Wali kota: Data BPS sangat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan

image_pdfimage_print

Kanigaran– Bertempat di  Gedung Sabha Bina Praja Pemerintah Kota Probolinggo, Senin(25/2), Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo melakukan audiensi bersama dengan Wali Kota Probolinggo membahas data strategis BPS selama kurun waktu 2014-2018. Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin didampinggi Wakil Wali Kota Probolinggo, HMS Subri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ahmad Sudiyanto, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Wawan Sugiantono serta  Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Dalam pertemuan tersebut dijabarkan berbagai data dan permasalahan yang menjadi tugas dan fungsi BPS, diantaranya jumlah penduduk, angka kemiskinan, inflasi dan sebagainya. Kepala BPS Kota Probolinggo, Adenan menjelaskan proyeksi jumlah penduduk Kota Probolinggo  pada tahun 2014 sebanyak 226.777 jiwa, sedangkan di tahun 2018 meningkat sebanyak 235.211 jiwa. Untuk proyeksi penduduk Kota Probolinggo pada tahun 2014-2018 mengalami kenaikan, sedangkan penduduk miskin pada tahun 2014-2018  mengalami penurunan. 

Untuk garis kemiskinan, angka pengeluaran kebutuhan minimum penduduk, baik pengeluaran makanan maupun non makanan pada tahun 2018 sebanyak 479.267 perkapita per bulan. Sedangkan kedalaman kemiskinan, jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin meningkat. 

Ia juga menjelaskan bahwa dari seluruh daerah yang ada di wilayah tapal kuda (Pendalungan), Kota Pasuruan merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin terendah dengan 6,77 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Probolinggo dengan 18,71 persen. Untuk Kota Probolinggo menempati urutan kedua terendah dengan 7,2 persen. 

Inflasi di Kota Probolinggo pada tahun 2018 mencapai 2,18 persen dan menempati peringkat keenam di Jawa Timur. Untuk perbandingan inflasi kumulatif Jawa Timur pada Tahun 2018, Kota Probolinggo mencapai 2,86 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Surabaya sebesar 3,03 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Kediri sebesar 1,07 persen.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin berharap untuk kedepannya data dari BPS tersebut dijadikan pedoman atau acuan bagi Pemerintah. “ Data yang di himpun BPS Kota Probolinggo sangat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan. Semoga kedepannya BPS Kota Probolinggo lebih maksimal dan lebih baik,”ujarnya. 

Adenan juga menyampaikan BPS Kota Probolinggo untuk agenda di tahun 2019, akan ada pemetaan bagian dasar untuk petugas sensus yang bertugas dalam sensus penduduk tahun 2020. “Saya berharap dukungan dari Pemerintah, pada bulan April mendatang akan dilakukan pendataan  yang akan digunakan untuk kegiatan di tahun 2020 mendatang. Mudah-mudahan BPS Kota Probolinggo bisa membantu Pemerintah Kota Probolinggo untuk lebih baik,”ujarnya. (Noviati/Humas)