Menjaga Mangrove, Menjaga Lingkungan (Mangrove Conservation for Better Environment)

image_pdfimage_print

Menjaga Mangrove, Menjaga Lingkungan

Mangrove Conservation for Better Environment

 

Bagi daerah yang berbatasan langsung dengan laut, tentu memiliki ancaman tersendiri. Salah satunya adalah potensi abrasi dan gelombang air laut yang mengakibatkan banjir rob. Ancaman tersebut berdampak pada hilangnya sebagian daratan. Sebelum itu terjadi, tentu kita secara bersama-sama harus memahami bagaimana potensi tersebut bisa diminimalisir. Ternyata, alam sudah “memikirkan” bagaimana peghuni pesisir bisa aman dari segala potensi ancaman dari laut. Salah satunya adalah pohon bakau atau disebut juga pohon mangrove yang banyak tumbuh di bibir pantai.

Kota Probolinggo, satu dari sekian banyak kota di Indonesia yang berbatasan langsung dengan laut. Artinya, bukan tidak mungkin luasan Kota Probolinggo bisa berkurang jika potensi abrasinya tidak dikelola dengan baik. Dengan bentang pantai dari Kelurahan Ketapang sampai Kelurahan Mangunharjo, panjang hutan mangrove di Kota Probolinggo mencapai 7 km. Ketebalan hutan mencapai 50 meter sampai 200 meter.  Tentu kondisi tersebut menjadi berkah tersendiri bagi Kota Mangga ini.

Lantas, apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah setempat untuk menjaga ekosistem mangrove di daerahnya? Wali Kota Probolinggo, melalui Surat Keputusan (SK) Nomor : 188.45/169/KEP/425.012/2015 telah membentuk Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Kelompok Kerja Mangrove. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo serius dalam menangani kelestarian hutan mangrove di wilayahnya.

Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Probolinggo Budi Krisyanto, memiliki 13 anggota. Di antaranya Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Probolinggo, Camat Mayangan dan Camat Kademangan. Tugas dari Tim ini adalah menyusun kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove. Mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pengelolaan ekosistem mangrove Kota Probolinggo yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan sosialisasi. Penyiapan dukungan anggaran pengelolaan ekosistem mangrove juga merupakan tugas Tim ini.

Budi Kris menegaskan posisi mangrove bagi Kota Probolinggo sangat penting. Selain untuk menangkal abrasi dan gelombang laut, juga merupakan obyek wisata. “ Mangrove merupakan vegetasi yang sangat penting, karena keberadaannya punya peran strategis. Pertama, sebagai pelindung atau perisai terhadap kawasan daratan Kota Probolinggo. Kedua, mangrove menjadi bagian dari ekosistem yang ada di pesisir. Tempat berkembangnya sumber hayati kelautan, termasuk kepiting yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi bagi masyarakat. Yang ketiga, menjadi potensi pengembangan wisata seperti yang sekarang dilakukan oleh BJBR” ungkapnya.

Berbicara tentang hutan mangrove, tentu berbeda dengan hutan yang ada di darat. “Karakter hutan mangrove dan hutan pada umumnya tentu berbeda. Sekali lagi mangrove keberadaannya untuk melindungi ekosistem pesisir. Sedangkan hutan di darat punya kepentingan dalam menampung air tanah agar tidak lari ke mana-mana” tambah Budi Kris.  

Selain penerbitan SK Wali Kota Probolinggo, pengelolaan mangrove di Kota Probolinggo sudah berjalan dengan cukup baik. “Melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada, Pemerintah Kota Probolinggo telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan mangrove ini. Yang pertama untuk menjaga sumber daya hayati kelautan, dimainkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Bagaimana mangrove ini bisa terjaga untuk tempat berkembang biaknya sumber hayati kelautan. Selanjutnya dalam rangka menjaga vegetasinya, ini Dinas Pertanian. Jadi menanam kembali, mengembangkan, memperluas, itu tugasnya Dinas Pertanian. Kemudian BLH mengawasi konservasinya, peruntukannya” tegas Budi Kris.

Budi Kris juga menginformaikan bahwa saat ini sedang disusun strategi pengelolaan ekosistem mangrove. Strategi tersebut diantaranya adalah dipersiapkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo tentang ketentuan penebangan mangrove. Nantinya akan diatur prosedur bagi masyarakat yang berencana melakukan penebangan mangrove, harus memperoleh izin dari Wali Kota Probolinggo. Penebangan tersebut tidak terbatas pada mangrove yang berada di tanah Pemerintah, tapi seluruh mangrove yang ada di Kota Probolinggo, termasuk mangrove yang berada di tanah-tanah masyarakat meskipun mangrove tersebut ditanam oleh masyarakat sendiri. “Kita menjaga jangan sampai penebangan pohon yang spesifik ini menjadi sekenanya, karena itu berkaitan dengan ekosistem” harap Budi Kris.

Terkait dengan sanksi bagi masyarakat yang menebang mangrove tanpa izin, Budi Kris menegaskan bahwa menjaga keberlangsungan mangrove merupakan tugas bersama. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya mangrove. “jika kita melihat ada yang menebang, ya kita harus mengingatkan yang bersangkutan. Namun yang perlu kita tumbuhkan adalah kesadaran bersama bahwa menebang mangrove itu salah. Dan kesadaran itu harus tumbuh dari diri kita sendiri. Bahwa menebang mangrove itu tidak benar”, papar Budi Kris. Apabila yang melakukan penebangan adalah pelaku usaha, maka sanksi yang akan diberikan berupa teguran tertulis, penghentian izin usaha sampai pada proses pidana. (abdur hamzah)

 

A region which is coterminous with the sea should have its own risks. One of them is abrasion and sea waves that could cause tidal flood. The threat of natural disaster could cause to the loss of land. Before it happens, we should together understand how to minimize the threat. In fact, nature has ‘done’ it for us to save the coastal people from any threat of the sea. The answer is the mangrove forest lying at the edge of the sea.

Probolinggo city is one of many cities in Indonesia, which is coterminous with the sea. It means that the city could lose its part of region if the potency of abrasion is not being well managed. Lying from Ketapang village until Mangunharjo village, the city has a potential mangrove forest as long as 7 km. the thickness of the forest reach 50-20 meters. It should be a blessing for the city to have a potential mangrove forest.

Then, what have the city administration done to conserve the ecosystem of mangrove forest in its region? Probolinggo Mayor, supported with a Decree No: 188.45/169/KEP/425.012/2015, has assembled a Team Coordination of Management Strategy of Mangrove Ecosystem and Mangrove Working Group. It proves that the city administration is serious in conserving the mangrove forest.

The Team Coordination of Management Strategy of Mangrove Ecosystem, led by the Assistant of Economic and Development, Budi Krisyanto, has 13 members including the head of Environment Agency, National Land Agency of Probolinggo City, Probolinggo Port Authority, the head of Mayangan District and Kademangan District. The team has a duty to make a policy, strategy, program, and performance indicator of mangrove management. And also to coordinate the strategy implementation of mangrove ecosystem involving the planning, management, guiding, control, observation, report, and insemination. Setting the budget for the management of mangrove ecosystem is also the duty of the team.

Budi Kris stated that mangrove is important for the city. Besides protecting the city from abrasion and sea waves, it is also set as a tourist destination. “Mangrove is an important vegetation since it has a strategic roles. The first role is to protect the city, as the habitat of any marine biological resources such as crab which has a high value of economy for the citizens. The third one is that the mangrove is set to be tourist destination as implemented by a potential private sector, BJBR,” he said.

Mangrove forest is different to other land forests. “The character of mangrove forest is different to common forest. Mangrove has a role to protect the coastal ecosystem. Meanwhile, the common forest has a role to accommodate the groundwater,” Budi Kris added.

Besides establishing Mayoral Decree, the management of mangrove in Probolinggo city has been well implemented. “Supported by the governmental working units, the city administration has implemented the mangrove policy. The first role to conserve marine biological resources is the responsibility of (local) Maritime Affairs and Fisheries Agency. They focus on how the mangrove, as the habitat of marine biological resources, could be well managed. Then in order to protect the vegetation, the Agricultural Agency has a role to plant, develop, and to expand the mangrove area. Environment Agency has a role to observe the conservation, and the function of mangrove,” said Budi Kris.

Budi Kris has informed Link Go that a strategy of mangrove ecosystem is now being arranged. The strategies include the preparation of making Mayor Regulation on provision of mangrove logging. There would be a procedure stating that the citizens who would like to do mangrove logging should get permission from the mayor. The procedure is applied to all mangrove forest in the region of Probolinggo city. “We have to keep the mangrove away from illegal logging since it is related with the ecosystem,” said Budi Kris.

 

Related to the sanction for those who do mangrove logging without permission, Budi Kris stated that conserving the mangrove ecosystem is the responsibility of all of us. But the most important thing is citizens’ awareness on the importance of mangrove. “If anyone sees any mangrove logging, we should remind them. But, what we need to develop is the awareness that mangrove logging is wrong. And we should have the awareness from our own will,” Budi Kris explained. If a businessman is found to do mangrove logging, we will send a written warning, revocation of business license, and criminal proceedings.

Leave a Reply

Your email address will not be published.