ASURANSI UNTUK 3000 NELAYAN (GOVT TO SET INSURANCE FOR 3,000 FISHERMEN)

image_pdfimage_print

ASURANSI UNTUK 3000 NELAYAN

GOVT TO SET INSURANCE FOR 3,000 FISHERMEN

 

Kabar gembira untuk tiga ribu nelayan di Kota Probolinggo. Mereka bakal dapat asuransi dari pemerintah, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Asuransi itu khusus untuk nelayan kecil dengan bobot kapal dibawah 10 Gross Tonage (GT).

“Probolinggo mendapat jatah tiga ribu nelayan dan sekarang ini masih proses inventarisasi. Namun kita harus seleksi dalam penyalurannya, karena untuk penerima asuransi itu ada beberapa petunjuk teknis yang diberikan dari pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan),” kata Fitriawati, Kabid Pengelolaan Sumber Daya Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo.

DKP mencatat ada sekitar 2500 nelayan di Kota Probolinggo. Pemberian asuransi dilakukan untuk meminimalisir dampak sosial dari larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela dan pukat tarik, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015.

Sementara itu, jenis asuransi yang dijamin nelayan antara lain kematian akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, biaya pengobatan akibat kecelakaan dan kematian alami. “Para nelayan ini kan bekerja dengan resiko tinggi dan menantang maut, sewaktu-waktu mereka bisa jatuh dan tenggelan serta kecelakaan lainnya di tengah laut. Jadi dengan adanya asuransi ini bisa mengalihkan resiko, yang sebelumnya ditanggung sendiri oleh nelayan akan menjadi tanggungan pihak penyelenggara asuransi,” ungkap Fitri.

Kriteria calon peserta asuransi nelayan yaitu bekerja pada kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT, terdaftar dan memiliki kartu nelayan dan berusia maksimal 65 tahun. Kemudian tidak pernah mendapat bantuan program asuransi pemerintah atau mendapatkan program asuransi pemerintah, namun polis asuransinya sudah berakhir masa berlakunya. Nelayan yang berhak mendapat asuransi juga tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, dan harus patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

Program ini merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada seluruh nelayan di Indonesia, yang nantinya akan berlaku selama 1 (satu) tahun. Diharapkan setelah masa berlaku habis akan menimbulkan kesadaran dari nelayan penerima asuransi untuk melanjutkan polisnya secara mandiri.

Untuk penyelenggara lembaga asuransi sendiri masih menunggu petunjuk dari kementerian. “Saat ini di pusat masih dalam proses negosiasi antara kementerian dengan lembaga-lembaga penyelenggara asuransi. Lembaga mana yang akan ditunjuk, maka di daerah pun mengikuti. Dan untuk besaran polisnya juga masih dalam proses negosiasi,” imbuh Fitri. abduljamal

 

Good news for Probolinggo City’s fishermen. They will get insurance from the government, which has been set in the Law No. 7 of 2016 on Protection on Fishermen, Fish Cultivator, and Salt Farmers. The insurance is specially dedicated to fishermen who work in a ship below 10 Gross Tonage (GT).

“The city got insurance allocation for 3,000 fishermen and now we still collect the data. But we have to select the distribution, because we have to follow the technical guideline to select the beneficiaries,” said Fitriawati, the head of Marine Resources Management division of Maritime Affairs and Fisheries Agency (DKP).

DKP noted there are 2,500 fishermen in the city. The insurance is given to minimize the social impact of any prohibition in using trawl to catch fish, which is regulated in Ministrial Regulation.

Meanwhile, the insurance given to the fishermen are death caused by accident, disability caused by accident, medical services due to accident and natural death. “The fishermen has a high-risk of death. They have a high possibility to be drowned and to experience any other accidents in the ocean. So, with this insurance, that risk which has been the burden of the fishermen, would be the insurance corporation’s,” said Fitri.

The criteria of the beneficiaries are that they work on a ship below 10 GT, registered and have a fishermen card, and they are 65 years old maximum. Then, they never get any other insurance from the government, or they get other insurance but the insurance’s policy has expired. The fishermen who deserve to get the insurance are not allowed to use prohibited fishing gear, and they should obey the rules of the insurance.

The program is a stimulant given by the government to all fishermen in Indonesia for a whole one year. It is expected that soon after the insurance expired, the fishermen would continue the insurance using their own funds.

Related to Insurance Corporation, the local agency is still waiting the ministry’s guidance. “At the moment, there is still negotiation between the ministry and the insurance corporation. We will follow what has been decided by the ministry. And, for the range of the policy is still under negotiation,” Fitri added.

 

 

ASURANSI UNTUK 3000 NELAYAN

GOVT TO SET INSURANCE FOR 3,000 FISHERMEN

 

Kabar gembira untuk tiga ribu nelayan di Kota Probolinggo. Mereka bakal dapat asuransi dari pemerintah, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Asuransi itu khusus untuk nelayan kecil dengan bobot kapal dibawah 10 Gross Tonage (GT).

“Probolinggo mendapat jatah tiga ribu nelayan dan sekarang ini masih proses inventarisasi. Namun kita harus seleksi dalam penyalurannya, karena untuk penerima asuransi itu ada beberapa petunjuk teknis yang diberikan dari pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan),” kata Fitriawati, Kabid Pengelolaan Sumber Daya Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo.

DKP mencatat ada sekitar 2500 nelayan di Kota Probolinggo. Pemberian asuransi dilakukan untuk meminimalisir dampak sosial dari larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela dan pukat tarik, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015.

Sementara itu, jenis asuransi yang dijamin nelayan antara lain kematian akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, biaya pengobatan akibat kecelakaan dan kematian alami. “Para nelayan ini kan bekerja dengan resiko tinggi dan menantang maut, sewaktu-waktu mereka bisa jatuh dan tenggelan serta kecelakaan lainnya di tengah laut. Jadi dengan adanya asuransi ini bisa mengalihkan resiko, yang sebelumnya ditanggung sendiri oleh nelayan akan menjadi tanggungan pihak penyelenggara asuransi,” ungkap Fitri.

Kriteria calon peserta asuransi nelayan yaitu bekerja pada kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT, terdaftar dan memiliki kartu nelayan dan berusia maksimal 65 tahun. Kemudian tidak pernah mendapat bantuan program asuransi pemerintah atau mendapatkan program asuransi pemerintah, namun polis asuransinya sudah berakhir masa berlakunya. Nelayan yang berhak mendapat asuransi juga tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, dan harus patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

Program ini merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada seluruh nelayan di Indonesia, yang nantinya akan berlaku selama 1 (satu) tahun. Diharapkan setelah masa berlaku habis akan menimbulkan kesadaran dari nelayan penerima asuransi untuk melanjutkan polisnya secara mandiri.

Untuk penyelenggara lembaga asuransi sendiri masih menunggu petunjuk dari kementerian. “Saat ini di pusat masih dalam proses negosiasi antara kementerian dengan lembaga-lembaga penyelenggara asuransi. Lembaga mana yang akan ditunjuk, maka di daerah pun mengikuti. Dan untuk besaran polisnya juga masih dalam proses negosiasi,” imbuh Fitri. abduljamal

 

Good news for Probolinggo City’s fishermen. They will get insurance from the government, which has been set in the Law No. 7 of 2016 on Protection on Fishermen, Fish Cultivator, and Salt Farmers. The insurance is specially dedicated to fishermen who work in a ship below 10 Gross Tonage (GT).

“The city got insurance allocation for 3,000 fishermen and now we still collect the data. But we have to select the distribution, because we have to follow the technical guideline to select the beneficiaries,” said Fitriawati, the head of Marine Resources Management division of Maritime Affairs and Fisheries Agency (DKP).

DKP noted there are 2,500 fishermen in the city. The insurance is given to minimize the social impact of any prohibition in using trawl to catch fish, which is regulated in Ministrial Regulation.

Meanwhile, the insurance given to the fishermen are death caused by accident, disability caused by accident, medical services due to accident and natural death. “The fishermen has a high-risk of death. They have a high possibility to be drowned and to experience any other accidents in the ocean. So, with this insurance, that risk which has been the burden of the fishermen, would be the insurance corporation’s,” said Fitri.

The criteria of the beneficiaries are that they work on a ship below 10 GT, registered and have a fishermen card, and they are 65 years old maximum. Then, they never get any other insurance from the government, or they get other insurance but the insurance’s policy has expired. The fishermen who deserve to get the insurance are not allowed to use prohibited fishing gear, and they should obey the rules of the insurance.

The program is a stimulant given by the government to all fishermen in Indonesia for a whole one year. It is expected that soon after the insurance expired, the fishermen would continue the insurance using their own funds.

Related to Insurance Corporation, the local agency is still waiting the ministry’s guidance. “At the moment, there is still negotiation between the ministry and the insurance corporation. We will follow what has been decided by the ministry. And, for the range of the policy is still under negotiation,” Fitri added.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.