Selamat Datang Anugerah Adipura

image_pdfimage_print

           

                Setelah dinanti-nanti sejak pertengahan tahun, akhirnya, 23 November lalu Kota Probolinggo kembali meraih Anugerah Adipura. Penghargaan di bidang lingkungan ini sudah diterima kota mangga sembilan kali berturut-turut sejak 2007 lalu. Selain Anugerah Adipura, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bestari menjadi satu-satunya TPA terbaik tingkat nasional kategori kota sedang.  Prestasi yang sangat membanggakan!

                Anugerah Adipura dan Plakat Adipura TPA diterima Wali Kota Probolinggo Rukmini dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya, di Bhirawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta, kemarin (23/11) malam. Malam itu, juga diserahkan Anugerah Lingkungan Proper (Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) 2015.

                Acara yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla ini merupakan wujud penghargaan bagi dunia usaha dan pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penghargaan terhadap pemerintah daerah diberikan melalui penilaian Adipura terhadap 357 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Sedangkan penghargaan Proper yang diikuti 2137 perusahaan melalui proses evaluasi periode 2014-2015.

                Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, agenda nasional (Adipura dan Proper) perlu disatukan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan KLHK sesuai dengan saran dan pendapat dari masyarakat tentang pemerintah daerah dan perusahaan yang punya prinsip mengelola lingkungan dengan baik.

                “Penilaian Adipura mengalami penyesuaian dan lebih ketat. Tim mempelajari langkah-langkah pemerintah daerah dalam mengelola lingkungannya,” katanya saat menyampaikan sambutan.

                Melalui penghargaan ini, kata Siti, pemerintah daerah diharapkan bisa menciptakan ekosistem dan lingkungan yang ideal bagi masyarakat. Menjadi kota dan kabupaten yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan.

Tahun 2016 kategori Adipura dipastikan berubah oleh Menteri Siti Nurbaya. Pembahasan kategori terus digodok dan menemukan kategori Adipura Buana, Adipura Kirana, Adipura Karya, Adipura Bhakti dan Adipura Paripurna. “Dapat dilaksanakan tahun depan. Masa penilaian mulai bulan Maret-April 2016,” imbuhnya.

Adipura Buana diberikan kepada pemerintah daerah yang menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan untuk membentuk kota yang layak huni (liveable city) yang tercermin dari masyarakat kota yang peduli lingkungan. Adipura Kirana, menggabungkan lingkungan dan ekonomi untuk mewujudkan kota yang menarik investasi dan pariwisata (attractive city) meliputi transparansi, akuntabilitas, mandiri dan tanggung jawab. Lingkungan dan TTI (trade, tourism dan investment) tidak dapat dipisahkan di sebuah kota.

Sedangkan Adipura Karya, menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk membentuk productive city (penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, transportasi massal ramah lingkungan dan jaringan kerjasama antar daerah). Adipura Bhakti menganugerahkan wali kota/bupati terbaik yang progresif, kolaboratif dan kreatif. Untuk Adipura Paripurna diberikan bagi yang memenuhi semua aspek Adipura (Buana, Kirana, Karya dan Bhakti) tersebut.

Anugerah Adipura dan Proper banyak pemerintah daerah dan perusahaan yang berpartisipasi setiap tahun. “Dan, kondisi di masyarakat saat ini mencatat perlunya keterlibatan masyarakat untuk mengatasi kompleksitas lingkungan hidup,” terang Siti Nurbaya.

Menurutnya, penilaian nasional Adipura selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan dari 63,31 menjadi 67,51. Kenaikan sebesar 6,63 persen ini merupakan indikasi kenaikan kualitas lingkungan hidup perkotaan secara nasional.

Siti juga menegaskan, urusan TPA harus serius ditangani oleh pemerintah daerah sesuai UU 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu menggunakan kriteria TPA yang operasionalnya controlled landfill (lahan urug terkontrol). Hal ini diindikasikan dengan nilai TPA ≥ 74 untuk kategori kota kecil dan sedang serta nilai TPA ≥ 72 untuk kategori kota besar dan metropolitan. Jadi, jika suatu kota memiliki nilai Adipura ≥ 74 namun nilai TPA-nya tidak memenuhi kriteria tersebut maka kota itu tidak akan diberikan penghargaan Adipura.

Pada kesempatan itu, Wapres Jusuf Kalla menyemangati pemerintah daerah yang belum meraih Anugerah Adipura atau hanya mendapat sertifikat. “Sertifikat dulu, nanti selanjutnya piala, sambil kerja keras supaya dapat Adipura-nya. Yang belum dapat bersabarlah dulu semoga ke depan bisa dapat,” katanya.

JK juga menyerukan kepada Menteri LHK Siti Nurbaya agar memberikan penghargaan kepada kota terkotor di Indonesia. “Biar menjadi penyemangat. Bukan bermaksud mempermalukan tetapi memacu usaha pemerintah daerah agar semakin maju,” seru JK disambut tepuk tangan undangan yang hadir.

Ia pun menyarankan agar masyarakat jangan melimpahkan tanggung jawab pengelolaan lingkungan kepada pemerintah daerah saja tetapi harus ikut menjaga. “Kalau tanggung jawab pemerintah, nanti masyarakat bisa seenaknya. Jadi, masyarakat juga harus menyadari apa tanggung jawab mereka. Harus bersinergi,” tegasnya.

“Selamat untuk wali kota dan bupati yang punya inovasi baik. Bersih bukan hanya lingkungan, tetapi juga ekonomi, kesehatan dan menciptakan kenyamanan bagi masyarakatnya,” sambung JK.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Rukmini saat ditemui di lokasi menyatakan kebanggaannya terhadap kinerja pemerintah dan masyarakat Kota Probolinggo. “Surprise ya. Karena mempertahankan itu sulit. Sempat saya merasa galau kalau tidak bisa mempertahankan (Adipura),” tuturnya berseri.

 Kegalauan itu dirasakan oleh wali kota lantaran selalu mundurnya informasi pengumuman Adipura ini. Terkait perubahan kategori penilaian Adipura 2016 mendatang, Rukmini mengaku siap menyambutnya. “Siapa tahu Kota Probolinggo bisa mendapat satu diantaranya (kategori Adipura). Mudah-mudahan saja,” tegasnya optimis.

Rukmini mengungkapkan rasa bangganya atas kerjasama pemerintah dan masyarakat hingga Kota Probolinggo meraih Adipura ke sembilan ini. Ia berharap masyarakat tetap berkomitmen untuk menjaga kebersihan kota dan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Tantangan Kota Probolinggo dalam penilaian Adipura 2014-2015 dirasakan Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat. Pasalnya, daerah harus mempunyai inovasi baru yang diterapkan di daerahnya. Kota Probolinggo pun mengandalkan inovasi pengelolaan limbah tahu yang dimanfaatkan untuk biogas bagi 27 kepala keluarga (KK), pemanfaatan gas methan di TPA untuk 6 KK dan pemanfaatan biodigester oleh 6 rumah tangga. ∎famydecta

Leave a Reply

Your email address will not be published.