Ketua RW Diharapkan Bisa Memotivasi Masyarakat  

image_pdfimage_print

KANIGARAN – Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penyokong utama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang jumlahnya sangat signifikan. Untuk itu, perolehan PAD di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan bisa meningkat setiap tahunnya. 

“PAD yang kita dapat bisa menyokong program Kota Probolinggo. Saat ini penarikan PBB melibatkan Ketua RW sebagai koordinator dan motivator. Ini yang kami harapkan, setelah penyerahan bisa langsung action. Dan memotivasi masyarakat bisa membayar PBB tepat waktu,” kata Kepala BPPKAD Imanto saat penyerahan 69.682 SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)PBB kepada 200 Ketua RW, di Puri Manggala Bakti, Senin (25/2).

Dalam laporannya, Imanto juga menyampaikan untuk pembayaran PBB sudah bekerjasama dengan Bank Jatim dan BRI. Selain itu, untuk memudahkan dan menggerakkan masyarakat, BPPKAD meluncurkan mobil keliling ke masing-masing kelurahan.  

Penyerahan SPPT dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) itu dihadiri Wali Kota Hadi Zainal Abidin, Wawali HMS Subri, pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo serta para Ketua RW.

Dalam sambutannya, Wali Kota Habib Hadi menegaskan PBB perkotaan telah dipungut dan dikelola sebagai salah satu jenis pajak daerah Kota Probolinggo sesuai dengan amanah UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pemkot Probolinggo berkomitmen terus melakukan inovasi dengan cara meningkatkan intensifikasi pengelolaan PBB di dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kota Probolinggo.

PBB adalah satu jenis pajak daerah yang dikenakan kepada para wajib pajak pribadi maupun badan wajib untuk memenuhi kewajikan membayar PBB atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkannya.

“Pada tahun 2019, target penerimaan PBB sebesar Rp 6,9 Miliar. Ternyata praktek pemungutan di masyarakat punya seni tersendiri dan tidaklah mudah. Dibutuhkan kerjasama seluruh aparatur hingga RW dan RT untuk melakukan penyampaian SPPT PBB tahun 2019 ke masyarakat. Pak RW dan RT harus diberi semangat, dikasih reward,” ujar Habib Hadi disambut tepuk tangan undangan yang hadir. 

Beberapa waktu lalu Pemkot Probolinggo melalui BPPKAD telah melaksanakan sosialisasi distribusi SPPT PBB tahun 2019 kepada Ketua RT dan RW se Kota Probolinggo. Dengan tujuan memberikan informasi terhadap adanya perubahan prosedur dan mekanisme penyampaikan SPPT PBB ke wajib pajak. 

Prosedur dan mekanisme penyampaian SPPT ini tidak serta merta diikuti tugas pemungutan atau penagihan PBB seperti tahun-tahun sebelumnya. “Melainkan bapak dan ibu ketua RT dan RW sebagai petugas pengiriman SPPT PBB di wilayahnya dibawah koordinasi BPPKAD,” kata Habib Hadi. 

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan PBB selama dua tahun terakhir tidak mencapai target APBD yang telah ditetapkan. Tahun 2017 hanya tercapai 97 persen, tahun 2018 tercapai 98 persen. Kendati demikian target APBD dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan sejalan dengan bertambahnya potensi PBB di wilayah Kota Probolinggo. 

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemkot Probolinggo, utamanya BPPKAD sebagai instansi pemungut pajak daerah untuk terus berbenah, mengevaluasi diri agar target penerimaan daerah dari sektor PBB dapat tercapat sesuai harapan. 

“Ke depan saya ingin ada review terhadap PAD utamanya dari pajak, karena saya tidak ingin ada yang terlewat untuk penarikan pajak. Baik itu dari faktor internal, eksternal atau sistemnya,” tegas Habib Hadi mengakhiri sambutannya. (famydecta/humas)