EKSPOSE PENANGGULANGAN KEMISKINAN (EXPOSURE OF POVERTY ALLEVIATION PROGRAM)

image_pdfimage_print

EKSPOSE PENANGGULANGAN KEMISKINAN

EXPOSURE OF POVERTY ALLEVIATION PROGRAM

                Ketua Komisi C Agus Riyanto merespons positif pelaksanaan kegiatan Bappeda, tentang expose realisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2015. Menurutnya, bisa dijadikan acuan oleh masing-masing SKPD dalam mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan.

                “Sebenarnya yang terpenting itu dampak dan sasarannya, apakah benar-benar bisa mengentaskan kemiskinan atau sekedar program regular saja. Bukan sekedar prosentase yang tinggi, tapi harus signifikan terjadi perubahan,” imbuh politisi PDI-P ini.

                Secara umum, realisasi 90,02 % itu relatif bagus meski legislatif selalu menyarankan bisa mencapai 100 %. Jika prosentase itu tidak bisa terpenuhi dengan alasan karena terbentur aturan, maka masih ditolerir, contohnya, pemberian bansos dan hibah. Hal tersebut harus tetap dicarikan solusi yang terbaik.

                “Semoga di tahun ini dampaknya signifikan dan tepat sasaran. Untuk itu data-nya harus up date. Sekaligus data yang valid itu bisa kita peroleh sebagai bahan evaluasi,” pintanya.

                Hal senada juga diungkapkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Budi Krisyanto. “Prosentase itu sudah bagus, karena yang tidak bisa terealisasi itu hanya terkendala aturan penerima sasaran manfaat harus berbadan hukum. Kedepan harus lebih tepat sasaran, SKPD harus melakukan verifikasi, pemantauan dan pembinaan secara terus-menerus,” ungkapnya.

                Kegiatan itu sendiri dibahas oleh Bappeda melalui paparan dan diskusi. Bertempat di Gedung Sabha Bina Praja (16/2), dipaparkan bahwa program tersebut capaian realisasi-nya sebesar 90,02 % dengan rincian meliputi,  dana APBN sebesar  Rp. 75.848.708.925,- serta dari dana APBD senilai  Rp. 11.737.798.303,-

Wali Kota Hj Rukmini yang membuka acara tersebut mengingatkan kepada seluruh SKPD, khususnya berkaitan dengan penerima bantuan, harus jelas teridentifikasi, by name by address.

 “Apabila sudah jelas nama dan alamatnya serta datanya bisa on line, maka yang bersangkutan tidak bisa mendapat bantuan lagi dari instansi lain. Dengan begitu cukup sekali memperolehnya,” tegasnya kala sambutan.

Ia juga berharap ada tanda khusus, sehingga langsung diketahui jika sudah pernah menerima bantuan dari pemerintah. Menurutnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan bersama, sehingga tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan.

 “Dukungan dan kerjasama ini perlu ditingkatkan serta digerakkan bersama baik pemerintah, dunia usaha, perbankan dan masyarakat,” pinta pemimpin perempuan ini.

Kegiatan ini bertujuan sebagai bahan evaluasi, sekaligus sebagai bahan perencanaan di tahun 2016. Yuli

 

 

The head of Commission C of City Council, Agus Riyanto showed a positive response to one of Regional Development Planning (Bappeda) program, an expose on realization of poverty handling program in 2015. According to him, it could be a reference for each governmental working unit to evaluate their programs that have been accomplished. 

“The most important is the impact and the target, is it able to fight the poverty or is it just a regular program. It’s not just about high percentage, but a significant change is what we expect for a result of the program,” the PDI-P politician added.

In general, 90.02% realization of the program is relatively good although the legislative side always want the executive to reach 100%. If the percentage could not be fulfilled due to regulations, it could be tolerated. For example the distribution of social aid and donation that should be solved.

“Hopefully, this year’s program will give a significant impact with the right target. Therefore, the data should be updated so we can use it a material of evaluation,” he asked.

Similarly, the Assistant of Economy and Development, Budi Krisyanto said the same thing. “The percentage shows a good result since the rest 10% could not be realized due to regulations stating that the beneficiaries should be in legal incorporated. The next program should be given to the right person. The working units should do verification and observation continually,” he said.

The program was exposed by Bappeda through a presentation and discussion. Located at Shaba Bina Praja (16/2), it was stated that the realization of the program reached 90.02% involving the national budget IDR 75,848,708,925 and the regional budget IDR 11,737,798,303

Mayor Rukmini who officially opened the event reminded the working units to be always aware of the beneficiaries. They should be well-identified by name and by address.

“If you have a valid data related to name and address and the data could be accessed on line, then they could not have another aid from other institutions. One aid for one person,” she stated.

She also hopes that there would some special sign to notify that the beneficiary has received an aid from the government. She thinks, the policy in dealing with poverty is a collective movement. It is not only the government who implement it, but it needs other stakeholders to participate in it.

“Support and cooperation between the government, business world, bankings, and community need to be increased,” said the female mayor.

The event was held as the material of evaluation and as the foundation of planning material for the next year’s program.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.