Canangkan Pendidikan Gratis tanpa Embel-embel 

image_pdfimage_print

KANIGARAN–Kabar gembira bagi siswa, wali murid dan insan pendidikan di Kota Probolinggo. Pendidikan gratis mulai SD hingga SMP tanpa embel-embel di Kota Mangga, bukan lagi sekadar angan-angan. Dibawah kepemimpinan Wali Kota Hadi Zainal Abidin, per tahun 2019 pendidikan gratis dan bermutu sudah mulai diterapkan. 

Orang nomor satu di Kota Probolinggo itu pun menjamin tidak akan ada pungutan-pungutan di sekolah, seperti yang kerap dikeluhkan wali murid. Deklarasi pendidikan gratis bagi sekolah negeri, pendidikan murah dan bermutur bagi sekolah swasta oleh seluruh insan pendidikan itu, digelar di Puri Manggala Bakti, Rabu (27/2). 

“Ini yang menjadi harapan. Komitmen visi misi saya, alhamdulillah berjalan lancar. Satu pemikiran yaitu pendidikan yang gratis dan bermutu. Paguyuban sekolah tidak boleh melakukan pemungutan. Semuanya dilarang,” tegas Habib Hadi. 

Terkait adanya penarikan urunan seragam batik di sekolah-sekolah, menurut Habib Hadi, untuk selanjutnya akan ditata kembali ke depan. Selama ini, pendidikan gratis 9 tahun sudah digencarkan tetapi secara realitas belum terlaksana. 

“Saya tegaskan lagi tidak boleh ada pungutan, dan jika masih sampai terjadi tentunya pasti ada sanksi. Untuk itu saya berpesan kepala Kepala Disdikpora, deklarasi ini jangan sebatas seremonial tetapi tetap dipantau dan diawasi,” tuturnya kepada semua awak media. 

Kebijakan wali kota, untuk menjamin pendidikan gratis memang hanya bagi sekolah negeri saja. Sekolah swasta punya hak terpisah, tetapi Habib Hadi yakin sekolah swasta juga lambat laun mengikuti kebijakan yang ada. 

“Mari mencetak generasi muda yang bermutu dan berkualitas. Tidak ada lagi anak putus sekolah dan tidak mendapat hak pendidikan di usia dini,” tegas mantan Anggota DPR RI ini.

Ter-Cover BOS APBN-APBD

Dalam APBD 2019, Pemkot Probolinggo melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN dan BOS APBD telah menganggarkan rincian yang diterima SD/SMP Negeri dan swasta. (lihat infografis) 

Selain dana operasional untuk sekolah tersebut, Pemkot juga menyiapkan program-program untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan program-program untuk penyaluran minat, bakat dan kreativitas siswa di Kota Probolinggo. 

“Tentunya dengan anggaran yang telah disediakan, saya berharap implementasinya dapat dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan di Kota Probolinggo,” terang wali kota.

Dengan deklarasi ini wali kota berharap bisa mewujudkan peningkatan layanan akses dan mutu pendidikan di Kota Probolinggo. “Serta menjadikan siswa di Kota Probolinggo menjadi peserta didik yang berintegritas, jujur, disiplin dan melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dalam berbagai hal yang positif,” kata Habib Hadi. 

Setelah membacakan deklarasi yang dilakukan insan pendidikan yang hadir pagi itu, dilanjutkan penandatanganan deklarasi yang disaksikan oleh Wali Kota Habib Hadi, Wakil Ketua DPRD Mukhlas Kurniawan, Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo dan Kepala Disdikpora M.Maskur. 

Ditemui usai acara, Maskur menjelaskan anggaran yang telah disiapkan untuk membiayai operasional sekolah dan proses pembelajaran kebutuhan anak didik di sekolah. Ia menyebutkan, pemerintah pusat mengalokasi untuk SD per anak Rp 800 ribu. Pemkot juga memberikan Rp 800 ribu, jadi satu anak Rp 1,6 juta per tahun. 

Untuk siswa SMP, pusat memberikan Rp 1 juta per anak per tahun. Dana dari daerah Rp 1 juta juga per anak. Total untuk SMP Rp 2 juta per anak. Biaya itu untuk buku pembelajaran, ekstrakurikuler dan proses pembelajaran sudah dirasa cukup. 

“Jadi, dana ini bukan untuk infrastruktur. Dana infrastruktur seperti rehab tata ruang kelas, perpustakaan itu menjadi tanggungjawab kami dari Disdikpora. Itu (BOS) untuk biaya operasional, maka Pemkot berani menggratiskan biaya pendidikan seperti ini,” tutur Maskur. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Mukhlas Kurniawan mengacungi jempol program yang dirilis oleh wali kota. Pihaknya, pun akan siap mendukung dan menyupport bahkan tidak akan ragu menambah anggaran jika ada kekurangan karena kebijakan ini berkaitan dengan masyarakat. 

“Kami harus bisa berjalan lurus dengan wali kota, karena ini demi masyarakat,” katanya. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, selain penganggaran adalah pengawasan, untuk itu DPRD juga akan memantau implementasi di lapangan setelah adanya kebijakan tersebut. 

“Program ini bagus tapi jika implementasinya kurang, maka akan kami evaluasi agar bisa menjadi lebih baik. Kami berharap semua elemen bisa melaksanakan semaksimal mungkin dan secara bersama-sama,” imbuh Mukhlas, yang mengaku siap untuk intens turun ke lapangan dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk melihat implementasi pendidikan gratis dan bermutu ini. (famydecta/humas)

 

Rincian Dana BOS APBD dan BOSDA TA 2019

1.    Bos Pusat SD dan SMP Negeri         Rp 28.978.060.000

2.    Bos Pusat SD dan SMP Swasta        Rp 3.716.000.000

3.    Bosda SD dan SMP Negeri               Rp19.286.164.600

4.    Bosda SD/MI dan SMP/MTS Swasta  Rp 7.225.800.000

5.    BOP Paud Pusat dan Daerah            Rp 3.245.086.000

6.    Bosda MADIN                                 Rp  836.278.000

 

Sumber: Disdikpora Kota Probolinggo