image_pdfimage_print

KANIGARAN – “Dengan gerakan nasional non tunai (GNNT) kita menghindari fitnah, lebih akuntabel dan transparan. Ini lebih baik kan? Lebih baik atau tidak?,” tanya Wali Kota Rukmini kepada Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan bendahara serta staf keuangan, yang hadir dalam rapat evaluasi dan monitoring GNNT di tahun 2018, di Puri Manggala Bhakti, Kamis (3/1).

“By national Non-cash movement (GNNT), we avoid many troubles, it is more accountable and more transparent. It is bettter, right?is it?,” asked myor Rukmini to all the head of working units (OPD), treasurer, and financial staff in a meeting to evaluate and to monitor the applied GNNT on 2018, at Puri Manggala Bhakti hall, Thursday (3/1).

“Lebih baik,” jawab kompak audiens. Ya, hampir seluruh OPD (telah melaporkan program implementasi GNNT tahun 2018. Berdasarkan data dari BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah), seluruh belanja OPD yang melibatkan pihak ketiga (kontraktual) sudah non tunai. Sedangkan yang masih belum non tunai adalah belanja BBM (Bahan Bakar Minyak) dan belanja barang/jasa non kontraktual di atas Rp 10 juta.

“Yes, It’s better,” said the audience. Yes, almost all the working units has reported the implementation og GNNT on 2018. Based on BPPKAD (the agency of regional revenue, budget management and assets) data, all the working units expenses using contractual methode has used non-cash program. But there are some using cash, such as for fuel expenses and ten million expenses with non contractual.

OPD juga diharapkan dapat melaksanakan non tunai untuk belanja BBM (bekerjasama dengan SPBU), belanja perjalanan dinas luar daerah (sebagian besar belum menerapkan non tunai) dan belanja makanan minuman rapat (sebagian besar sudah menerapkan non tunai).

All working units are hoped to use non cash program for fuel expenses (by having agreement with the fuel station), outtown duty(most of it do not applied it yet), and meeting beverage expenses(most of it have used it).

Pada tahun 2019 akan dikeluarkan Peraturan Wali Kota (perwali)  yang mengatur implementasi non tunai, mengatur pembatasan transaksi tunai sebesar Rp 10 juta per hari per OPD. Dengan adanya perwali tersebut, bendahara pengeluaran hanya dapat mencairkan cek secara tunai maksimal Rp 10 juta per hari, akan di-evaluasi dan dimonitor secara triwulan selama tahun 2019.

On 2019, there are mayoral regulation for the applied non cash program, and arranging the limit for cash expenses is ten million per day for each working unit. So, every working units will only get ten million in cash per day, and it will be evaluated and be monitored per three months.

“Nanti tahun 2020 akan dibatasi maksimal Rp 5 juta, sehingga tahun selanjutnya bisa mencapai 100 persen non tunai untuk semua transaksi belanja. Pembatasan penggunaan uang tunai tersebut merupakan pembiasaan untuk seluruh OPD dalam menyukseskan GNNTsecara bertahap sampai 100 persen,” tegas Wali Kota Rukmini.

“On 2020, it will only five millions per day, so next year, we can apply non cash program for all expenses. This limitation of cash is to make the working units getting used to non cash program gradually until we can apply it 100 percent,” said mayor Rukmini.

Wali Kota Rukmini pun meminta dukungan perbankan menyediakan mesin EDC untuk loket penerimaan di OPD-OPD. Pihak Bank Jatim, yang hadir saat rapat mengatakan, mesin EDC (Electronic Cata Capture) Bank Jatim telah diberlakukan untuk retribusi pasar sehingga pedagang pasar tidak membayar uang cash melainkan sudah non tunai.

Mayor Rukmini also asked for banking support to provide EDC (Electronic Data Capture) machine in each working unit. Bank Jatim representatives said that EDC has been used for market retribution , so all traders use non cash for paying retribution.

Tahun ini, Pemerintah Kota Probolinggo secara bertahap akan menyiapkan perangkat non tunai untuk menggantikan fungsi karcis dengan e-money/tapcash/gelang elektronik bekerjasama dengan perbankan. Di tahun ini pula, PBB sudah tidak lagi dipungut oleh petugas/pegawai kelurahan. Namun dipungut oleh kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) BPPKAD yang bekerjasama dengan lembaga/organisasi kemasyarakat dan memperluas jangkauan pelayanan (mobil PBB). Untuk jaringan non tunai dilaksanakan melalui e-banking/ATM Bank Jatim/ mesin EDC/gerai/toko waralaba.

This year, Probolinggo city government gradually prepared non cash equipment to replace ticket function, by using e-money/tapcash/electronic bracelet collaborating to banks. The land and building tax has no longer been taken by the employees but by the regional general treasurer collaborating to society organization and also by using mobile service (PBB vehicle). For non cash program, it can be used trough e-banking/ Jatim ATM/ EDC machine/supermarket.

Di tahun yang sama, secara bertahap akan melaksanakan transaksi non tunai untuk pengelolaan BOS/BOSDA, saat ini tengah disiapkan perangkat non tunai untuk dana BOS/BOSDA berupa aplikasi internet banking dan token untuk 75 SD negeri dan 10 SMP Negeri se Kota Probolinggo. “Pelatihannya akan segera diagendakan,” imbuh Rukmini.

In this year, non cash program also used for school operational support (BOS/BOSDA), preparing internet banking application and token for 75 elementary school and 10 junior high school of Probolinggo city. “The training will be scheduled,” said Rulmini.

Pada kesempatan itu, wali kota yang didampingi kepala BPPKAD Imanto dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ahmad Sudiyanto mengingatkan kepala OPD terkait percepatan dan penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2018. Penyerahan LKPD diagendakan 22 Maret 2019, sehingga laporan keuangan OPD dan PPKD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah) selambat-lambatnya disampaikan pada 15 Februari 2019.

In this occasion, mayor accompanied by the head of BPPKAD Imanto and  assistant of ecominy and development affairs Ahmad Sudiyanto reminds all the head of working units of arranging LKPD (report of regional government budget) of 2018. The submit of LKPD has scheduled on 22 March 2019, so all the OPD should submit their report at least till 15 February 2019.

“Februari harus sudah clear. Ini supaya menjadi perhatian untuk semua, kepala OPD harus ngoprak-ngopraki  dan mendampingi anak buahnya dalam menyusun LKPD. Jangan ditinggalkan begitu saja, karena itu juga tanggung jawab kepala OPD,” terang wali kota perempuan pertama di Kota Probolinggo ini.

“It must be done on February. Attention please, for all head of OPD, they have to instruct and to help their staff in arranging LKPD since it is one of your responsibility,” said the first female mayor of Probolinggo city.

“Apa yang kita lakukan ini (non tunai dan penyusunan LKPD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam penyerapan anggaran sehingga predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diraih kembali,” imbuh kepala daerah yang akan purna tugas pada akhir bulan ini. (famydecta/humas)

“What we have done (non cash program and arranging LKPD) are to improve the transparancy and accountability in using budget so Wajar Tanpa Pengecualian opinion (WTP/) will be ours,: said tis mayor who will ended her duty in the end of this month.

Leave a Reply

Your email address will not be published.