Raperda CSR Mantapkan Peran Stakeholder Komitmen Membangun Daerah (CSR Draft to Strengthen the Role of Stakeholders A Commitment to Develop the City)

image_pdfimage_print

Raperda CSR Mantapkan Peran Stakeholder

Komitmen Membangun Daerah

CSR Draft to Strengthen the Role of Stakeholders

A Commitment to Develop the City

 

Sebentar lagi, Pemerintah Kota Probolinggo segera memiliki payung hukum untuk memantapkan penggalangan Coorporate Social Responsibility (CSR).  Dengan aturan tersebut, perusahaan tidak dapat berkilah untuk menyisihkan pendapatannya untuk mendukung program pembangunan pemerintah setempat.

CSR merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, serta masyarakat lokal dan masyarakat secara luas.

CSR tiap-tiap perusahaan, sesuai dengan regulasi akan dipatok sebesar 3 persen dari pendapatan. Sayangnya, pemberlakuan regulasi tersebut masih menuai sengketa. Sejumlah perusahaan menilai bahwa porsi tersebut dirasa masih terlalu besar dan perlu untuk dikaji ulang.

Sebelumnya, pada tahun 2011 kegiatan CSR dilakukan sendiri-sendiri oleh perusahaan. Keadaan ini tentu kurang membawa manfaat yang optimal dan terjadi tumpang tindih. Ketika itu (2011), kami hanya meminta laporan awalnya saja. Baru pada 2014 kami satukan (kegiatannya) sekalian membentuk kepengurusan CSR,” kata Kabid Sodial Budaya Bappeda M. Son Hadji, Jum’at (29/4).

Selanjutnya pada September 2015 pemkot menyusun raperda CSR. Salah satu isi raperda menyebutkan, besaran dana yang harus disisihkan oleh perusahaan sekitar 1 hingga 3 persen dalam wujud program kegiatan. ”Tetapi hasil koordinasi dengan perusahaan yang memiliki CSR, porsi tersebut belum mencapai kata sepakat. Baru draf,” timpal Kasubid Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Budaya Bappeda Wiwik Susilowati, yang mendampingi Son Hadji.

Son menuturkan, beberapa perusahaan sebelumnya memang meminta nominal CSR diturunkan. Karena keputusan masih berupa draf, keputusan final besaran yang harus disisihkan perusahaan untuk dana ini, menunggu keputusan DPRD. Bappeda menargetkan, pada masa sidang kedua, Mei-Agustus sudah masuk pembahasan di DPRD. “Sebenarnya sudah masuk bagian hukum, draf ini. Tetapi pada saat konsultasi publik, banyak usulan. Akhirnya kami tulis ulang,” sebut Son Hadji.

Dalam hal kajian penyusunan raperda ini, Bappeda melibatkan Mercy Corporation. Suatu lembaga non pemerintah yang kompeten di bidangnya. Hingga saat ini, tercatat 90-an perusahaan yang masuk dalam CSR Kota Probolinggo.

Tidak lama setelah pembahasan mengenai raperda CSR oleh Bappeda, kemarin (13/5) Banleg (Badan Legislasi) DPRD Kota Probolinggo menggelar pembahasan mengenai raperda CSR ini.

Son menambahkan, kajian akademis CSR sudah siap. Ke depan diharapkan CSR punya dasar hukum tetap di masyarakat yang menjadi haknya. “Akan dilaporkan ke Bagian Hukum setelah itu ke DPRD dan tentunya sesuai dengan mekanisme. Pada tahun 2015 dana CSR terkumpul Rp 750 juta, dari sekian dana yang telah terkumpul tersebut, diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, lembaga keagamaan serta lainnya,” ujarnya.

 

 

Probolinggo city administration would soon have a legal basis to strengthen the collection of Corporate Social Responsibility (CSR). By having the regulation, companies have no excuses to not to spend their income to support the development programs of regional government.

CSR is a form of companies’ commitment to operate legally and give contribution to economy development, as well as to increase the quality of life of the employees and their families, and the citizens.

Each company, as stipulated in the regulation, will have to set their 3% income aside for the CSR program. Unfortunately, the regulation is debatable since several companies think that the amount of income they have to set aside for the program is still too much and needs to be reviewed.

In 2011, the program was conducted by the companies themselves. It was considered not optimal. “In 2011, we only asked them for early reports. Then in 2014, we implemented the program and we form the management of CSR,” said the head of Socio Culture division of Regional Development Planning Agency (Bappeda), Son Hadji, Friday (29/4).

In September 2015, the local government has made a regional regulation draft on CSR. It is stated in the regulation that the companies are obliged to set their income aside as much as 1% – 3% in the form of activity programs. “But, based on the coordination with the companies which have CSR program, the allocation (3%) was not agreed,” added Wiwik Susilowati, the head for Education, Culture, and Society Welfare sub-division of Socio Culture division of Bappeda.

Son Hadji stated that several companies have asked the nominal of CSR to be reduced. Since it was still a draft, the final call of the CSR nominal should be decided by Regional House of Representatives (DPRD). “The draft has been registered to Problinggo City’s Department of Law. But, still there are so many suggestions on the regulation that we should to rewrite it,” said Son Hadji.

In the review of this draft, Bappeda has involved Mercy Corporation, a non-governmental organization delaing with CSR program. Up until this moment, there are 90 companies involved in the CSR program of Probolinggo city.

As the draft on CSR has been finally discussed by Bappeda, Legislation Committee (Banleg) of the city’s Regional House of Representatives held a discussion session on this draft.

Son added that the academic review of CSR is ready. It is expected that CSR would have a permanent legal-basis which is being the rights of the citizens. “We will report it to the city’s Department of Law and House of Representatives. In 2015, we have collected IDR 750 millions of CSR funds. It will be used for handicapped persons, religious institutions, and others,” he said.firmansyahaldillah

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.