image_pdfimage_print

KANIGARAN – Jelang purna tugas pada 28 Januari 2019, Wali Kota Probolinggo Rukmini masih disibukkan dengan berbagai agenda pemerintahan yang dipimpinnya. Ia tidak ingin dianggap bersantai-santai mengakhiri tugas. Ia lebih memilih tetap berkomitmen menyelesaikan amanah.

Before her reign ended on 28 January 2019, Probolinggo mayor Rukmini has many govermental agendas. Instead of relaxing in her duty, she stay focus on her commitment to do her duty.

Hal itu seperti yang terlihat, Selasa (22/1). Wali Kota Rukmini ke Jogjakarta untuk melakukan penandatanganan kesepakatan bersama, antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Jogjakarta.

It can be seen when she travel to Jogjakarta to have a meeting with Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN/National Land School) to sign a memorandum of understanding (MoU).

Wali kota didampingi Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo; Kepala BPPKAD Imanto; Kabag Pemerintahan Ina Lusilinawati serta sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya. Rombongan ini diterima Ketua STPN Jogjakarta Sentot Sudirman di ruang rapat serbaguna STPN.

The mayor is accompanied by the assistant of governmental issue Gogol Sudjarwo, the head of Regional Revenue Budget, and Assets (BPPKAD) Imanto, the head of govermental department Ina Lusilinawati and some of related working units. They are welcomed by the head of STPN Jogjakarta Sentot Sudirman at STPN hall.

Menurut Kabag Pemerintahan, STPN akan memberikan kompetensi di bidang pertanahan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kota Probolinggo yang ingin mengikuti program pendidikan di bidang pertanahan khususnya pendidikan DIV (Diploma IV) Pertanahan.

According to the head of Governmental department, STPN will give a chance for civil servants of Probolinggo city who will study of Land field, especially D IV (fourth diploma degree) of Land.

“Kerja sama lain adalah memberikan pendidikan dan latihan serta bimbingan teknis kepada ASN Kota Probolinggo khususnya OPD teknis yang menangani pertanahan untuk mendukung pelaksanaan 9 kewenangan pertanahan yang dilimpahkan oleh Kementerian ATR/ BPN kepada Pemerintah Daerah,” jelas Ina.

“Another collaboration is to educate and to train and also to give technical counseling for civil servants of technical working units which is related to the Land field, it is to support the implementation of 9 Land authority that has been given to regional government,” said Ina.

Di bidang perpajakan khususnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), STPN dapat membantu menyediakan basis data terkait pemetaan bidang pajak untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah. Dengan adanya update pajak bidang tanah akan mengurangi income potential loss sehingga meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah.

Especially for Land and Building Tax, STPN will provide data basis related to the tax mapping to increase regional revenue. By updating the land tax data, it will reduce income potential loss and will increase the regional revenue.

Basis data bidang tanah juga dapat digunakan sebagai data yang diberikan keterangan macam-macam terkait bidang tanah ataupun data tentang rumah tangga yang memiliki atau menempati bidang tanah tersebut.

Data basis of land will give many information, such as the owner or the household who lives in certain land.

“Sebagai contoh, data tentang kesejahteraan keluarga dan program pengentasan kemiskinan. Sehingga program-program kemiskinan dapat berjalan dengan tepat sasaran sehingga dengan signifikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Probolinggo,” imbuh Ina lagi.

“As an example, data of family welfare and poverty alleviation program in order to make all programs will run well and to reduce the poverty significantly,” said Ina.

Sementara itu, Ketua STPN Jogjakarta Sentot Sudirman menjelaskan, sebagai Sekolah Tinggi, STPN memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat mendukung pelaksanaan program kegiatan pemerintah khususnya di bidang pertanahan. STPN mempunyai kemampuan teknis dan nonteknis terkait pertanahan.

Meanwhile, the head of STPN Jogjakarta Sentot Sudirman said that as an academy, STPN has an obligation called Tri Dharma of University which support governmental activities especially in Land field. STPN has technical and non-technical skill related to land field.

Penandatanganan sendiri dilakukan oleh Ketua STPN dan Wali Kota Rukmini disaksikan OPD serta undangan yang hadir. Dengan ditandatanganinya kesepakatan tersebut, maka kerja sama dapat dilaksanakan sejak tahun 2019 ini.

the agreement has been signed by the head of STPN and mayor Rukmini, witnessed by all invitees, and the collaboration has been started in 2019.

Wali Kota Rukmini mengungkapkan, kerjasama ini menjadi awal pelaksanaan kerja sama dalam berbagai kegiatan khususnya di bidang pertanahan. “Berbagai manfaat dapat diperoleh dengan pengembangan basis data bidang tanah yang dikembangkan bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo bekerjasama dengan STPN. OPD teknis yang dapat melakukan kerjasama dengan STPN antara lain BKPSDM, Bappedalitbang, Dinas Perkim dan BPPKAD,” terangnya. (famydecta/humas)

Mayor Rukmini said that this collaboration is just a new beginning of another collaboration in Land field. “Many advantages will be get through the data basis applied. Technical working units that can collaborate with STPN are BKPSDM (Human resource agency), Bappedalitbang (Regional development planning agency), Housing and Settlement agency, and BPPKAD,” she said.

Leave a Reply

Your email address will not be published.