image_pdfimage_print

MAYANGAN  – Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset (BPPKAD) Kota Probolinggo menggelar rapat koordinasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dengan pembahasan permasalahan dan implementasi dana kelurahan Tahun Anggaran 2019, pada selasa (29/1) di Sabha Bina Praja.

Plh. Wali Kota Probolinggo, Bambang Agus Suwignyo mengatakan kondisi dana kelurahan pada APBD TA 2019 sebesar Rp 10.235.289.000,00 , anggaran tersebut untuk 29 kelurahan di Kota Probolinggo. Artinya, masing masing kelurahan mendapat dana Rp 352.941.000,00 yang digunakan untuk kegiatan dan operasional di kelurahan.

Oleh karena itu, menurut sekda, perlu dilakukan penyesuaian kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

“Lurah yang semula menjadi Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) akan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Sekretaris Lurah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu), serta menunjuk PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu,” ujar Bambang Agus.

Lanjutnya, dalam dokumen perencanaan  sebagai dasar perubahan anggaran harus berdasarkan kepada ketentuan Permendagri tersebut. Sebagaimana yang telah disusun oleh Bappeda dan Litbang dalam proses Musrendang 2019, dimana sebagian kewenangan telah dialihkan ke kecamatan.

Sekda Bambang Agus rencananya akan melakukan koordinasi kembali ke  Kementerian Keuangan RI terkait dengan ketentuan pada PMK Nomor 187 Tahun 2018. “Dan, perlu disiapkan dokumen perencanaan terutama masalah pergesaran anggaran (pelimpahan sebagian kewenangan di beberapa OPD pada kecamatan). Serta sebagai dasar usulan perubahan RKPD sebagai dasar dalam rangka menyusun KUA PPAS Perubahan,” harapnya. (mita/humas)

Mayangan- Agency of Regional Revenue, Finance and Asset of Probolinggo city held coordination meeting, discussed on problems and implementation of 2019 village funds, on Tuesday (29/1) at Sabha BIna Praja Hall.

Acting of Probolinggo mayor Bambang Agus Suwignyo said that there is about 10.235.289.000 rupiahs for 29 villages fund. It means that each village will get 352.941.000 rupiahs for operational village.

Furthermore, regional secretary said that there are some adjustments according to Home Ministrial regulation (Permendagri) number 130 of 2018 on the development of village’s infrastructure and society empowerement.

“Previously, Head of village was as activity technical managing official (PPTK), will be as proxy of budget user (KPA), the secretary of village as assistant of financial management officer (PPK), and appointing as an assistant of PPTK and expenditure treasurer,”said Bambang Agus.

Moreover, in planning document as the basis of budget revision should be based on Permendagri, as arranged by Bappeda and Litbang in 2019 Musrenbang in which some have been  transferred to sub-district authority.

The regional secretary Bambang agus will coordinated to Ministry of Finance related to the finance ministerial regulation numbr 187 on 2018. “We have to prepare some documents related to revised budgets (and transferring some working unit’s authority to sub-district). It is also as the basis of revised city working plan (RKPD) to arrange revised budget priorities (KUA PPAS),” he hoped.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.