Pengadilan Agama Canangkan Zona Integritas

image_pdfimage_print

KADEMANGAN – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menyaksikan deklarasi sekaligus penandatangan kesepakatan bersama pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama (PA) Probolinggo, Senin (25/2). Dalam kesempatan itu, wali kota juga menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Agama setempat. 

Pencanangan pembangunan zona integritas ini menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Hadir dalam acara tersebut Wawali HMS Subri, Ketua DPRD Agus Rudianto Ghaffur, perwakilan Forkopimda, Kepala Lapas, Kepala Kemenag dan Ketua MUI. 

Kepala PA Edy Afan menuturkan, pencanangan zona integritas ini merupakan amanat Menpan RB nomor 52 tahun 2014 selaras dengan aturan Presiden RI nomor 10 tahun 2016 sebagai grand design reformasi birokrasi. Target utamanya, peningkatan kapasitas akuntabilitas yang bersih dan bebas dari KKN dan peningkatan pelayanan publik. 

PA berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan yang bersih dari pungli, gratifikasi dan korupsi. “Masyarakat juga kami harapkan selalu mengawasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami dalam menerima hingga menyidangkan semua perkara yang masuk,” kata Edy Afan. 

Dalam laporannya, Kepala PA menjelaskan langkah yang sudah diambil untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Antara lain mendapatkan nilai A excellent dalam akreditasi penjaminan mutu tahun 2017, membentuk tim pelayanan terpadu satu pintu di meja pelayanan dan aktifasi e-code.

“E-code ini tergolong baru, semua serba elektronik. Bagi masyarakat yang tidak sempat datang cukup mendaftar dari rumah sudah bisa. Melalui sistem ini kami sediakan pelayanan mulai dari pendaftaran, pembayaran perkara, pemanggilan sidang sampai pelayanan produk pengadilan, masyarakat tidak usah datang. Persyaratannya harus dilakukan oleh panitera yang sudah terdaftar,” terangnya. 

Edy Afan menegaskan, zona intergitas tidak bisa terpisah dengan reformasi birokrasi. Yang merupakan tahap awal dari rangkaian panjang yang akan dilalui seluruh aparatur PA. “Deklarasi ini bukan bersifat seremonial belaka tapi dijiwai dan ditindaklanjuti dalam implementasi kehidupan sehari-hari melayani masyarakat pencari keadilan,” ungkapnya. 

Sementara itu, Wali Kota Habib Hadi mengatakan, pencanangan zona integritas merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat Kota Probolinggo. Dengan adanya kesepakatan bersama dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Misalnya, Dinas Kependudukan dan Capil atau Dinas Kominfo. 

“Pemkot membuka lebar apa yang bisa dikerjasamakan untuk meningkatkan pelayanan yang ada di PA ini. Terimakasih dan apresiasi kepada pihak yang memfasilitasi terlaksananya forum penandatanganan ini. Sehingga semua apa yang menjadi niatan bisa berjalan sesuai dengan harapan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” tegas Habib Hadi.  

“Pemkot ingin terus melakukan komunikasi apa hal yang perlu ditingkatkan dan dikerjasamakan khususnya untuk Pemkot Probolinggo,” sambung wali kota. (famydecta/humas)