image_pdfimage_print

KANIGARAN – 20 lembaga dan instansi vertikal peminjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) melakukan penandatanganan perbaruan masa perjanjian, Rabu (6/3). Penandatanganan itu disaksikan oleh Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wawali HMS Subri serta sejumlah pejabat Pemkot, di Sabha Bina Praja.

Lembaga dan instansi vertikal yang dimaksud antara lain Kejari, Kodim 0820, Polres Probolinggo Kota, Pengadilan Negeri, Sub Denpom V/31, BAZNAS, MUI, FKUB, Kemenag, KPU, Bawaslu, Kwarcab Pramuka, BPN, PMI, Lapas Kelas IIB, KONI, Muhammadiyah, PCNU, SPSI dan Rupbasan Kemenkumham. Sejumlah BMD yang dipinjam pakai berupa kendaraan, tanah dan bangunan.

“Penandatanganan ini untuk tertib administrasi BMD, membantu pelaksanaan operasional pihak peminjam pakai BMD dan pembaruan masa perjanjian untuk mengontrol kondisi BMD,” kata Kepala BPPKAD Imanto, dalam laporannya.

Sementara itu, Wali Kota Hadi Zainal Abidin menjelaskan, setiap tahun dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI, yang menjadi sorotan utama adalah pengelolaan aset daerah/BMD. Salah satunya terkait dengan pemanfaatan BMD Kota Probolinggo.

Untuk itu, penandatanganan perjanjian pinjam pakai ini dilakukan dalam rangka tertib administrasi sekaligus mempermudah dalam pengawasan. Biaya pemeliharaan dan pengaman BMD menjadi tanggung jawab peminjam pakai. Jangka waktu pinjam pakai selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali.

“Dimohon agar dilakukan pengamanan atas BMD yang dipinjam pakai karena apabila terjadi kehilangan maka peminjam pakai harus bertanggungjawab atas BMD tersebut. Pemanfaatan BMD yang dipinjam pakai digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor,” kata Habib Hadi.

Ke depan, lanjutnya, penandatanganan perjanjian akan dilakukan secara rutin di bulan Januari. “Agar mempermudah fungsi pengawasan,” imbuh politisi PKB itu. (famydecta/humas) 

20 institutions and vertical agencies, which borrow to use regional assets (BMD) signed a new aagreement, on Wednesday (6/3).  The sign is witnessed by mayor Hadi Zainal Abidin and vice mayor HMS Subri and some of officers of Probolinggo city government, at Sabha Bina Praja.

The institution and vertical agencies are district prosecutor (Kejari), Military District Command 0820 (Kodim 0820), regional police, district court, Sub Denpom V/31, Baznas, MUI, FKUB, Religious affairs ministry (Kemenag), KPU, Bawaslu, and Regional Scout (Kwarcab), National Land agency (BPN), Indonesian Red Cross (PMI), IIb class of State prison (Lapas Kelas IIb), national Sport committee (KONI), Muhammadiyah, PCNU, SPSI, and Rupbasan of Law and Human Rights Ministry. Some of regional assets which borrow to use are vehicles, lands, and buildings.

 “This sign is for good administration of regional assets, to assist operational activity for who borrow BMD and to renew agreement period to control BMD condition,” said the head of BPPKAD Imanto in his report.

Meanwhile, mayor Hadi Zainal Abidin explained, when Budget Report of Regional Government was inspected by BPK RI, every year, the main inspection is BMD management. One of them is the usage of BMD of Probolinggo city.

Those, it is to make a good administration and to make it easy in controlling. Cost of repairs of BMD bocome the responsibility of the borrowers. The period is for 5 years long and it can be lengthened for once.

 “Please keep BMD safe, since if there were any lost, the borrowers should exchange it as a way of responsibility. The usage of BMD is to support the office’s duty,” said Habib Hadi.

In the future, the agreement will be signed on January routinely. “To simplify the supervision of BMD,” said the politician of PKB.