Wali Kota Ajak Seluruh Kepala OPD Cegah dan Berantas Korupsi

image_pdfimage_print

SURABAYA – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin bersama kepala daerah di Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi. Ada 12 poin penting dalam komitmen yang harus dipenuhi 38 kepala daerah. 

Penandatanganan komitmen upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dihadapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Alexander Mawarta dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kamis (28/2) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. 

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengungkapkan apresiasinya kepada tim korsup pencegahan korupsi KPK RI yang sudah melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Jatim setiap triwulan pada tahun 2018. 

Aksi program itu dilaporan melalui aplokasi MCP (Monitoring Center For Prevention) korsupgah dengan delapan sektor. Yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; pelayanan terpadu satu pintu; kapabilitas APIP; manajemen ASN; dana desa; optimalisasi pendapatan daerah; manajemen aset daerah.

“Dari 39 pemerintah daerah di Jawa Timur, yang terdiri atas satu pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten/kota secara rata-rata mendapat nilai 66 persen atau 8 persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yaitu sebesar 58 persen,” kata gubernur. 

Memang ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi program pemberantasan korupsi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi inspektorat Pemprov Jatim kepada pemerintah kabupaten/kota. 

Antara lain sektor perencanaan dan penganggaran APBD yang masih ada kendala aplikasi yang belum terintegrasi maupun kendala pembuatan aplikasi yang butuh biaya tinggi dan kesiapan SDM. Sektor pengadaan barang dan jasa, kendalanya minim pengembangan perangkat pendukung bagi ULP. Sektor PTSP terkendala masih ada permintaan rekomendasi teknis yang belum dapat dilaksanakan dalam PSTP. 

Sedangkan kendala kapabilitas APIP, kecukupan jumlah SDM fungsional auditor dan P2UDP masih kurang. Sektor manajemen ASN ada kendala implementasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang membutuhkan anggaran besar dan penerapan aplikasi e-kinerja sebagai dasar pemberian remunerasi membutuhkan persiapan relatif lama. 

Masih kurang optimalnya pengawasan dana desa juga menjadi kendala di sektor dana desa. Sektor optimalisasi pendapatan daerah, kendalanya sinergitas BPPKAD dan Kantor Pertanahan dan Kantor Pajak terkait rekonsiliasi manual dan koneksi host to hot. Sehingga proses analisis kembali jenis pajak yang ditarik oleh pemerintah termasuk mekanisme pemungutannya terhambat. 

Sedangkan di sektor manajemen aset daerah, kendalanya belum adanya sistem pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) yang handal. “Terhadap kendala yang dihadapi pemerintah daerah, kami mohon bimbingan kepada KPK dan instansi terkait agar renaksi (rencana aksi) yang akan dilanjutkan tahun 2019 ini dapat terlaksana dengan optimal dan bermanfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat,” kata Khofifah.

Gubernur juga berpesan kepada bupati dan wali kota, sebagai top managemen di daerah hendaknya memberikan dorongan, fasilitas dan anggaran yang penuh terhadap pelaksanaan kegiatan rencana aksi pencegahan korupsi sesuai komitmen yang telah ditandatangani. (isi poin komitmen dalam foto)

Sementara itu, Pimpinan KPK Alexander Mawarta menyampaikan beberapa faktor keberhasilan dalam Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Renaksi PPK). Yakni, dukungan dan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan renaksi PPK sangat dibutuhkan; meningkatkan kesadaran bahwa renaksi PPK adalah program/kegiatan milik daerah sebagai kebutuhan internal. 

“Meningkatkan sinergitas dan koordinasi OPD dalam menjalankan renaksi PPK dan menghilangkan atau mengurangi ego sektoral untuk keberhasilan implementasi renaksi PPK. Meningkatkan peran Inspektorat dan Kominfo dalam memfasilitasi agenda renaksi. Kemudian adanya pengawasan dan internalisasi integritas untuk keberlanjutan renaksi PPK,” bebernya. 

KPK berharap kegiatan itu dapat menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi yang lebih substansial, tidak hanya bersifat seremonial. Jawa Timur merupakan salah satu daerah penting yang menjadi perhatian KPK, terlebih sebelumnya di tingkat kabupaten/kota cukup banyak tersangka yang telah diproses di 2018 dan sebelumnya.

Diharapkan, ke depan tingkat korupsi di Jawa Timur menjadi lebih rendah hingga masyarakat dapat lebih menikmati anggaran dan keuangan negara atau daerah yang dialokasikan di Jatim. 

Wali Kota Probolinggo Habib Hadi pun mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Pemprov Jatim tersebut. Apa yang disampaikan dalam rakor evaluasi dan program pemberantasan korupsi terintegrasi itu, menjadi informasi baginya untuk Kota Probolinggo menjadi lebih baik lagi. 

“Pencegahan sangat bagus dan saya sepakat dengan apa yang dilakukan Pemprov Jatim. Kami sudah sejak awal melakukan pakta integritas bersama KPK beberapa waktu lalu, dan ini menjadi penyemangat untuk melakukan yang lebih baik,” katanya. 

Usai mengikuti rakor, Habib Hadi menyimpulkan hal terpenting adalah menyiapkan SDM yang ada, memahami kendala dan permasalahan kemudian memperkecil dan mempersempit ruang celah yang berpotensi tidak baik. 

“Kita harus optimis dalam mencegah dan memberantas korupsi. Bukan hanya kepala daerahnya saja tetapi bersama-sama dengan seluruh OPD, insyaallah tujuan itu bisa terwujud,” tegas Habib Hadi. (famydecta/humas)