Setelah PA, Giliran PN Canangkan Zona Integritas

image_pdfimage_print

MAYANGAN – Pengadilan Negeri (PN)  Kota Probolinggo melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Acara tersebut dilakukan di ruang sidang PN Kota Probolinggo, Selasa (26/2).

Pencanangan ini sekaligus penandatanganan kesepakatan yang disaksikan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Wakapolresta Probolinggo, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Lapas, Ketua MUI dan Ketua FKUB.

Ketua PN Budiarto menuturkan, bahwa Mahkamah Agung (MA) melalui Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya untuk meningkatkan integritas performa aparat pengadilan dan pelayanan pada masyarakat yang mencari keadilan.

“Berbagai program telah dilaksanakan untuk mendorong terjadinya perubahan yang signifikan di pengadilan, dimana sebelumnya telah dilaksanakan program akreditasi penjaminan mutu dan sekarang ditindaklanjuti dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas pada seluruh pengadilan,” kata Budiarto.

Outcome dari pembangunan integritas adalah terbentuknya WBK dan WBBM di satuan kerja, pembangunan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi, yang dapat meningkatkan nilai indeks persepsi korupsi atau IPK pada pengadilan khususnya dan indeks persepsi korupsi atau IPK di Indonesia pada umumnya. 

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi dan birokrasi, dan pembangunan zona integritas, pengadilan terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

“Maka hari ini kami aparatur Pengadilan Negeri Kota Probolinggo berkomitmen, untuk mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, sebagai langkah awal untuk menuju pembangunan intgritas tersebut,” ucap Budiarto.

Sementara itu Wali Kota Habib Hadi mengatakan, makna zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada Kementrian, Lembaga, Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pembangunan unit kerja zona integritas diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada unit kerja zona integritas inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara terpadu,” kata Habib Hadi.

Habib Hadi juga menjelaskan, penerapan zona integritas merupakan salah satu formula yang tepat untuk dapat mewujudkan badan peradilan yang agung, sesuai dengan visi misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

“Maka dari itu saya berharap dengan penandatanganan zona integritas tersebut, Pengadilan Negeri Probolinggo dapat melakukan perbaikan secara nyata di masa mendatang, sebagai sebuah landasan yang kokoh untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai harapan masyarakat,” harap Habib Hadi. (soni/humas)