Wali kota:Aktifkan Kembali Siskamling

image_pdfimage_print

Mayangan–  Ditengah persiapan pemilu 2019 di Kota Probolinggo, diperlukan kerjasama antara Polri, TNI dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan suasana yang kondusif. Selain itu, peranan pemerintah juga sangat diperlukan dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi Tim Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Kota Probolinggo di Bulan Februari, di ruang rapat Bakesbangpol Kota Probolinggo, Rabu(27/2).

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin memaparkan ada beberapa isu-isu di Kota Probolinggo. Dia menjelaskan saat ini Kota Probolinggo relatif tidak bergejolak pasca ditangkapnya beberapa warga Kota Probolinggo yang diduga terkait dengan jaringan radikalisme dan terorisme, tetapi tetap harus diwaspadai sewaktu-waktu jaringan tersebut aktif lagi.

Dia menambahkan situasi politik menjelang pelaksanaan pemilu serentak  yang akan berlangsung di bulan april mendatang, semakin memanas. “Saat ini marak berita Hoax yaitu berita bohong dan berita yang menyajikan ujaran kebencian. Untuk itu, diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, masyarakat dan komponen lainnya bersama-sama mewujudkan Kota Probolinggo tetap kondusif,” kata wali kota. Dia juga berpesan untuk para ASN pada penyelenggaraan pemilu harus netral, tidak boleh memihak siapapun. “Dan untuk menjaga ketertiban menjelang pelaksanaan pemilu serentak , saya ingin agar Camat dan lurah mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan(Siskamling),” tambahnya. 

Dia menjelaskan yang perlu diwaspadai saat ini adanya potensi konflik yang masih belum selesai antara pelaku transportasi konvensional yang tergabung dalam  kumpulan Aliansi Sopir Angkot Probolinggo (ASAP) dengan pelaku ojek online. “Dihawatirkan akan memicu penolakan dari  sopir angkot yang mengarah pada bentrokan fisik harus dicegah,” kata Habib Hadi.

Kapolresta Probolinggo, AKBP Alfian Nurrizal memaparkan pergerakan organisasi masyarakat (ormas) yang berpaham radikal dan intoleransi harus diawasi. “Deteksi dini sangat penting dilakukan. Camat dan lurah adalah perwakilan dari Pemerintah yang paling mengetahui kondisi warganya. Oleh karena itu, Camat dan lurah harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan radikalisme. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan. Warga harus peka dan melaporkan kepada pihak berwajib jika terdapat kegiatan ormas yang berpotensi menyebarkan radikalisme, intoleransi dan terorisme di Kota Probolinggo,”ujarnya.

Dia menambahkan bahwa mendekati pemilihan khususnya Pemilihan Legislatif biasanya akan marak  kejadian teror dan pencurian hewan, dan tentunya meresahkan masyarakat Kota Probolinggo, maka perlu pengamanan yang melibatkan masyarakat Kota Probolinggo. “Saya mengajak seluruh masyarakat dan tokoh agama untuk melaksanakan pemilu 2019 ini dengan aman, damai dan sejuk. Kami siap membantu dan mendukung dengan program-program Pemerintah untuk memajukan Kota Probolinggo,” ungkap Alfian. (Noviati/Humas)