TARGETKAN Rp. 5,7 M UNTUK PBB (PROPERTY TAX TARGETED IDR 5.7 BILLION)

image_pdfimage_print

TARGETKAN Rp. 5,7 M UNTUK PBB

PROPERTY TAX TARGETED IDR 5.7 BILLION

            Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu jenis pajak daerah merupakan amanah Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. PBB merupakan pajak daerah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban membayar PBB atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki maupun dimanfaatkannya. PBB juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), dan dari PAD itulah yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan bagi daerah. Dari tahun ke tahun, target PAD selalu meningkat. Untuk tahun ini, PAD yang ditargetkan untuk pembiayaan pembangunan mencapai 143 milyar rupiah. Hal tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 138 milyar rupiah.

                Begitupun dengan PBB, selalu mengalami kenaikan target. “Untuk tahun ini, kita (pemkot probolinggo) menargetkan Rp. 5,7 M untuk realisasi PBB,” kata Triani Prawanti, Kepala Bidang Pendapatan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Probolinggo. Target tersebut sesuai dengan jumlah realisasi yang dicapai pada tahun 2015. Target yang dicanangkan untuk tahun 2016 tersebut naik 100 juta rupiah dari target tahun sebelumnya. Sedangkan baku PBB untuk tahun 2016 sejumlah Rp. 7,3 M. Kenaikan baku PBB disebabkan adanya kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai akibat dari permintaan tanah dan rumah yang semakin meningkat. “Pencapaian PBB tahun 2015 melebihi 100%, tepatnya 102,83%,” katanya. Dia pun menjelaskan bahwa SPPT yang dikeluarkan tahun ini sejumlah 66.334 lembar.

                Wali Kota Probolinggo Rukmini sangat mengapresiasi pencapaian pemungutan PBB tahun 2015 yang melebihi target. “Kita patut bersyukur atas capaian realisasi penerimaan PBB selama tiga tahun terakhir ini. Walaupun di tahun 2015 terjadi penurunan prosentase dari yang sebelumnya di tahun 2014 sebesar 104,3% menjadi 102,83%,” katanya. Dia juga berharap di tahun 2016 ini dapat kembali mencapai 100% atau lebih. “Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh petugas pemungut sehingga berhasil mencapai target yang dicanangkan,” lanjutnya. Wali Kota berharap DPPKA selaku leading sector pengelolaan PBB dapat berkoordinasi bersama Kecamatan dan Kelurahan selaku ujung tombak pemungutan PBB untuk mencari terobosan dan ide kreatif dalam membangun kesadaran untuk melunasi PBB-nya secara tepat waktu. Dia juga berharap untuk selalu melakukan perbaikan administrasi dalam pengelolaan PBB guna efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB dalam rangka peningkatan PAD. “Dan tak lupa, saya mengharapkan petugas pemungut PBB untuk jujur, ikhlas dan tulus dalam bekerja. Jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan masyarakat yang telah mempercayakan pembayaran pajak untuk mencegah kebocoran penerimaan pendapatan daerah, juga agar jangan sampai kesadaran warga yang telah susah payah dibangun untuk membayar PBB luntur karena ulah sebagian oknum yang tidak menyetorkan PBB yang diterimanya dari masyarakat,” terangnya. Wali Kota mengharapkan adanya bonus/reward bagi petugas pemungut pajak yang menyelesaikan tugasnya sebelum jatuh tempo yakni tanggal 31 Agustus 2016.

                 Hal tersebut diamini oleh Kabid Pendapatan Triani. Dia mengaku akan memberi reward kepada para pemungut pajak     berupa bimtek/pembinaan diluar Kota Probolinggo. “Hal tersebut berlaku untuk para petugas yang memenuhi target, yakni petugas dengan baku Rp. 11 juta mencapai target 100%, dan petugas dengan baku lebih dari Rp. 11 juta dengan capaian minimal 90%, dan semua itu dicapai sebelum jatuh tempo,” terangnya.

Hal tersebut diatas disampaikan pada kegiatan penyerahan SPPT PBB tahun 2016 yang diselenggarakan pada hari Jumat (19/2) di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri sebanyak 280 peserta yang terdiri dari para camat, lurah dan pemungut pajak se-Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut juga diisi oleh sosialisasi yang melibatkan DPPKAD, Inspektorat, dan BKD. hariyanti agustina

 

Property tax (PBB) as one of regional taxes is a mandate of Law No. 28 of 2009 on Regional Tax and Retribution. PBB is a regional tax that covers all citizens who are obliged to pay the tax of land and/or building they own or use. PBB is also the main source of genuine regional income (PAD) to be used to develop the region. One year to another, the target of PAD has been rising. This year, PAD targeted for the development reach IDR 143 billion. The target is rising compared to last year’s IDR 138 billion.

It goes the same for PBB of which the target is always rising. “For this year, we (city administration) set IDR 5.7 billion for PBB target,” said the head of Revenue division of Finance Management and Assets Agency (DPPKA), Triani Prawanti. The target is based on last year’s realization. The target set in 2016 is increasing approximately IDR 100 million compared to last year. Meanwhile, the real amount of PBB that should be paid this year is IDR 7.3 billion. That amount is increasing due to an increasing of taxable value of property (NJOP) as a result of increasing demand of land and property. “The realization of PBB in 2015 was beyond target and reached 102.83%,” she said. She also explained that her side will earn 66,334 sheets of tax object notification letters (SPPT).

Mayor Rukmini stated her appreciation to the realization of last year’s PBB that was beyond target. “We should be grateful of what we have achieved for the last three years. Although in 2015 there was a decreasing percentage compared to the previous year in 2014 (104.3%),” she said. She also hopes that in 2016, the realization could reach 100% or more. “Therefore, I’d like to give an appreciation to the tax collector who had given their best performance to reach the target that has been set,” she continued. The mayor expects DPPKA, as the leading sector of PBB management, to coordinate with the district and sub-district offices, as the main actor of collecting PBB, and find a breakthrough and creative idea to increase the awareness of the citizens to pay their tax on time. She also hopes that the related institutions to set a good administration in managing PBB to have an effective and efficient PBB collecting to increase PAD. “And, I hope the tax collector could be honest and sincere in doing their duty. Do not misuse the trust given by the citizens who have entrusted the payment to the collector, and do not break their willingness to pay the tax by using their money for personal purpose instead giving it to the city administration,” she said. The mayor hopes that DPPKA would give a reward to the tax collectors who have accomplished their duty before the deadline on August 31 2016.

Triani supported the mayor’s statement. She stated that her side will give rewards to the tax collectors in a form of technical development held out of the city. “The reward is given to those collectors who are able to reach their 100% target with the nominal of IDR 11 million, and 90% for those who have the nominal of more than IDR 11 million. It should be accomplished before the deadline day,” she said.

It was stated on the event of SPPT PBB 2016 handover held on Friday (19/2) at Puri Manggala Bhakti. The event was attended by 280 participants consisting of the head of districts, sub-districts, and the tax collectors of Probolinggo City. An insemination involving DPPKA, Inspectorate, and Regional Civil Servant Agency (BKD) was also implemented in the event.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.