image_pdfimage_print

MAYANGAN – Jelang akhir masa jabatannya, Wali Kota Probolinggo Rukmini mengukuhkan 1128 pejabat pelaksana di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Probolinggo. Pengukuhan ribuan abdi negara itu dilaksanakan di Gedung Hayam Wuruk, Jalan Basuki Rahmat, Senin (7/1).

Pengukuhan pejabat pelaksana di lingkungan Pemkot Probolinggo yang disaksikan seluruh Kepala OPD itu sesuai SK Wali Kota nomor 821.2/360/425.203/2018. Sebelumnya, ribuan PNS tersebut adalah staf yang tidak ada kelas jabatannya. Karena akan ada pemberlakuan tunjangan kinerja (tukin) mulai Januari 2019 maka harus ada nama jabatan dan kelas jabatan.

Wali Kota Rukmini mengajak seluruh pegawai selalu meningkatkan etos kerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk melakukan yang terbaik bagi Kota Probolinggo.

“Prosesi pengukuhan jabatan pelaksana di setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan dan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas karir PNS. Sesuai dengan amanat Permenpan RB Nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah,” katanya.

Pengukuhan pejabat pelaksana ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam pelayanan publik sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diamanatkan dalam Perwali Nomor 137 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pengukuhan ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan pada jenjang jabatan pelaksana dan kepentingan tertentu. Namun pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka peningkatkan kinerja dan penyelenggaraan tugas serta pelayanan yang lebih maksimal. Pertimbangan utama yang digunakan dalam menentukan jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ini adalah berdasarkan tugas jabatan, kualifikasi pendidikan serta kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Oleh karenanya, menurut Wali Kota Rukmini, setiap pejabat pelaksana hendaknya mempunyai kemauan yang kuat untuk memiliki wawasan yang luas dan siap membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan nama jabatan pelaksana yang diemban.

“Hal ini juga berdampak pada kebijakan terkait tunjangan kinerja yang akan kita mulai pada awal tahun 2019 dimana semua komponen PNS memiliki nama jabatan dan kelas jabatan sebagai tolak ukur pemberian tunjangan kinerja,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Rukmini juga berpamitan kepada seluruh pegawai bahwa masa jabatannya sebagai kepala daerah akan berakhir pada 29 Januari 2019. Bagian Pemerintahan telah mengajukan serah terima jabatan pada 4 Febuari 2019 namun belum mendapat jawaban dari Provinsi Jawa Timur.

“Saya mau pamit. Mudah-mudahan pengganti saya, bapak ibu harus panuti, harus ikuti dan mudah-mudahan sama dengan saya. Penuh amanah, penuh tanggung jawab dan betul-betul memimpin semua PNS dan PTT yang jumlahnya hampir 3000 orang,” tutur Rukmini.

Yang penting lagi, tegas Rukmini, bagaimana roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Probolinggo harus dilanjutkan. “Gedung-gedung yang sesuai kebutuhan dan kita tetapkan bisa dilanjutkan seperti gedung pemuda di Jalan Mastrip. Kantor yang berada di rumah dinas segera pindah menempati kantor yang kosong milik Satpol PP,” terang wali kota perempuan pertama di Kota Probolinggo ini. (famydecta/humas)

At the end of her duty, Probolinggo mayor Rukmini take an oath of 1128 officers from all working units of Probolinggo city government, which is held in Hayam Wuruk hall, Jalan Basuki Rahmat, Monday (7/1).

This inauguration, witnessed by all the head of working units, is based on mayoral regulation no. 821.2/360/425.203/2018. Since the application of performance allowance (tunjangan kinerja/tukin) which start at January 2019, all staff should have their own specific position which has spesific task/duty.

Mayor Rukmini asked to all employees to improve their work ethic as state employees and civil servants and to do the best for Probolinggo city.

 “This inauguration in each governmental agency is a part of life and organization need in order to improve the career of civil servants, it is based on the regulation of ministry administrative and bureaucratic reform (Permenpan RB) number 41 of 2018 on executive position nomenclature for civil servants,” she said.

This regulation is to ease the governmental duty in giving public service based on the qualification on the remayoral regulation number 137 of 2018 on executive position nomenclature of Probolinggo city government.

This inauguration is not only for organization matter, but also to improve the performance and to give maximal services. Main consideration in deciding the executive position of Probolinggo city government is based on the daily duty, educational qualification, and competency based on the organization need.

Therefore, mayor Rukmini said, each employee should have strong will to widen their knowledge and ready to help their leader in arranging and implementing the policy based on their position.

 “It is also as the measurement in giving an allowance, based on the position and its level and we’ll start it on January 2019,” she said.

In this occasion, mayor Rukmini also say goodbye to all employees since her reign as the regional head will be ended at 29 January 2019. Governmental affairs department has proposed to held inauguration for new mayor at 4 February 2019, but still no answer from East Java Provincial government.

 “I ‘d like to say goodbye. You have to obey a new leader, and hopefully, he has consistency and responsibility in leading almost 3000 civil servant and temporary employees,” Rukmini said.

Rukmini also said that the governmental works and development of Probolinggo must be continued. “Buildings that we need must be developed, such as Gedung Pemuda (Youth building) at Jalan Mastrip, the agency that stay at official mayor residence must be moved to another empty office belongs to Satpol PP,” said the first female mayor of Probolinggo city.

Leave a Reply

Your email address will not be published.