Menteri PPN Dorong Kota Probolinggo Jadi Kota Jasa Regional

image_pdfimage_print

KANIGARAN – Kota Probolinggo punya peran sebagai pusat wilayah pengembangan (WP) Probolinggo-Lumajang dengan daerah hinterland (daerah pemasok kebutuhan) Kabupaten Probolinggo dan Lumajang. Hal itu dilihat dari sistem perwilayahan Provinsi Jawa Timur.

Didukung keberadaan pelabuhan, membuat Pemkot Probolinggo menjadikan potensi sektor perdagangan, jasa dan industri sebagai pengungkit perekonomian dan pembangunan.

Melihat kondisi tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro pun meminta pemkot setempat memaksimalkan potensi itu. Hal itu disampaikan saat kunjungan Menteri PPN ke Kota Probolinggo, Sabtu (16/3).

“Saya pernah menjadi mitra Bapak Wali Kota (Hadi Zainal Abidin) saat beliau masih di komisi XI. Saya berharap nantinya perencanaan dan pembangunan di Kota Probolinggo lebih baik. Kota Probolinggo jadi kota terkemuka paling tidak di Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

Bambang menyimpulkan, saat ini Wali Kota Habib Hadi sedang membawa Kota Probolinggo sebagai kota jasa regional di wilayah Jawa Timur. Antara Surabaya dan Banyuwangi. Saat ini kota jasa utamanya di Surabaya dan kedua terbesar di Malang. “Yang belum ada, kota jasa regional dari Surabaya sampai Banyuwangi,” terangnya.

Menteri PPN menjelaskan, di dekat Kota Probolinggo ada kawasan luar biasa. Yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang masuk dalam 10 Bali baru di peta pariwisata Indonesia.

Dan, tidak boleh dilupakan Kota Probolinggo terletak di kawasan pantai yang punya pelabuhan. Hal itu menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota jasa regional.

Optimalkan Tiga Bidang

Ada tiga bidang yang benar-benar bisa membawa Kota Probolinggo dalam status tersebut. Yang pertama, kata Bambang, Kota Probolinggo sebagai daerah penyangga sekaligus pintu masuk ke TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) selain Malang dan Pasuruan. Banyaknya wisatawan TNBTS perlu lebih dari satu daerah penyangga, dan yang berpotensi adalah Kota dan Kabupaten Probolinggo.

Wisatawan datang dari Malang dan Surabaya, tetapi Probolinggo sudah punya jalan tol. Bambang pun berharap peran dan sinergi antara Kota-Kabupaten Probolinggo, agar bisa mendatangkan banyak manfaat. Kota Probolinggo harus bisa menyediakan fasilitas  hotel, restoran, retail dan penunjang potensi atau kegiatan ekonomi lainnya.

“Orang berkunjung yang dilihat hanya sebatas gunung. Kadang orang yang sudah berkunjung ingin wisata lainnya. Barang kali bisa disinergikan dengan mengembangkan wisata pantai, bisa memperpanjang waktu tinggal wisatawan Bromo di Kota Probolinggo. Harus ada upaya menjadikan Kota Probolinggo jadi pintu masuk utama ke TNBTS,” jelas Menteri Bambang yang berkunjung didampingi Anggota Komisi XI DPR RI Faisol Riza.

Bidang pengembangan kedua adalah jasa transportasi laut, yang terintegrasi dengan kawasan industri. Melihat lalu lintas angkutan barang ke Jawa Timur, potensi Pelabuhan Probolinggo dinilai sangat besar. Lebih menarik lagi, apabila pelabuhan tersebut terkait dengan kawasan industri.

Yang dijual ke investor nantinya adalah Kota Probolinggo sudah punya kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan. Jika pelabuhan Probolinggo memadai, maka investor bisa beralih ke kota ini.

Ditambah lagi banyak industri padat karya memilih pindah ke Jawa Tengah, karena UMK lebih rendah dari Jawa Barat. Jawa Timur bisa menarik kesempatan ini dan tetap kompetitif.

Pengembangan ketiga yakni jasa untuk daerah sekitarnya. “Segala macam jasa kalau bisa dipusatkan di Kota Probolinggo. Misalnya jasa perdagangan, keuangan, jasa komunikasi, jasa transportasi atau jasa lainnya dipusatkan di Kota Probolinggo,” jelas Menteri Bambang.

Masterplan dari Bappenas, Bambang memastikan Kota Probolinggo jadi pintu utama masuk TNBTS. Terkait pelabuhan, pihaknya akan bekerjasama dengan Provinsi Jawa Timur untuk mencari investor.

“Saya yakin perencanaan Pak Wali sudah baik. Tapi tidak boleh lupa, setiap perencanaan ada prioritasnya. Kota Probolinggo harus menjadi kota jasa yang kompetitif,” pesannya pada Wali Kota Habib Hadi dan Wawali Muhammad Soufis Subri.

Sebelum mengakhiri sambutannya di Puri Manggala Bakti, dihadapan undangan yang terdiri dari Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah serta LPM, Menteri Bambang pun mengingatkan soal pemenuhan layanan dasar air bersih dan sanitasi bagi warga Kota Probolinggo.

“Selain mengembangkan kota jasa yang kompetitif, Pak Wali tidak boleh lupa memastikan setiap rumah tangga mendapat pemenuhan layanan dasar yang baik yaitu air bersih dan sanitasi. Kalau sudah terpenuhi, Kota Probolinggo akan menjadi jadi kota jasa yang menyejahterahkan masyarakatnya, bukan pengusahanya saja,” tegas mantan Menteri Keuangan RI tersebut.

Sesuai apa yang disampaikan menteri, Habib Hadi akan mendahulukan apa yang menjadi prioritas. Diketahui, wali kota punya 10 program prioritas. Dan, akan memilah mana yang harus sesegera mungkin dan yang membutuhkan tahapan.

Soal pelabuhan terintegrasi kawasan industri, Habib Hadi mengaku sudah ada kajian terkait hal tersebut. “Dari kajian yang ada, insyaallah ada lahan 400 hektar untuk kawasan industri yang terletak di dekat pelabuhan. Lahan sudah ada, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah masuk. Sudah kami rancang dan butuh proses koordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat. Koneksi antara perdagangan, jasa dan wisata harus ada langkah pengembangan potensi. Itu yang akan kami lakukan,” jelasnya. (famydecta/humas) 

Probolinggo City has a role as the center of the Probolinggo-Lumajang (WP) development area with the hinterland (supplier area needs) of Probolinggo and Lumajang Regency. This can be seen from the East Java Province regional system.

Supported by the existence of the port has made the Probolinggo Municipality potential of the trade, service and industry sectors as a lever of the economy and development.

Seeing these conditions, the Minister of National Development Planning / Head of the National Development Planning Agency (Bappenas) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro also asked the local government to maximize the potential. This was conveyed during a visit by the Minister of PPN to Probolinggo City on Saturday (3/16).

“I was a partner of Mayor (Hadi Zainal Abidin) while he was still in commission XI. I hope that the planning and development of the city will be better. “This city is the leading city at least in East Java Province,” he explained.

Bambang concluded, currently, Mayor Habib Hadi is carrying Probolinggo City as a regional service city in the East Java region, between Surabaya and Banyuwangi. At present, the main service city is in Surabaya and the second largest is Malang. “What is missing is that there is no regional services city linking from Surabaya to Banyuwangi,” he explained.

The PPN Minister explained, near to Probolinggo City, there was an extraordinary area which is Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS), included in the 10 new Bali on Indonesia’s tourism map.

And, it should not be forgotten that Probolinggo City is located in a coastal area that has a port. This makes the city a regional service city.

 Optimizing Three Areas

There are three areas that really can bring Probolinggo as a regional service city. The first, said Bambang, is Probolinggo City as a buffer zone as well as the entrance to TNBTS (Bromo Tengger Semeru National Park) in addition to Malang and Pasuruan. The number of TNBTS tourists needs more than one buffer zone, and the potential regional for this purpose are Probolinggo City and Regency.

Tourists come from Malang and Surabaya, but Probolinggo already has a toll road. Bambang also hopes for the role and synergy between the City and Regency of Probolinggo, so that it can bring many benefits. Probolinggo City must be able to provide hotel, restaurant, retail and supporting facilities or other economic activities.

“The main tourist destination is the mountain, but sometimes people want to have other tours. It is possible to synergize with developing coastal tourism, which can extend the residence time of Bromo tourists so that they can extend their stay in the city. There must be an effort to make Probolinggo City as the main entrance to TNBTS,” explained Minister Bambang who was accompanied by Members of the Indonesian House of Representatives Commission XI Faisol Riza.

The second area of development is sea transportation services, which are integrated with industrial estates. Seeing the freight traffic to East Java, the potential of Probolinggo Port is considered very large. It could be more interesting if the port is related to industrial estates.

 What is sold to investors later is that Probolinggo City already has an industrial area integrated with the port. If the Probolinggo port is adequate, investors can do investment in this city.

Furthermore, many labor-intensive industries chose to move to Central Java, because MSEs were lower than West Java. East Java can attract this opportunity and remain competitive.

The third development is services for the surrounding area. “All kinds of services can be concentrated in Probolinggo city. For example, trade, financial, communication services, transportation services or other services are centered in the city,” explained Minister Bambang.

The master plan from Bappenas, Bambang ensured that Probolinggo City is the main door to enter TNBTS. Regarding the port, it will cooperate with East Java Province to find investors.

“I am sure that the mayor’s planning is good. But you can’t forget that every plan has priority. Probolinggo City must be a competitive service city,” he ordered Mayor Habib Hadi and Vice Mayor Muhammad Soufis Subri.

Before ending his speech at Puri Manggala Bakti, which was attended by Forkopimda, Head of Regional Working Units (OPD), district heads, sub-district heads, and non-governmental institutions (LPM), Minister Bambang also reminded about the fulfillment of basic water and sanitation services for residents of Probolinggo City.

“In addition to developing a competitive service city, the mayor must not forget to ensure that every household gets the fulfillment of good basic services, including clean water and sanitation. If it has been fulfilled, Probolinggo City will become a service city that will prosper its people, not just entrepreneurs,” said the former Indonesian Minister of Finance.

As stated by the minister, Habib Hadi will prioritize the priority programs. It is known, the mayor has 10 priority programs. And, will sort out which ones should be as soon as possible and those that need stages.

Regarding the integrated port of industrial estates, Habib Hadi admitted that there had been studies related to this matter. “From the existing studies, God willing, there is a 400-hectare land for industrial estates located near the port. The land is already available, along with the Regional Spatial Plan (RTRW). We have designed and need a process of coordination with the province and the central government. The connection between trade, services, and tourism must have a step to develop potential. That’s what we will do,” he explained.