image_pdfimage_print

KANIGARAN – Tidak ingin ada celah penyalahgunaan wewenang dan permasalahan hukum, Wali Kota Hadi Zainal Abidin menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk membekali anak buahnya tentang penanggulangan gratifikasi, Kamis (14/2).

Tak hanya sosialisasi oleh KPK, wali kota juga melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan baik di Kota Probolinggo. Penandatanganan itu disaksikan oleh Wali Kota Habib Hadi, Wawali HMS Subri, Ketua DPRD Agus Rudianto Ghaffur, Sekda Bambang Agus Suwignyo dan Pemeriksa Gratifikasi Direktorat Gratifikasi Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI Anjas Prasetyo.

Poin kesepakatan yang ditandatangani itu antara lain bertanggung jawab dalam mengupayakan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme di lingkungan Pemkot Probolinggo dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem; Tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk papun sebagai mana diatur dalam perundang-undangan.

“Narasumber memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar tentang gratifikasi. Saya ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan. Jangan sampai terjerumus terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Integritas sebagai pegawai pemerintah harus tetap terjaga,” tegas Habib Hadi.

Dengan sosialisasi ini, lanjut Habib Hadi, dapat memperluas wawasan, menyamakan persepsi, memunculkan ide, menyusun langkah dan terobosan yang positif dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkot Probolinggo.

“Dari yang tidak tahu terkait aturan gratifikasi menjadi tahu. Sehingga seluruh aparatur pemerintah mendapatkan pemahaman yang benar. Langkah ini juga sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik,” jelasnya.

Pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya pembangunan sistem pencegahan korupsi. Pengendalian gratifikasi secara transparan dan akuntabel dapat berdampak terbentuknya aparatur pemerintah yang berintegritas, positif dan berkredibilitas.

Yang pada akhirnya, masyarakat dapat menikmati layanan publik dengan baik. Berkualitas dan memuaskan karena tidak ada lagi gratifikasi, uang pelicin, suap dan lain sebagainya. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memegang peran penting sebagai teladan.

“Berikan contoh dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing. Dengan demikian Pemerintah Kota Probolinggo menjadi bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, kolusi dan nepotisme,” terang Habib Hadi.

Dengan diawali kepatuhan terhadap wajib Lapor Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Wajib Lapor Harta Kekayaan ASN (LHKASN) dapat secara bersama-sama menjalankan pengendalian gratifikasi.

Sesuai data Inspektorat, sampai 31 Desember 2018 dari wajib lapor 45 pejabat negara yang terealisasi 45 laporan (100 persen). Sedangkan untuk wajib lapor LHKASN sebanyak 605 orang yang terealisasi 469 laporan (77,52 persen). LHKPN masuk ke KPK-RI, untuk LHKASN ke Menpan –RB.

“Informasikan juga ke masyaraka t tentang gratifikasi ini, sehingga masyarakat juga tidak membiasakan memberian imbalan kepada aparatur pemerintah,” pesan wali kota.

Sementara itu, Inspektur Kota Probolinggo Sofwan Tohari menuturkan, kegiatan ini juga untuk meningkatkan pemahaman tentang korupsi, meningkatkan kesadaran pelaporan atas penerimaan gratifikasi, memilimalisir kendala psikologis atau implementasi anti korupsi dan tercipta lingkungan pengendalian yang akuntabel.

“Memperkuat janji dan berkomitmen melaksanakan tupoksi wewenang dan peran sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kesanggupan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,” jelasnya.

Peserta sosialisasi di Puri Manggala Bakti ini antara lain kepala OPD, pimpinan dan anggota DPRD, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Pemkot Probolinggo. Selain Anjas Prasetyo, narasumber juga spesialis muda gratifikasi Afildawina Fakhriah yang juga dari KPK-RI. (famydecta/humas)

Not wanting have weakness in his reign, Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin collaborated with Corruption Eradication Commision (KPK) to give some knowledge on gratification prevention, Thursday (14/2)

Not only the socialization, the mayor also signed the shared-commitment in making good governance in Probolinggo municipal. This sign is witnessed by Probolinggo mayor Habib Hadi, vice mayor of Probolinggo, HMS Subri, head of regional parliament Agus Rudianto Ghaffur, regional secretary Bambang Agus Suwignyo and gratification auditors of gratification directorate of KPK, Anjas Prasetyo.

This signed understanding consists of trying to make his government free from collution, corruption and nepotism by improving integrity, monitoring and making a better system, there will no offering or giving, asking and receiving of grstification in any kind as in applied regulation.

 “The speakers will give knowledge and understanding on how the gratification is. I hope all will run based on the regulation. Do not do anything wrong. Integrity as an governmental employees should be maintained,” said Habib Hadi.

Habib Hadi hoped that his socialization can widen the knowledge, get the same perception, and having an idea in making some step and positive breakthrough in order to prevent gratification in Probolinggo municipal.

 “We all have to know about the gratification rules and to get correct understanding. It is to create a good governance in order to  give better service for society,” explained him.

The gratification control is as a part of corruption prevention. Transparent and accountable gratification control can create governmental employee with integrity, positive and credibility.

At the end, the society will get better service since there are no gratification, or bribery. Head of working unit has an important role as an example for the staff

 “Give an example in applying gratification control in your own office. So Probolinggo city government will be free from corruption, collution, and nepotism,” explained Habib Hadi.

Starting with submitting official wealth report (LHKPN) and apparatus wealth report (LHKASN) can control the gratification.

Based on Inspectorate, until 31 December 2018, there are 45 LHKPN (100 percent), and there are 469 LHKASN, out of 605 apparatus (77,52 percent). LHKPN is submitted to KPK-RI and LHKASN will submitted to Menpan-RB.

 “Inform about gratification so the people could not used to give reward to government offficers,” said the mayor.

Meanwhile, inspector of Probolinggo city, Sofwan Tohari said the aim of this activity is to improve the understanding on corruption, the awareness to report in receiving gratification, to minimize psichological obstacles or to implement anti corruption and to create accountable control behaviour.

“To strengthen the vow and the commitment in doing duty, authority and roles based on applied regulation and the ability to not do corruption, collution, and nepotism,” he said.

The participants of this socialization which is held at Puri Manggala Bhakti are the head of working units, the chairman and the member of parliament, association of Indonesian businessman, budget manager of OPD.  Other than Anjar Prasetyo, the speaker in this event is Afildawina Fakhriah, the officer of KPK-RI who is the gratification specialist.

Leave a Reply

Your email address will not be published.