Bimtek Penguatan Peran PPID (Technical Guidance to Strengthen The Role of PPID)

Bimtek Penguatan Peran PPID

Technical Guidance to Strengthen The Role of PPID

 

                Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat. UU ini pula yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap daerah. Hal ini untuk memudahkan pelayanan pemberian informasi.

                PPID akan dibantu PPID pembantu yang ada si setiap SKPD dalam mengumpulkan informasi. “Salah satu tugas PPID adalah penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi,” kata Joko Tetuko, praktisi komunikasi Jawa Timur.

“RAPBD dan APBD pun merupakan informasi publik yang wajib diumumkan di website sehingga ringkasan RKA dan DPA-nya berdasarkan lampiran anggaran yang ada di Perda APBD,” terang Agus Dwi Muhanan, Kasie Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

                Alur permohonan informasi pun telah diatur jelas dalam UU. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di badan publik kecuali informasi yang dikecualikan. Pemohon informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka sepuluh hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh badan publik.

                Badan publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1x 7 hari kerja. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan badan publik, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak permohonan informasi ditolak.

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 30 hari sejak keberatan yang diajukan pemohon. ”Apabila pemohon tidak puas dengan keputusan atasan PPID, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh pemohon,” jelas Djoko.

                Hal tersebut dijelaskan dalam bimbingan teknis penguatan PPID di tingkat kabupaten/kota (27/4) yang diselenggarakan di Puri Manggala Bhakti, Kota Probolinggo. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan peran serta dan mendorong PPID untuk memaksimalkan fungsinya. “Kota Probolinggo dipilih sebagai fasilitator pengadaan bimtek penguatan PPID tak luput karena prestasi yang diraih oleh PPID Kota Porobolinggo,” kata Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sri Hartianti.

                Prestasi yang diraih oleh Kota Probolinggo diantaranya sebagai nominator untuk PPID Award Komisi Informasi Jawa Timur tahun 2013 dan Badan Publik dengan Percepatan Layanan Informasi Terbaik dalam PPID Award Komisi Informasi Jawa Timur tahun 2014.

“Dan pada tahun 2015, PPID Kota Probolinggo mendapatkan PPID Inspirasional Terbaik kedua kategori PPID Kota dalam Serikat Perusahaan Pers pada The First Indonesian Government Publik Relations Award & Summit (INGPRAS) dan mendapat peringkat III PPID Terbaik Kota Se-Jawa Timur dalam PPID Award Komisi Informasi Jawa Timur,” kata Kepala Bidang Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Aries Santoso.

Inovasi yang ada di PPID Kota Probolinggo adalah GadisPentermas (Gelar Diseminasi Informasi Pelayanan Terpadu pada Masyarakat) dan Laporo Rek (program di Radio Suara Kota). GadisPentermas adalah kegiatan yang diikuti oleh seluruh SKPD untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat dan dilaksanakan setiap dua minggu sekali di Alun-alun Kota Probolinggo.

Kegiatan ini juga dipadu dengan talkshow dengan menghadirkan narasumber dari SKPD se-kota Probolinggo secara bergantian. Sedangkan Lapororek merupakan salah satu program acara di Radio Suara Kota, yang dikhususkan untuk menampung aspirasi dari aspirasi, ide, saran, kritik, dan pertanyaan dari masyarakat mengenai program dan kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo. 

Wali Kota Probolinggo Rumini pun mengatakan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan keterbukaan informasi masyarakat menjadi lebih aktif dan turut serta dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. “Inilah yang menjadi dasar bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus mampu untuk menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat,” tuturnya. hariyantiagustina

 

 

 

Law No. 14 of 2008 is a legal basis for people to get public information. In this case, each public agency is obliged to provide and serve accurate and quick public information. The law is also a legal basis in establishing Documentation and Information Management Officers (PPID) in each region. This is meant to provide an easy service of information distribution.

“One of the main duties of PPID is to provide, save, collect documentation, and to secure information,” said Joko Tetuko, a communication practitioner of East Java.

“Draft of regional budget and the regional budget itself are public information obliged to publish on website so that people can see the summary of Program Planning and Budget (RKA) and the Budget Implementation Document (DPA) based on the budget attachment on the Regional Regulation of regional budget (APBD),” said Agus Dwi Muhanan, the head of Public Information Service of East Java’s Communication and Information Technology Agency.

The procedure to ask for information is mentioned in the law. Information seekers have a right to ask for information in a public agency except certain information. They have a right to get a written notification whether their request of information is approved or not in ten days since the day they ask for the information.

Public agencies could extend the time to give them written response in 7 weekdays. When the seekers are not satisfied with the decision, they can submit their objection to PPID officers in 30 weekdays since their request is denied.

PPID officers are obliged to give a written response on objection submitted by information seekers in 30 days since the objection is submitted. “When the seekers are not satisfied with PPID’s decision, then they can submit an objection to Information Commission in14 weekdays since they receive the response,” Djoko said.

This has been explained in the technical guidance of PPID (27/4) held in Puri Manggala Bhakti. The event was held to create open public information and to increase the role of PPID to maximize its function. “Probolinggo city is chosen as a facilitator to hold this technical guidance due to its achievement”

The achievements Probolinggo city gets involve the nominator for PPID Award of East Java Information Commission 2013 and The Best Public Agency in Accelerating Information Service on PPID Award held by East Java’s Information Commission 2014.

“And, in 2015, Probolinggo City’s PPID got the Second-best Inspirational PPID in the category of City PPID stated in the Press Corporation Union on The First Indonesian Government Publik Relations Award & Summit (INGPRAS) and got the Third-best PPID in East Java in PPID Award held by East Java Information Commission,” said the head of Information division of Probolinggo City’s Communication and Information Technology Agency, Aries Santoso.

Innovation made by the city is GadisPentermas (Dissemination of Integrated Service Information for Society) and Laporo Rek, one of Suara Kota radio’s programs. GadisPentermas is a program participated by all working units to give information directly to the citizens and is held twice a month at the city square.

The event is also integrated with a talkshow presenting speakers from all working units. Meanwhile, Laporo Rek is one of the programs of Suara Kota Radio to collect the citizens’ aspirations, ideas, criticisms, and questions on city’s programs.

 

Mayor Rukmini said that having open public information, the citizens are increasing their participation in the city’s development. “This has been the basic of PPID to provide information requested by the citizens,” she said.