Wali kota: Perlu Sosialisasi tentang Bahayanya Pernikahan Dini

Kanigaran– Bertempat di Ruang Transit Wali Kota Probolinggo, Wali Kota Probolinggo bersilaturahmi dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo, Edi Afan, Kamis (7/2). Wali Kota, Habib Hadi Zainal Abidin didampingi oleh Asisten Pemerintahan Kota Probolinggo, Gogol Sudjarwo dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo, Titik Widayawati.

Dalam kesempatan ini, Edi mengatakan bahwa masih banyak warga Kota Probolinggo yang menikah secara Agama atau nikah siri, pernikahan dini dan perceraian. Untuk pernikahan dini, Pengadilan Agama bisa mengesahkan karena ada beberapa faktor, misalnya hamil diluar nikah. Tetapi ada persyaratan dari Pengadilan Agama, yakni menghadirkan keluarga dari kedua belah pihak dan menyetujui pernikahan tersebut, walaupun tidak menutup kemungkinan pasti ada orang-orang yang komplain mengapa pernikahan dini tersebut tetap dilaksanakan.

Kepala Bagian Hukum, Titik Widayawati menjelaskan Pemerintah Kota sudah bekerjasama dengan Pengadilan Agama untuk mensosialisasikan tentang pernikahan dini dan tingkat perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kota Probolinggo. Dia mengatakan masih banyak ASN di Kota Probolinggo yang bercerai dengan berbagai penyebab salah satunya ekonomi dan perselingkuhan. Untuk itu, Pengadilan Agama memberikan laporan kepada Pemerintah tentang perceraian ASN yang ada di Kota Probolinggo.

Terkait pernikahan dini di Kota Probolinggo, wali kota mengharapkan adanya sosialisasi ke lembaga pendidikan, betapa bahayanya perkawinan dini, khususnya terhadap  anak perempuan dibawah umur.

Dia juga mengingatkan bahwa jaman era digital ini memang memiliki manfaat dan juga berdampak buruk bagi masyarakat. Media sosial (medsos) bisa menjadi salah satu penyebab perceraian maupun pernikahan dini. “Maka dari itu, peran orang tua sangat penting untuk mengawasi anak di era digital seperti ini,” katanya.

“Mudah-mudahan kedepannya Pemerintah Kota Probolinggo bisa bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Kami perlu masukan dari Pengadilan Agama terkait kasus pernikahan dini dan perceraian ASN  maupun warga,”ujar Wali Kota.

Dalam kesempatan ini pula Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo mengatakan bahwa Pengadilan Agama Kota Probolinggo akan merencanakan deklarasi pembangunan zona integritas. Yaitu, menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk itu, Edi Afan meminta kesediaan Wali Kota meluangkan waktunya untuk rencana tersebut. “Rencananya, prasasti zona integritas tersebut akan ditandatangani oleh Wali Kota, Kapolresta, Dandim, Kejari dan Pengadilan Agama,”ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin menyanggupi dan akan menyesuaikan waktu dengan jadwal yang ada.  (noviati/humas)