Selesaikan LKPD Tepat Waktu, Komitmen Pertahankan Opini WTP

image_pdfimage_print

SITUBONDO – Di masa kepemimpinannya, Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wawali HMS Subri berkomitmen mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang telah disandang Pemerintah Kota Probolinggo. Untuk itu, ia meminta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 bisa kelar tepat waktu.

Hal itu disampaikan pada saat penutupan kegiatan Percepatan Penyusunan LKPD, Jumat (1/2) di Utama Raya Resort, Situbondo. Kegiatan tersebut merupakan langkah percepatan agar target penyelesaian LKPD dapat selesai sesuai target yang ditetapkan. Dalam komitmen antara Pemkot Probolinggo dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur batasan waktu penyerahan LKPD pada 22 Maret 2019.

“Melalui kegiatan ini memberikan penguatan dan support  bagi para penyusun laporan keuangan di lingkungan Pemkot Probolinggo dapat terselesaikan tepat waktu sesuai target,” ujar Kepala BPPKAD Imanto dalam laporannya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak 29 Januari hingga 1 Februari. Yang diikuti oleh Staf Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Akuntansi (PTT-TA)/ staf penyusun laporan keuangan di lingkungan Pemkot Probolinggo.  Narasumber dan pendamping kegiatan dari Laboratorium Akuntansi dan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Komponen laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Kurang (LPSAL/K), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin, yang menutup kegiatan percepatan itu mengungkapkan kebanggaannya bisa bertemu dengan penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah yang didampingi Kepala OPD di awal masa kepemimpinannya.

“Memang sangat saya harapkan ada perhatian serius dari seluruh elemen Pemerintah Kota Probolinggo dalam mempertanggungjawabkan keuangan. Sekaligus mempertahankan pencapaian opini WTP dari BPK RI. Usaha yang keras harus tetap kita jaga dan pertahankan. Dan, saya berharap kepala OPD dan PPK untuk selalu mengawal setiap proses laporannya,” tegasnya.

Wali kota optimis, jika koordinasi antara BPPKAD, inspektorat dan OPD berjalan baik maka pelaporan dapat terlaksana secara optimal, akuntabel dan tepat waktu. “Semoga tepat waktu, insyaallah. Tidak sampai waktunya kalau bisa sudah selesai. Karena saya akan keliling, akan saya cek satu per satu. Laporan disajikan tepat waktu dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia,” seru Habib Hadi disambut tepuk tangan audiens yang hadir.

Menurutnya, pelaporan keuangan harus diperbaiki sesuai kaidah yang berlaku. OPD yang juga PA (Pengguna Anggaran) sekaligus pengguna barang harus benar-benar serius mengelola asetnya. Pasalnya, masih ada beberapa OPD yang belum menyelesaikan laporan persediaan dan rekonsiliasi aset yang dapat menghambat LKPD.

Habib Hadi menjelaskan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam percepatan dan peningkatan kualitas LKPD antara lain optimalisasi kerjasama dengan laboratorium akuntansi dan perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk penerapan akuntasi pemerintah daerah berbasis akrual. “Berbagai permasalahan yang timbul selama tahun anggaran 2018 yang berdampak pada penyusunan LKPD tahun 2018 agar segera dicarikan solusinya,” terang Habib.

Langkah berikutnya adalah peningkatan kerjasama dengan BPPT terkait aplikasi SIMRAL yang saat ini digunakan dalam tata kelola keuangan daerah Pemkot Probolinggo. Kemudian adanya penataan dan peningkatan kompetensi PTT TA dan Teknis Informatika (TI) yang sudah tersebar di OPD.

“Hasil penataan tenaga teknis tersebut agar betul-betul diberdayakan sesuai dengan kompetensinya. Kepala OPD dan PPK agar selalu mendorong, memantau dan mengevaluasi mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Saya juga sangat berharap agar mereka dapat difungsikan secara maksimal dalam percepatan penyusunan LKPD tahun 2018 ini,” tegasnya.

Kesungguhan kepala OPD dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani perwakilan kepala OPD, saat penutupan kegiatan percepatan penyusunan laporan keuangan. Isi surat pernyataan tersebut bersedia menyelesaikan laporan keuangan sesuai jadwal penyusunan LKPD Kota Probolinggo.

Pemeriksaan interim (sementara) LKPD TA 2018 dari tanggal 28 Januari hingga 26 Februari 2019. Dilanjutkan dengan penerima laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik selama lima hari kalender dari tanggal 27 Februari hingga 3 Maret 2019 mendatang.

“Untuk itu, saya perintahkan agar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan koordinasi Sekda dan Inspektur.  Berbagai permasalahan terkait dengan penyusunan LKPD 2018 dapat diselesaikan dengan baik, dan masing-masing kepala OPD sungguh-sungguh mengawasi perkembangan penyusunan laporan keuangan di jajaran internalnya agar sesuai jadwal, tepat waktu pada 15 Februari 2019,” pesan Habib Hadi menutup sambutannya. (dhoniharto/famydecta/humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published.