Cegah Korupsi, Wawali HMS Subri Temui KPK

image_pdfimage_print

JAKARTA–Untuk menghindari praktik-praktik berbau korupsi, gratifikasi dan pemahaman tentang pencegahan korupsi di Pemkot Probolinggo, Wawali HMS Subri bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, 27 Februari lalu. Wawali ditemui Serkretariat Koordinasi Wilayah M. Agung Sasongko.

Kedatangan Wawali Subri kala itu bersamaan dengan penandatanganan komitmen bersama, program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh kepala daerah di Jawa Timur. Sebagai kepala daerah baru, Subri mengaku penting untuk menambah wawasan terkait pencegahan korupsi.

“Ada lima kerawanan yang berpotensi menjadi praktik kecurangan dalam pemerintahan. Yakni mutasi jabatan, pengadaan barang dan jasa/ lelang, rekrutmen CPNS dan pengurusan perizinan,” katanya.

Kepada Agung Sasongko, Subri menegaskan, ia bersama Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ingin berkoordinasi lebih lanjut tentang pencegahan hal-hal yang tidak sesuai aturan. Koordinasi itu juga untuk menguatkan konsolidasi Aparatur Penegak Hukum (APH) terkait.

“Berkoordinasi dengan KPK bukan hal yang sulit, karena KPK terbuka untuk umum. Dengan adanya koordinasi, maka pencegahan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai aturan bisa diterapkan secara optimal,” tegas wawali. (nurwachid/famydecta/humas)

In order to avoid corrupt practices, gratification and to increase the understanding of corruption prevention in Probolinggo Municipality, Vice Mayor HMS Subri visited the office of the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) in Jakarta, February 27. Vice Mayor was welcomed by the Coordination Secretariat of the Region, M. Agung Sasongko.

The arrival of Vice Mayor Subri at the same time was to sign a joint commitment, a program of corruption eradication which was integrated by regional heads in East Java. As the head of the new region, Subri said it was important to have more insight into the prevention of corruption.

“There are five vulnerabilities that have the potential to become fraudulent practices in the government, including the transfer of position, procurement of goods and services/auctions, civil servant recruitment and licensing arrangements,” he said.

To Agung Sasongko, Subri stressed, he and Mayor Hadi Zainal Abidin and a number of working units (OPD) would like to coordinate further on preventing things that were not according to the rules. The coordination is also to strengthen the consolidation of the related Law Enforcement Apparatus (APH).