Kekurangan Dana BPJS, Dibayarkan Saat P-APBD 

image_pdfimage_print

KANIGARAN – Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia, Nomor 28 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo berencana kembali membuat kesepakatan dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)  Kesehatan Cabang Pasuruan. Untuk itu, Pemkot menggelar audiensi dengan BPJS Kesehatan, Selasa, (26/2), di Ruang Transit Kantor Wali Kota. 

Bila sebelumnya, Pemkot Probolinggo menjamin setiap PTT/GTT (Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap) dengan BPJS kesehatan mandiri, dengan jumlah iuran yang dibayarkan sebesar Rp. 25.500 per bulan dengan fasilitas kelas III. Kali ini, tak hanya PTT/GTT secara mandiri yang akan mendapatkan layanan kesehatan, namun anggota keluarganya juga akan mendapatkan layanan yang sama.

Seperti yang dijelaskan Kepala BPJS Cabang Pasuruan Debbie Nianta Musigiasari, nantinya setiap anggota keluarga PTT/GTT, seperti suami/istri dan maksimal tiga orang anak akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama. Dengan ketentuan pembayaran iuran di potong 2 persen dari jumlah gaji sesuai UMK (Upah Minimum Kota). 

“Ini berlaku untuk semua karyawan swasta maupun Pemerintah, meskipun yang gajinya di bawah UMK.  Untuk fasilitasnya akan mendapatkan kelas II. Dari total 5 persen iuran yang harus dibayarkan, 2 persen dipotong langsung dari gaji setiap karyawan dan 3 persennya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Dikarenakan APBD Kota Probolinggo telah ditetapkan sebelum Perpres disosialisasikan, maka untuk pembayaran yang ditanggung Pemkot tidak bisa sepenuhnya dibayarkan. Hal itu diungkapkan oleh Imanto Kepala BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Selama 10 bulan ke depan Pemkot hanya bisa membayar sesuai besaran sebelumnya, untuk kekurangannya akan dibayarkan setelah PAPBD (Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) ditetapkan.

“Untuk pembayaran iuran BPJS ini, akan dilakukan setelah penandatanganan kesepakatan. Dan mulai dibayarkan semenjak bulan Maret, begitu juga dengan pemotongan gaji bagi karyawan PTT/GTT,” ungkap Imanto.

Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Habib Hadi bersedia menandatangani kesepakatan tersebut demi kesejahteraan para PTT/GTT di lingkungan Pemkot Probolinggo. Ia juga berharap BPJS akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik, meningkatkan mutu dan kualitas sesuai dengan standar. 

“Jadi, permasalahan-permasalahan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat tidak lagi terjadi. Mari kita sama-sama mencari solusinya, sehingga BPJS dan rumah sakit bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, warga Kota Probolinggo khususnya,” tegas Habib Hadi. (malinda/humas)