Dana Hibah Rp 16 M Siap Dicairkan 

image_pdfimage_print

KANIGARAN – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk 74 lembaga di Kota Probolinggo. Ini adalah NPHD pertama di tahun anggaran 2019 yang prosesnya lebih cepat dibanding sebelumnya. 

Penandatanganan dana hibah dalam rangka program 100 hari kerja tersebut dilaksanakan di Orin Hall Resto di Jalan Panjaitan, Selasa (26/2). Siang itu, wali kota didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ahmad Sudiyanto, Kepala BPPKAD Imanto, Inspektur Sofwan Tohari.

Sejumlah lembaga yang menerima hibah antara lain Kwarcab Pramuka Rp 550 juta; Dewan Pendidikan Rp 87.111.250; PGRI Rp 70 juta; PMI Rp 600 juta; Baznas Rp 204.220.000; MUI Rp 425.400.000; Badan Wakaf Indonesia (BWI) Rp 87.500.000; FKUB Rp 60.740.000; KONI Rp 5.490.960.000; Kadin Rp 201.520.000; Dekopinda Rp 58 juta. Total anggaran Rp 7.835.451.250 yang diterima 11 lembaga tersebut. Jika digabung dengan 63 lembaga SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta, dana hibah yang akan dicairkan mencapai Rp 16.474.561.250. 

“Dana hibah bisa meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik, pemerataan dan perluasan akses pendidikan, mendorong sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan serta membantu biaya operasional kegiatan bidang keagamaan, olahraga, kesehatan dan perdagangan,” ujar Kepala BPPKAD Imanto. 

Untuk mendapatkan dana hibah, ada prosedur yang harus dilalui oleh lembaga yang ada di Kota Probolinggo. Lembaga bisa mendapat hibah apabila sudah berbadan hukum minimal dua tahun dan diakui oleh Kemenkumham. Prosedur awal, lembaga mengajukan proposal ke wali kota kemudian diverifikasi oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait (sesuai spesifikasi lembaga). 

Jika sudah terverifikasi dan dinyatakan lengkap, OPD mengajukan kembali ke wali kota untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “TAPD inilah yang akan menentukan apakah bisa lembaga tersebut menerima. Bisa diberikan asal kewajiban (kebutuhan anggaran) Pemkot sudah terpenuhi,” ujar Sekretaris BPPKAD Agus Dwiwantoro. 

Dalam proses pencairan bantuan harus dicari penyebab dan permasalahannya, sehingga semua pihak dapat berperan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Menurut Wali Kota Habib Hadi, permasalahan yang sering terjadi adalah adanya kekurangpahaman terhadap mekanisme dan tata cara pengajuan bantuan hibah. 

“Saya ingin di kepemimpinan saya, proses-proses percepatan pencairan dan pelaksanaan kegiatan harus ditingkatkan sesuai progam 99 hari kerja. Sehingga lembaga-lembaga bisa segera bekerja secara maksimal,” katanya. 

Ia juga mengingatkan kepada penerima bantuan hibah untuk mempertanggungjawabkan anggaran tersebut di tahun berikutnya. Apabila penerima tidak mau atau tidak bisa maka akan diberikan surat peringatan. 

“Gunakan bantuan hibah ini sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biar masyarakat semakin percaya dan yakin bahwa Pemkot Probolinggo benar-benar berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” jelas Habib Hadi. (famydecta/humas)