbedaan penafsiran dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat. Sehingga dalam pembangunan daerah dapat berlangsung secara kondusif dan terwujudnya pemerintah daerah yang efisien, akuntabel dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. 

“Sekarang kita resmi menyepakati, membuat satu persepsi bahwa penanganan atas laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah perlu adanya sinergitas antara APIP, kejaksaan dan kepolisian. Peran inspektorat cukup strategis karena merupakan pintu masuk atas semua laporan atau pengaduan masyarakat,” terangnya. 

Kegiatan yang dimotori Inspekorat Kota Probolinggo menghadirkan tiga narasumber, yaitu Aspidsus Kajati Jawa Timur Didik Farhan, Inspektorat Jatim Bambang Priambodo dan Kanit Tipikor Disreskrimsus Polda Jatim Kompol Yos Indra. Undangan sosialisasi merupakan pegawai di lingkungan Pemkot Probolinggo yang menangani keuangan di masing-masing OPD. (famydecta/humas)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.