MENUJU ZERO KAWASAN KUMUH (REALIZING FREE SLUM AREAS)

image_pdfimage_print

MENUJU ZERO KAWASAN KUMUH

REALIZING FREE SLUM AREAS

 

TAHUN 2019 BEBAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

BY 2019, THE CITY SET TO BE FREE OF SLUM AREAS

 

Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target MDG’s telah berupaya keras menangani perumahan dan permukiman kumuh perkotaan, bahkan zero kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2015-2019.

Mengapa disebut kawasan permukiman kumuh perkotaan? ada tujuh indikator dalam mengidentifikasi permasalahan kekumuhan, yaitu: kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi pengamanan kebakaran.

Dijelaskan oleh Iing Sugiarti, pejabat di Bidang Perumahan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, indikator permukiman kumuh diatas termuat dalam panduan penyusunan rencana kawasan permukiman kumuh perkotaan (RKP-KP) Tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Terkait dengan kondisi bangunan meliputi keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, serta memenuhi persyaratan teknis untuk hunian sederhana seperti pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan,” jelasnya. Sementara untuk kondisi jalan lingkungan tidak hanya berbicara masalah kualitas, tapi harus memadai terhadap luas area. Artinya harus aman, nyaman dan lancar untuk akses masuk bagi mobil pemadam kebakaran termasuk ambulans. “Lebar jalan tiga meter kendatipun bagus kualitasnya tetap menjadi kategori kawasan kumuh,” imbuh Iing, demikian kepala seksi pengembangan permukiman ini biasa disapa.

RKP-KP sendiri merupakan dokumen rencana aksi penanganan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis di Kab/Kota yang berisi rumusan strategis untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh, serta kebutuhan program dan investasi penanganan permukiman kumuh. Dengan pendekatan dalam penyusunannya yaitu: perencanaan komprehensif, pembangunan terintegrasi, keterpaduan program dan pendekatan berkelanjutan.

Untuk Kota Probolinggo sendiri, dari angka 193,56 ha total luas kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/193/KEP/425.012/2015 tahun 2015 terdiri dari kategori sedang dan ringan. Untuk kategori sedang rekomendasi penanganannya dengan peremajaan, sementara pada kategori ringan penanganannya dengan pemugaran. Terdapat 20 lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Probolinggo tersebar di lima kecamatan, yaitu: 5 kawasan di Kecamatan Mayangan; 6 kawasan di Kecamatan Kademangan; dan 3 kawasan masing-masing di Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Kanigaran. Pada tahun 2015 lalu sudah ditangani tujuh kawasan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh seluas 73,36 ha, dengan dana dari APBN/APBN-P tahun anggaran 2015 mencapai 16 milliar rupiah. Adapun ketujuh kawasan tersebut yakni kawasan Mayangan, Wiroborang, Sukabumi, Mangunharjo, Tisnonegaran, Kebonsari Kulon, dan kawasan Jati.

Tahun 2016 ini, Kota Probolinggo melalui APBN akan melakukan pemugaran di kawasan Pilang 3 seluas 16,42 ha yaitu di RT. 1,2,3,4,5,6 RW.III Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan. “Kawasan pilang 3 ini merupakan daerah ex-banjir,” terang perempuan yang mengambil gelar Master of management di Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang ini. “Sementara di APBN Perubahan 2016 nanti, kami telah mengusulkan untuk kawasan Mayangan seluas 10,16 ha dan Kawasan Kebonsari Kulon dengan luas 30,35 ha,” lanjut Iing. Jadi, Total yang akan ditangani pada tahun 2016 seluas 56,93 ha kawasan kumuh (lihat tabel). Dan bila dikalkulasi dari keseluruhan kawasan kumuh perkotaan di Kota Probolinggo, maka pada akhir 2016 nanti akan tersisa 64,27 ha dengan catatan usulan yang APBN-P ke Kementerian PU dapat terealisasi. Sehingga nanti di tahun 2019 Kota Probolinggo sudah benar-benar bebas dari kawasan kumuh perkotaan. Abdjamal

 

 

The Government of Indonesia in fulfilling the target of Millennium Development Goals (MDG’s) have been working hard dealing with slum areas. And even the target of being free of slum areas has been clearly mentioned on the National Middle-Term Development Planning 2015-2019.

So, where does the term of slum areas come up? There are 7 indicator to identify slum areas: the condition of the house, roads, drainage, water supply, water waste management, waste management, and the condition of fire safety.

An official of Housing Division of local Public Works Agency, Iing Sugiarti stated that those indicators are explained in the guidance of slum areas development planning (RKP-KP) 2015, enacted by the Ministry of Public Works and Public Housing. “Related to the condition of the houses, it includes the regularity of the buildings, its density, and the technical requirements for simple houses such as home lighting, sanitation, and the material of the building,” she said. Then, the condition of the roads is not only about quality, but it should be adequate towards the area. It has to be safe, comfortable, and has a good access for fire truck or ambulance. “An area which has only 3m lane width is considered as slums, even it’s in good quality,” Iing added.

RKP-KP is an action plan document of slums management in the city created by the Technical Working Group (Pokjanis) in each regency/city, containing a strategic formulation to realize free slum areas, and also the need of programs and investment on slum areas management. It deals with approaches on comprehensive planning, integrated development, the integration of the programs and sustainable approach.

In Probolinggo City, of 193.56 ha total slum area mentioned in the Mayor Decree No. 188.45/193/KEP/425.012/2015 of 2015, there are two types of slum area namely middle slum area and small slum area. For the middle one, it should be rejuvenated, while the small one should be restorated. There are 20 locations of slum area in the city, spread in 5 districts in the city. In 2015, 7 locations had been taken care of using IDR 16 billion of the national budget.

In 2016, the city using the national budget will implement a restoration in an area of 16.42 ha in Pilang. “The area was a flood area,” said the woman who had the title of Master of Management at Universitas Merdeka Malang. “Meanwhile, for the revised national budget, we have proposed to have restoration in Mayangan (10.16 ha), Kebonsari Kulon (30.35 ha),” Iing continued. Totally, there will be 56.93 ha in 2016 that will be taken care of. In the end of 2016, of 193.56 ha of total slum area in the city, 64.27 ha of it would be taken care of. It means in 2019, Probolinggo City will be totally free of slum areas.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.