image_pdfimage_print

KANIGARAN – Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia, Nomor 28 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo berencana kembali membuat kesepakatan dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)  Kesehatan Cabang Pasuruan. Untuk itu, Pemkot menggelar audiensi dengan BPJS Kesehatan, Selasa, (26/2), di Ruang Transit Kantor Wali Kota.

Bila sebelumnya, Pemkot Probolinggo menjamin setiap PTT/GTT (Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap) dengan BPJS kesehatan mandiri, dengan jumlah iuran yang dibayarkan sebesar Rp. 25.500 per bulan dengan fasilitas kelas III. Kali ini, tak hanya PTT/GTT secara mandiri yang akan mendapatkan layanan kesehatan, namun anggota keluarganya juga akan mendapatkan layanan yang sama.

Seperti yang dijelaskan Kepala BPJS Cabang Pasuruan Debbie Nianta Musigiasari, nantinya setiap anggota keluarga PTT/GTT, seperti suami/istri dan maksimal tiga orang anak akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama. Dengan ketentuan pembayaran iuran di potong 2 persen dari jumlah gaji sesuai UMK (Upah Minimum Kota).

“Ini berlaku untuk semua karyawan swasta maupun Pemerintah, meskipun yang gajinya di bawah UMK.  Untuk fasilitasnya akan mendapatkan kelas II. Dari total 5 persen iuran yang harus dibayarkan, 2 persen dipotong langsung dari gaji setiap karyawan dan 3 persennya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Dikarenakan APBD Kota Probolinggo telah ditetapkan sebelum Perpres disosialisasikan, maka untuk pembayaran yang ditanggung Pemkot tidak bisa sepenuhnya dibayarkan. Hal itu diungkapkan oleh Imanto Kepala BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Selama 10 bulan ke depan Pemkot hanya bisa membayar sesuai besaran sebelumnya, untuk kekurangannya akan dibayarkan setelah PAPBD (Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) ditetapkan.

“Untuk pembayaran iuran BPJS ini, akan dilakukan setelah penandatanganan kesepakatan. Dan mulai dibayarkan semenjak bulan Maret, begitu juga dengan pemotongan gaji bagi karyawan PTT/GTT,” ungkap Imanto.

Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Habib Hadi bersedia menandatangani kesepakatan tersebut demi kesejahteraan para PTT/GTT di lingkungan Pemkot Probolinggo. Ia juga berharap BPJS akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik, meningkatkan mutu dan kualitas sesuai dengan standar.

“Jadi, permasalahan-permasalahan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat tidak lagi terjadi. Mari kita sama-sama mencari solusinya, sehingga BPJS dan rumah sakit bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, warga Kota Probolinggo khususnya,” tegas Habib Hadi. (malinda/humas)

As the presidential regulation (Perpres) of Indonesian Republic number 28 of 2018 on health insurance, the government of Probolinggo city will revise the cooperation with BPJS Kesehatan(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Healthcare and Social Security Agency) of Pasuruan. It is discussed in a meeting which is held on Tuesday (26/2) at transit hall of Mayor’s office.

Previously, the temporary employees/teachers of Probolinggo city government are included as a member of BPJS Kesehatan which have third class facilities by paying 25.500 rupiahs per month. But this time, those facilities are not only for the employees,but also for their family members.

As explained by the head of BPJS Kesehatan of Pasuruan branch, Debbi Nianta Musigiasari, the family member of temporary employees/teachers, such as husbands/wives, and their children of three will get the same facilities by paying the contribution coming from their wages based on city minimum wage (UMK)

 “It is for all private or governmental employees even their wage is below the UMK, and they will have second class facilities. Off 5 percent of payment, 2 percent will be taken from their wage, and the rest will be paid by the regional government,” explained her.

As the regional budget of Probolinggo city government has been approved before the socialized Perpres, so the regional government could not afford all the payment. It is explained by Imanto, the head of BPPKAD (the agency of regional revenue and assets). He said that the regional government will paid based on the previous payment, and the lack will be paid after the revised budget has been approved.

 “For the payment of BPJS will be excuted after the sign of the agreement, and it will be started at March, so as for wage cut of the employees,” said Imanto.

For those things, Mayor Habib Hadi said he is ready to sign the agreement for the welfare of the temporary employees/teachers of Probolinggo city government. He also hope BPJS will have a commitment to give best service and to improve the quality standard.

 “So, there are no more problems occurred in society. Let us find a solution together, so BPJS and hospitals can give best service for people, especially for Probolinggo city,” said Habib Hadi.