Tertib Administrasi, Perbarui Perjanjian Pinjam Pakai BMD 

image_pdfimage_print

KANIGARAN – 20 lembaga dan instansi vertikal peminjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) melakukan penandatanganan perbaruan masa perjanjian, Rabu (6/3). Penandatanganan itu disaksikan oleh Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wawali HMS Subri serta sejumlah pejabat Pemkot, di Sabha Bina Praja. 

Lembaga dan instansi vertikal yang dimaksud antara lain Kejari, Kodim 0820, Polres Probolinggo Kota, Pengadilan Negeri, Sub Denpom V/31, BAZNAS, MUI, FKUB, Kemenag, KPU, Bawaslu, Kwarcab Pramuka, BPN, PMI, Lapas Kelas IIB, KONI, Muhammadiyah, PCNU, SPSI dan Rupbasan Kemenkumham. Sejumlah BMD yang dipinjam pakai berupa kendaraan, tanah dan bangunan. 

“Penandatanganan ini untuk tertib administrasi BMD, membantu pelaksanaan operasional pihak peminjam pakai BMD dan pembaruan masa perjanjian untuk mengontrol kondisi BMD,” kata Kepala BPPKAD Imanto, dalam laporannya. 

Sementara itu, Wali Kota Hadi Zainal Abidin menjelaskan, setiap tahun dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI, yang menjadi sorotan utama adalah pengelolaan aset daerah/BMD. Salah satunya terkait dengan pemanfaatan BMD Kota Probolinggo. 

Untuk itu, penandatanganan perjanjian pinjam pakai ini dilakukan dalam rangka tertib administrasi sekaligus mempermudah dalam pengawasan. Biaya pemeliharaan dan pengaman BMD menjadi tanggung jawab peminjam pakai. Jangka waktu pinjam pakai selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. 

“Dimohon agar dilakukan pengamanan atas BMD yang dipinjam pakai karena apabila terjadi kehilangan maka peminjam pakai harus bertanggungjawab atas BMD tersebut. Pemanfaatan BMD yang dipinjam pakai digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor,” kata Habib Hadi. 

Ke depan, lanjutnya, penandatanganan perjanjian akan dilakukan secara rutin di bulan Januari. “Agar mempermudah fungsi pengawasan,” imbuh politisi PKB itu. (famydecta/humas)