Percepat Proses Santunan Kematian 

image_pdfimage_print

KANIGARAN – Kota Probolinggo sudah menerapkan pemberian santunan kematian untuk warga sejak beberapa tahun terakhir. Di era kepemimpinan Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wawali HMS Subri, prosedur santunan kematian diminta tidak bertele-tele. Apalagi sampai ngendon di meja pejabat.

Melalui wawali, wali kota memerintahkan proses pencairan santunan kematian dipercepat dari sebelumnya. Hal itu disampaikan HMS Subri, saat memimpin rapat koordinasi persiapan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kelurahan dan pelaksanaan program 99 hari kerja, Selasa (19/2), di aula pertemuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Peserta rapat adalah Kepala Diskominfo Aman Suryaman, Sekretaris BPPKAD Agus Dwiwantoro, para camat, sekretaris camat dan lurah. Sementara Wawali Subri didampingi Kepala Dispenduk Capil Tartib Goenawan dan Asisten Ekonomi Pembangunan Ahmad Sudiyanto.

Subri menjelaskan, sejak fase awal mulai orang meninggal dunia – pembuatan rekening hingga proses di BPPKAD telah diatur dalam Perda Nomor 13 tahun 2016, tentang santunan kematian. Proses dokumen warga yang meninggal dunia ada di RT-RW dan kelurahan. Sementara camat sebagai kontrol, sedangkan BPPKAD sebagai verifikator.

“Semua sudah on the track mulai dari Dispenduk Capil, BPPKAD hingga perbankan. Tinggal kesiapan di level RT. Jika ada warga meninggal yang harus aktif adalah pak RT. Bukan keluarga yang berduka. Yang memantau, RW dan kelurahan,” jelasnya.

RT Jadi Ujung Tombak

Untuk itu, tegas wawali, RT harus tahu ada warga yang meninggal dunia di wilayahnya. “Di-endorse (dukung) ya. RT dikumpulkan ya. Yang penting blanko harus disiapkan nanti RT tinggal isi saja dan kelurahan tanda tangan. Ketersediaan blanko apa ada?,” katanya.

Antara lurah, sekretaris lurah (seklur), RT dan rukun kematian membagi tugas dengan stafnya. “Lurah atau seklur stand by, jangan sampai los. Berkas biar dirangkap tiga biar tidak bolak-balik dan sekali jalan selesai. Camat harus memastikan semuanya berjalan lancar dan uang yang diterimakan melalui rekening senilai Rp 750 ribu,” beber Subri.

Pemerintah Kota Probolinggo sendiri akan menyusun perwali tentang santunan kematian. Rakor itu pun digelar untuk menyiapkan apa yang disampaikan oleh wali kota.

“Kami bergerak, men-direct (mengarahkan) sesuai dengan apa yang diperintahkan Pak Wali,” imbuh Subri saat ditemui usai rakor.

Hal yang menjadi poin penting dalam rakor tersebut adalah yang paling wajib bergerak adalah RT. Kemudian kesiapan petugas harus berjalan seiring dengan materi yang ada (blanko). “Ini dalam rangka menjalankan perintah Pak Wali, harus ada perubahan dalam batas waktu pencairan santunan kematian,” imbuhnya.

Namun, Subri enggan menyebutkan target batas waktu dalam pencairan santunan tersebut diterima oleh masyarakat. “Lebih cepat lebih baik,” tuturnya sambil tersenyum. Kendati demikian, meski perwali sedang akan disusun persiapan petugas juga harus dilakukan. (famydecta/humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published.