500 KPM di Kanigaran dapatkan BPNT

image_pdfimage_print

KANIGARAN – Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional yang membutuhkan penanganan lintas sektoral dari berbagai pihak baik Pemerintah maupun unsur masyarakat. Dalam hal ini, Kementrian Sosial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang diamanahkan untuk menangani permasalahan kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Zainullah pada acara launching Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rabu (6/3) di Pendopo Kecamatan Kanigaran.

“Untuk pemenuhan program percepatan penurunan angka kemiskinan yang ada di Kota Probolinggo. Dan, mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan gizi yang seimbang kepada KPM,” ujarnya.

Selain itu, Zainullah juga memaparkan penerima BPNT di Kecamatan Kanigaran sebanyak 500 KPM, dengan rincian penerima KPM dari dana Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) sebanyak 200 KPM, sedangkan bantuan yang bersumber dari dana Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) sebanyak 300 KPM. Total penerima KPM di Kota Probolinggo yang bersumber dari dana APBD sebanyak 1300 KPM, untuk KPM yang bersumber dari dana APBN sebanyak 12.465 KPM.

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan BPNT adalah bantuan sosial dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya selama Tahun 2019. Manfaat program BPNT  sebagai perlindungan sosial  dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penerima KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp. 110.000  yang berupa beras 10 Kg dan telur 1 Kg. “Semoga nantinya, semua program bantuan sosial bisa berjalan sesuai harapan, tepat sasaran serta bermanfaat untuk semuanya,” harapnya.

Walikota Probolinggo dan Wakil Walikota, HMS Subri menyaksikan penggesekan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan BPNT serta menyerahkan secara simbolis BPNT berupa beras, telur, Kartu BPNT dan KKS. (mita/humas)

Poverty is a complex and multidimensional problem that requires cross-sectoral handling from various parties, both Government and community elements. In this case, the Ministry of Social Affairs is one of the government institutions mandated to deal with the problem of poverty. This was revealed by the Head of the Social Affairs Agency, Zainullah at the launching of Non-Cash Food Aid (BPNT), Wednesday (6/3) at the Kanigaran District Hall.

“It aims to fulfill the program to accelerate the reduction of poverty in Probolinggo City. And, to reduce the burden of expenditure on Beneficiary Families (KPM) through the fulfillment of balanced nutrition to KPM,” he said.

In addition, Zainullah also explained the BPNT recipients in Kanigaran Subdistrict as much as 500 KPM, with details of KPM recipients from the Regional Expenditure Budget (APBD) funds of 200 KPM, while the aid given from the National Expenditures Budget (APBN) fund was 300 KPM. The total KPM recipients in Probolinggo city were taken from regional budget (APBD) funds of 1300 KPM, for KPM taken from the APBN funds as many as 12,465 KPM.

Probolinggo Mayor, Habib Hadi Zainal Abidin said BPNT is non-cash social assistance from the government given to KPM every month during 2019. Benefits of the BPNT program are as social protection and poverty reduction, increasing non-cash transactions in the agenda of the Non-Cash National Movement (GNTT) as well as increasing economic growth in the region.

KPM recipients get assistance in the amount of Rp. 110,000 in the form of 10 Kg of rice and 1 Kg of eggs. “Hopefully, all social assistance programs can run as expected, on target and be useful for all,” he hoped.

Probolinggo Mayor and Vice Mayor, HMS Subri witnessed the friction of Prosperous Family Cards (KKS) and BPNT and handed over symbolically BPNT in the form of rice, eggs, BPNT cards, and KKS.