Mayoritas Daerah Masih Berstatus Buruk (Most Regions Categorized Bad Performance)

image_pdfimage_print

Mayoritas Daerah Masih Berstatus Buruk

Most Regions Categorized Bad Performance

 

Otonomi Daerah seperti masih menjadi angan-angan bagi sebagian besar masyarakat daerah di Indonesia. Pasalnya, 60 persen dari 34 Propinsi, 412 Kabupaten, dan 93 Kota di Indonesia berstatus kinerja kurang dan buruk. Sementara 40 persen sisanya berstatus tinggi dan sangat tinggi.

Regional Autonomy is still being a dream to most Indonesians. This is because 60% of 34 provinces, 412 regencies, and 93 cities in Indonesia are categorized to have bad performance. Meanwhile the rest 40% are categorized good and very good.

 

Kementerian Dalam Negeri RI, menggelar malam tasyakuran peringatan Hari Otonomi Daerah ke XX di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 25 April lalu. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh daerah yang berhasil menerima predikat kinerja sangat tinggi dan kinerja terbaik di Indonesia. Tasyakuran yang sedianya dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, diwakili oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Dr. Sumarsono.

Dalam sambutannya, pria kelahiran Tulungagung tersebut mengingatkan agar daerah terus berinovasi. Tuntutan ini dikarenakan tahun lalu persaingan yang terjadi antar daerah. Tahun ini persaingan antar negara di ASEAN (MEA).

Sumarsono menyinggung soal penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha. Seperti diketahui, daerah penerima penghargaan tersebut adalah Pemkab Kulon Progo (DIY), Pemkab Pasaman (Sumbar), Pemkot Semarang (Jateng), dan Pemkot Probolinggo (Jatim). Menurutnya, tidak ada penghargaan yang lebih tinggi dari Parasamya Purnakarya Nugraha.

“Parasamya adalah penghargaan tertinggi dari Presiden. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Kalau Adipura hanya bidang lingkungan hidup. Namun Parasamya harus lolos 700 indikator. Penilaiannya selama enam bulan dan 31 urusan pemerintahan,” terang Sumarsono.

Untuk kategori Provinsi, Jawa Timur merupakan provinsi yang telah berhasil menjadi juara 1 selama 5 tahun berturut-turut. “Belum ada yang mampu mengalahkan Provinsi Jatim. Mereka sudah 5 kali berturut-turut menjadi juara 1 sebagai daerah dengan status kinerja sangat tinggi,” ungkap Ditjen Otda itu.

Berkaitan dengan inovasi daerah, saat ini di Indonesia ada sekitar 3.000 Peraturan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan sebagai penghambat investasi. Untuk itu, Sumarsono mengakui bahkan Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi setempat untuk segera mencabut perda-perda bermasalah ini. Selain menghambat investasi, ternyata banyak perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kedepan, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang inovasi daerah. Bagi daerah yang melakukan inovasi, akan dilindungi oleh negara dan tidak akan masuk ranah pidana. PP ini akan menjadi payung hukum bagi daerah yang ingin melakukan terobosan inovatif. Namun, jika inovasi tergolong berskala nasional, daerah wajib untuk melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. abdurhamzah

 

Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia held a thanksgiving event to commemorate the 20th anniversary of Regional Autonomy Day in Kulon Progo Regency, Yogyakarta, on last April 25th. The event was attended by all regions that successfully show very good and best performance of work in Indonesia. The event which ought to be attended by the Minister of Home Affairs was attended by the Directorate General of Regional Autonomy, Dr. Sumarsono.

In his speech, the man born in Tulungagung asked the regions to keep innovating. This is because Indonesia will face an international competition ahead of ASEAN Economic Community (AEC).

Sumarsono mentioned about the award of Parasamya Purnakarya Nugraha. As is known, regions which received the award were Kulon Progo (Yogyakarta), Pasaman (West Sumatra), Semarang (Central Java), and Probolinggo city administration. To him, there is no higher award than Parasamya Purnakarya Nugraha.

“It is the highest award given by the President. There is no higher than this award. To get this award, the region should pass 700 indicators. The assessment involving 31 governmental businesses, implemented in six months,” Sumarsono said.

For province category, East Java Province has successfully been the first winner for 5 years in a row. “No other province can match this achievement. They have received the same award for 5 years in a row”

Related to regional innovations, there are now 3,000 Regional Regulations claimed to obstruct investments. Therefore, Sumarsono admitted that the ministry has made coordination with Provincial Government to revoke these regulations. Besides obstructing the investments, there are many regulations which are contradictive to higher regulations.

In the future, the government would establish a Governmental Regulation on regional innovation. For those regions which have great innovations, would be protected by the state. This regulation would be a legal base for regions which have innovative breakthrough. Yet, if the innovation is considered as national-level innovation, the region should report it to the Home Affairs Ministry.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.