Nih Dia Kunci Kota Probolinggo Pertahankan Adipura ke-12 Berturut-turut!

image_pdfimage_print

PROBOLINGGO So Impressive. Memang benar-benar layak menjadi branding untuk Kota Probolinggo. Bagaimana tidak, kota dipimpin Wali Kota Rukmini ini berhasil mempertahankan penghargaan Adipura ke-12 secara berturut-turut. Prestasi yang sangat luar biasa untuk kota sedang! Kota ini mendapatkan poin nilai 76,42.

Senin, 14 Januari 2019, Sekda Kota Probolinggo dr Bambang Agus Suwignyo mewakili Wali Kota Rukmini menerima penghargaan bergengsi di bidang lingkungan itu. Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Auditorium Dr Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Apa kunci sukses Kota Probolinggo sehingga berhasil mempertahankan Adipura hingga ke-12 ini? Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Budi Krisyanto menjabarkan, ada beberapa hal yang membuat Kota Probolinggo berhasil mempertahankan anugerah dari Kementerian Lingkungan Hidup itu. Diantaranya kinerja pengelolaan lingkungan hidup menyangkut kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan.

Kemudian kinerja pengelolaan persampahan, pengembangan energi baru terbarukan dan pelibatan atau partisipasi masyarakat. “Disamping adanya komitmen dari pemerintah daerah. Permasalahan sampah tidak berpengaruh, karena juga diimbangi dengan upaya perbaikan manajemen dan penambahan sarana prasarana,” kata Budi Kris –sapaannya-.

Langkah konkret pun telah dilaksanakan oleh DLH selama 2018. Seperti meningkatkan intentitas pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah juga pemberian tindakan administratif. DLH juga meningkatkan pembangunan IPAL Komunal bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Selanjutnya, meningkatkan efektivitas pengelolaan persampahan, lalu meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). “Kami pun terus meningkatkan penghijauan di kota, meningkatkan efektivitas sanitasi, meningkatkan sosialisasi penyadaran masyarakat. Langkah-langkah konkret ini selalu kami tingkatkan setiap tahunnya agar bisa menjadi salah satu solusi untuk menggaet partisipasi masyarakat secara terus menerus,” imbuh mantan Kepala Bappeda ini.

Budi Kris menjelaskan, masih banyak tantangan bagi Kota Probolinggo agar bisa mengelola lingkungan secara sustainable. Ia menyebutkan, tantangan yang dimaksud adalah perkembangan Kota Probolinggo dengan beroperasinya pelabuhan niaga baru, perkembangan pemukiman hingga terbatasnya luas Taman Pemrosesan Akhir (TPA) ditambah penyadaran masyarakat.

Lalu, apa saja program pendukung Adipura di tahun 2019 ini? Energi baru terbarukan di Kota Probolinggo sudah dilaksanakan di beberapa titik. Contohnya, pengolahan limbah sampah TPA menjadi gas methan yang telah dimanfaatkan masyarakat sekitar TPA.

Kemudian, pengolahan limbah pabrik tahu di Kedungasem yang juga sudah dimanfaatkan masyarakat sebagai gas untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

Nah, rencananya, pada Februari mendatang, pengolahan limbah serupa akan kembali di-launching di Kelurahan Jrebeng Kidul. Pengolahan energi ini melibatkan sekitar 80 KK (kepala keluarga) penerima manfaat.

Pada 2019, DLH mengagendakan kajian perluasan TPA dan kajian penutupan sel I di TPA. Harapannya, melalui kajian itu, pada tahun 2020 sudah dimulai aksi perluasan TPA. Dan, tahun 2020 sudah dioperasionalkan. Karena seperti diketahui, kondisi TPA Bestari di Jalan Anggrek, sudah over capacity dan memerlukan tindakan untuk bisa menampung sampah di Kota Probolinggo.

Masih menurut Budi Kris, pada penilaian Adipura 2018 (yang diserahkan pada tahun 2019) kriteria dan sistematika penilaian masih relatif sama dibanding sebelumnya. Tetapi, untuk tahun 2019, kata Budi Kris, akan lebih berat lagi karena harus terukur termasuk reduksi sampah.

“Pelaksanaan 3R (Reuse Reduce Recycle) harus terukur penggunaannya kembali, pengurangan dan daur ulangnya. Terukur pengurangan sampah sampah plastik, energi baru terbarukan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau serta peningkatan kualias air pada sungai dan drainase,” tutur pria berkumis itu.

Ia pun berharap, segenap elemen masyarakat semakin memahami betapa pentingnya meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Terutama menyangkut persampahan dan sanitasi menuju Probolinggo sebagai Kota Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

“Ya, dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama persampahan, sangat berharap dukungan berbagai pihak. Legislatif, tokoh masyarakat, tokoh ulama/pemuka agama untuk mendukung percepatan penyadaran masyarakat, peningkatan kepedulian dan penegakkan peraturan perundangan yang berlaku,” tegas kepala OPD yang dikenal punya semangat tinggi ini. (famydecta/humas)

Adipura, Wujudkan Kota yang Berkelanjutan 

PROGRAM Adipura merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan sustainable city (kota berkelanjutan), yang menyelaraskan fungsi pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam proses pembangunannya dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Dalam lima tahun pertama sejak pelaksanaannya pada 1986, program Adipura difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi Kota Bersih dan Teduh. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah memberikan penghargaan yang disampaikan oleh Wakil Presiden R.I kepada Kepala Daerah yang berhasil memimpin wilayahnya menjadi lingkungan yang bersih dan lestari.

Di awal 2019, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan anugerah Adipura Periode 2017-2018 kepada 146 penerima penghargaan. Terdiri dari 1 (satu) Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 Sertifikat Adipura, dan 5 (lima) Plakat Adipura, serta Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah kepada 11 (sebelas) kabupaten/kota.

Program Adipura merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan dengan pendekatan wilayah, pendekatan implementasi kebijakan persampahan, dan pendekatan implementasi kebijakan penghijauan.

Salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan Adipura adalah dalam hal Implementasi atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Upaya dan hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah. Yaitu, pengurangan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen pada 2025; serta upaya yang mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap kabupaten/kota.

Prinsip utama penerapan Adipura yaitu, pelibatan peran aktif masyarakat dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran, sebagai kunci perubahan perilaku; terpasangnya sistem pengelolaan sampah dengan basis sistem teruji dan data yang akurat terverifikasi. Serta pemenuhan ruang terbuka hijau sesuai dipersyaratkan peraturan dan undang-undang; menjadi dasar pergeseran paradigma pengelolaan sampah yang harus bergerak ke hulu sehingga upaya-upaya pengurangan sampah menjadi penentu (determinant) yang penting; dan pengklasifikasian kota menurut leveled playing system, artinya kota dan kabupaten dan akan ‘bersaing’ dalam level kapasitas sistem pengelolaan sampah dan pemenuhan ruang terbuka hijau yang setara.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan, melalui program Adipura, pemerintah kota dan kabupaten diharapkan dapat mendukung target pengelolaan sampah sebesar 100 persen pada 2025. Serta, menjadi salah strategi nasional pengelolaan sampah 2025 dengan cepat dan terukur, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah.  

 

So Impressive, a suitable city branding for Probolinggo. The city led by Mayor Rukmini has managed to maintain the 12th Adipura award in a row. What an extraordinary achievement for a medium city! The city gets 76.42 points.

Regional Secretary Dr. Bambang Agus Suwignyo representing the Mayor of Rukmini received the prestigious award in the environmental field on Monday (14/1). The award was given by Vice President of the Republic of Indonesia Jusuf Kalla in the Auditorium Dr. Soedjarwo Manggala Wanabakti Building, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

What is the key to the success of the city to have successfully defended Adipura until the 12th times? The Head of the Environment Agency (DLH) Budi Krisyanto explained several things that made Probolinggo City successfully maintain the award from the Ministry of Environment. Among others is the environmental management performance concerning water quality, air quality, and land cover.

The performance of waste management, development of renewable energy, and community involvement were other factors making the city to achieve the award. “Besides, the commitment of the local government gives a huge contribution. The waste problem does not affect because it is also in line with efforts to improve management and the addition of infrastructure,” said Budi Kris.

Concrete steps have also been carried out by DLH during 2018. Such as increasing the intentions of monitoring and supervision of waste management as well as providing administrative measures. DLH also increased the construction of Communal WWTPs in collaboration with relevant Regional Working Units (OPD).

Furthermore, increasing the effectiveness of waste management, and improving the quality of Urban Green Open Spaces (RTHKP). “We also continue to increase green city program, improve the effectiveness of sanitation, and to increase public awareness. We always improve these concrete steps every year so that it can become one of the solutions to continuously attract community participation, ” added the former Head of Bappeda.

Budi Kris explained, there are still many challenges for the city to be able to manage the environment sustainably. He said the challenge in question was the development of Probolinggo city with the operation of a new commercial port, the development of settlements to the limited area of the Landfill (TPA), and also community awareness.

Then, what are the Adipura supporting programs in 2019? New renewable energy in Probolinggo city has been implemented at several points, for example, processing landfill waste into methane gas that has been utilized by the community around the landfill.

Then, the processing of tofu factory waste in Kedungasem urban village has also been used by the community as a gas source for daily cooking needs.

The plan is that in February, similar waste treatment will be re-launched in Jrebeng Kidul urban village. This energy processing involves around 80 households (heads of households) beneficiaries.

In 2019, DLH is scheduled to make a study on landfill expansion and closing sanitary cell 1 at the landfill. It is expected that, through this study, by 2020 the TPA expansion will have begun. And, in 2020 it will be operationally in function. As is known, the condition of the Bestari TPA on Jalan Anggrek is already overloaded and requires action to be able to collect the waste in the city.

Budi Kris said, in 2018 the criteria and systematic evaluation of Adipura assessment (which was submitted in 2019), were still relatively similar compared to the previous one. However, for 2019, said Budi Kris, it will be even harder because it must be measured including waste reduction.

“The implementation of the 3R (Reuse Reduce Recycle) must be measuring its reuse, reduction and recycle. Measurable reduction in plastic waste, renewable energy and the use of green open space and increased water quality in rivers and drainage,” said the man with the mustache.

He also hopes that all elements of society will increasingly understand how important it is to increase awareness and concern for environmental cleanliness, especially regarding waste and sanitation towards Probolinggo as a Competitive and Sustainable City.

“Yes, in improving the quality of the environment, especially solid waste, we hope the support of various parties. Legislative, community leaders and religious leaders to support the acceleration of public awareness, increased awareness and enforcement of applicable laws and regulations,” said the head of DLH who is known for his high enthusiasm.

 

Adipura, Creating a Sustainable City

Adipura is a national program and is carried out every year to encourage the leadership of regency/city governments and build active participation of the community and business world, in realizing sustainable cities, aligning the functions of economic growth, social functions, and ecological functions in the development process. It is implemented by applying the principles of good governance.

In the first five years since its implementation in 1986, the Adipura program was focused on promoting cities in Indonesia to become Clean Cities. As a form of appreciation, the government gave awards presented by the Vice President of the Republic of Indonesia to Regional Heads who succeeded in leading their regions into a clean and sustainable environment.

In early 2019, the Government through the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) awarded Adipura for the 2017-2018 Period to 146 award recipients. It includes 1 (one) Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 Adipura Certificates, and 5 (five) Adipura Plaques, and the Waste Reduction Performance Award to 11 (eleven) regency/cities.

The program is one of the government’s instruments in encouraging the implementation of environmental policies with a regional approach to implement waste policy, and an approach to implement green policies.

One of the evaluation criteria in the Adipura award is in terms of the implementation of the mandate of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management; Efforts and Results In Meeting National Waste Management Targets including 30 percent reduction in waste management and 70 percent waste management in 2025; as well as efforts to encourage the implementation of an integrated waste management system from upstream to downstream in each regency/city.

The main principles of Adipura implementation are involving the active role of the community in increasing understanding and awareness, as a key to behavior change; installed a waste management system with a proven system base and verified accurate data. And, the fulfillment of green open space according to the rules and regulations required; become the basis of a paradigm shift in waste management that must move upstream so that efforts to reduce waste become an important determinant; and classification of cities according to leveled playing system, meaning cities and regencies will ‘compete’ in the level of capacity of the waste management system and the fulfillment of equal green open space.

The Director-General of Waste Management, Waste Management, and B3 (PSLB3) of the Ministry of Environment and Forestry, Rosa Vivien Ratnawati, said through the Adipura program, the city and regency governments are expected to be able to support the waste management target of 100 percent by 2025. As well as, becoming one of the national strategies for waste management in 2025 with fast and measurable, as mandated by Presidential Regulation No. 97 of 2017 on National Policy and Strategy (JAKSTRANAS) Waste Management.

Leave a Reply

Your email address will not be published.