RENCANA TAMBAH CAGAR BUDAYA (THE CITY PLANS TO HAVE ANOTHER CULTURAL HERITAGE)

image_pdfimage_print

RENCANA TAMBAH CAGAR BUDAYA

THE CITY PLANS TO HAVE ANOTHER CULTURAL HERITAGE

Tahukah anda bahwa Kota Probolinggo mempunyai 10 bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya? Iya, berdasarkan Keputusan Wali Kota Probolinggo nomor: 188.45/198/KEP/425.012/2013 tentang penetapan cagar budaya Kota Probolinggo, Kota Probolinggo menetapkan Markas Kodim 0820, Stasiun Probolinggo, GBIP atau yang biasa dikenal sebagai Gereja Merah, Museum Daerah Probolinggo, Markas Kompi A dan Kompi B Batalyon Zeni Tempur 10 Divisi 2 Kostrad Probolinggo, Tandon Air, Alun-alun Kota Probolinggo, Benteng Probolinggo, Rumah dr. Mohamad Saleh, dan Makam dr. Mohamad Saleh sebagai cagar budaya. Keputusan tersebut disahkan pada tanggal 23 Maret 2013.

Maka, pada tahun 2015 yang lalu, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Dispobpar) mengajukan wacana untuk menambah jumlah cagar budaya yang ada di Kota Probolinggo. Terdapat tujuh bangunan/komplek yang diajukan sebagai cagar budaya yakni Asrama Putri St. Yosef (Susteran), Sub Detasemen Polisi Militer V/3-1, Kompleks Perumahan Polisi, Kompleks Polres, Rumah Potong Hewan (RPH), SDK Mater Dei, dan Hotel Tentrem. “Tim ahli sudah bergerak, sudah meneliti dan dikaji, sekarang tinggal menunggu rekomendasi dari Balai Peninggalan Cagar Budaya (BPCB) Mojokerto,” jelas Kepala Bidang Kebudayaan Dispobpar, Hartono.

Tim cagar budaya yang mengkaji adalah tim bentukan Dispobpar yang merupakan kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu dan memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, pemanfaatan serta penghapusan cagar budaya. Tim ini terdiri dari unsur pemerintah kota, unsur masyarakat/LSM, akademisi, dan pemerhati kebudayaan yang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang arkeologi, sejarah, antropologi, arsitektur, seni rupa, lingkungan dan lain sebagainya yang telah memiliki sertifikasi di bidang kepurbakalaan dan cagar budaya.

Sesuai dengan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia  untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. “Dalam mengusulkan bangunan tersebut menjadi bangunan cagar budaya harus diperhatikan kriteria pada pasal 5 UU cagar budaya, yakni berusia lima puluh tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia lima puluh tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa,” jelas Ade Sidiq Permana, Director Indonesia Museum and Heritage Institute yang juga seorang guru di SMKN 3 Kota Probolinggo.

Masyarakat umum pun boleh mengusulkan bangunan pribadi mereka menjadi cagar budaya ke Dispobpar. Pemugaran bangunan dan struktur cagar budaya dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan atau mengawetkan bagian bangunan atau secara keseluruhan melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi. Sebenarnya, pemeliharaan cagar budaya dibebankan kepada pemerintah. “Tetapi, karena anggaran untuk pemeliharaan sangat terbatas, jadi mohon dimaklumi, bayangkan saja, kita (Dispobpar) hanya mempunyai anggaran 75 juta untuk pemeliharaan 10 bangunan cagar budaya yang ada di Kota Probolinggo,” kata Hartono. hariyanti agustina

 

 

 

Do you know that Probolinggo city has 10 buildings enacted as cultural heritages? Based on Mayoral Decree No: 188.45/198/KEP/425.012/2013 on Enactment of Probolinggo City’s Cultural Heritages, the city has enacted Military District Headquarter (Kodim) 0820, Probolinggo Train Station, Red Church, Probolinggo Museum, the Headquarters of Kostrad’s 10th Engineering Batallion Probolinggo, Water Tower, City Square, Probolinggo Fortress, Residence of dr. Moh Saleh, and the tomb of dr. Moh Saleh as cultural heritages. The decree has been legitimated on March 23rd 2013.

Then, in 2015, the city administration through the Agency of Youth, Sport, Culture and Tourism (Dispobpar) has proposed to have other cultural heritages. There are 7 buildings proposed to be cultural heritages which are female lodging house St. Yosef, Sub Detachment of Military Police V/3-1, Police Complex, Regional Police Complex, Slaughterhouse, Elementary School Mater Dei, and Tentrem Hotel. “The expert team has made a research and now they are waiting for the recommendation of Cultural Heritage Preservation Center (BPCB) Mojokerto,” said the head of culture division of Dispobpar, Hartono.

The team was formed by Dispobpar consisting of a preservation expert group of any fields and has a certificate of competence to give a recommendation of enactment, leveling, utilization, and to close down a cultural heritage. The team consists of city administration, community, academician, and cultural observer who have knowledge in archeology, history, anthropology, architect, environment and others and they have a certificate on cultural heritage.

Based on article 29 verse (2) of Law No. 11 of 2010 on cultural heritage, historical buildings is a building made by nature or human being to fill the need of room with a roof. “In proposing the building to be a cultural heritage, we should notice the criteria stated in the article 5 of cultural heritage act that the building should be 50 years old or more, has a historical story, knowledge, education, religion, and/or culture, and has a cultural value to strengthen the nation’s personality,” said Ade Sidiq Permana, the Director of Indonesia Museum and Heritage Institute who is also an English teacher in high school SMKN 3.

The citizens have a right to propose their own building to be a cultural heritage. Renovation of a building and structure of cultural heritage are implemented by revising, strengthening, or preserving the building or entirely revising by reconstruction, consolidation, rehabilitation, and restoration. Actually, the cost of building maintenance is the responsible of the government. “But, since we have limited budget we can’t afford to get them fixed directly. We just have IDR 75 million for the maintanance of 10 cultural heritages in the city,” said Hartono.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.