Pemkot Probolinggo Gandeng Pemkab Probolinggo

image_pdfimage_print

Pemkot Probolinggo Gandeng Pemkab Probolinggo

Probolinggo City Finalized a Deal with Probolinggo Regency 

Untuk kesekian kalinya, Pemerintah Kota Probolinggo menggandeng Pemerintah Daerah lain dalam rangka mengurus beberapa urusan pemerintahanan. Setelah tahun lalu berhasil mengajak Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pebruari ini Pemkot Probolinggo menggandeng “saudaranya” yakni Kabupaten Probolinggo. Kali ini mereka bersepakat mengurus 15 objek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Nota kesepahaman yang menjadi prasyarat kerja sama ditanda tangani oleh Hj. Rukmini selaku Wali Kota Probolinggo sebagai Wakil dari Pemerintah Kota Probolinggo, dengan Hj. Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo sebagai Wakil dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo (3/2).

Another deal of agreement on governmental affairs has been made by Probolinggo City Government with other regional governments. Following other agreements with Surakarta City Government and Banyuwangi Regency Government done in 2015, Probolinggo City has finalized another agreement with its “colleagues”, Probolinggo Regency Government, this year in February. Both of them agree to make a deal on 15 fields of governmental affair and regional development. An MoU as the precondition of this cooperation was signed by Mayor Rukmini as the Mayor of Probolinggo and Hj. Puput Tantriana as the Regent of Probolinggo at Puri Manggala Bhakti, City Hall.

Ke-lima belas objek yang menjadi fokus kerja sama antar kedua daerah di antaranya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, linkungan hidup, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kelautan dan perikanan, pertanian, tenaga kerja, pariwisata, energi dan sumber daya air, serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah. Aspek yang dikerja samakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan evaluasi. Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan serta memberikan pelayanan umum secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (abdur hamzah)

The 15 fields of governmental affair being the focus of both sides are education, health, public work and urban planning, cooperatives and small-medium enterprises (UKM), industry, trade, transportation, environment, national unity and domestic politics, maritime and fisheries, agriculture, manpower, tourism, energy and water resource, and other fields based on regional necessities. The aspects of cooperation on this agreement are planning, implementation, supervision, monitoring, maintenance, and evaluation. The cooperation is done to optimalize the management of sustainable potential resource and to give an effective and efficient public service to increase the society’s welfare.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.