Nilai Sakip Pemkot Probolinggo Meningkat

image_pdfimage_print

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Probolinggo 2016 mengalami kenaikan satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2015 nilai SAKIP Pemkot Probolinggo C (44.05), kini menjadi predikat CC (cukup/memadai) dengan nilai 51,11. Jadi, naik sebanyak 7,06 poin. 

“Hasil evaluasi untuk Pemkot Probolinggo menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar,” terang Kabag Organisasi Setda Kota Probolinggo Budiono Wirawan, siang tadi (1/2). 

Berdasarkan PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan PP nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, telah diadakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemkot Probolinggo 2016 pada Agustus lalu.

Evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil atau outcome, terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented goverment). 

Ada lima komponen penilaian yang dilakukan. Yakni, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. 

Capaian nilai Pemkot Probolinggo, kata Budi – sapaannya, menggambarkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. “Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil/outcome masih perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut,” tuturnya. 

Kenaikan poin nilai tersebut ada pada perencanaan kinerja Pemkot Probolinggo sudah lebih dari tahun lalu, kemudian pemkot sudah melakukan pengukuran kinerja dengan baik. Sedangkan evaluasi internal terhadap SAKIP di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai tahun lalu sudah dilakukan oleh Inspektorat. 

Jika ingin terus meningkatkan nilai evaluasi banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemkot setempat. “Strategi yang wajib dilakukan adalah melakukan review terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategi (renstra) oleh masing-masing SKPD, harus sesuai dengan arah visi misi pemkot dan berorientasi hasil,” jelas mantan camat ini.

Strategi lain yang telah disiapkan Bagian Organisasi adalah review terhadap Indikator Kinerja Umum (IKU). Baik IKU pemkot maupun SKPD. IKU tersebut harus relevan, spesifik dan terukur serta benar-benar sesuai dengan tupoksi baru SKPD. 

Perlu adanya menerapkan angaran berbasis kinerja dengan mewajibkan setiap SKPD mempertanggungjawabkan kinerja tahun sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah dibuat sebelum mengajukan anggaran tahun sebelumnya. 

Artinya, SKPD tidak hanya menghasilkan output tapi juga outcome yang jelas dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Probolinggo. Kabag Organisasi juga menegaskan, setiap SKPD wajib membuat PK sampai ke level staf. 

“Untuk itu saat ini akan kami usulkan perwali tentang jabatan staf/pelaksana (selama ini nama staf di SK walikota masih tertulis staf). Saat ini kami sudah mulai menyusunnya,” tegas Budi. 

PR lainnya, tahun ini pemkot wajib punya aplikasi khusus SAKIP untuk memudahkan monev (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan SAKIP. 

Masih menurut Budi, budaya kinerja yang ada di Pemkot Probolinggo saat ini harus berorientasi hasil yang memberi kemanfaatan nyata kepada masyarakat. Bukan menghasilkan output kegiatan saja atau asal anggaran habis, kegiatan 100 persen, tetapi kegiatan  tersebut tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. 

“Bahkan tidak mengarah atau mendukung tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD kota. Dan lagi, selama ini RPJMD kota dan renstra SKPD belum dilengkapi dengan IKU yang relevan dan terukur. Tetapi, sejauh ini sudah ada kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” paparnya. 

Dengan begitu, Pemkot diharapkannya harus fight. “Sebab, ini kerja bersama. Sebagai leader-nya Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi. Sejauh ini komitmen wali kota dan sekda sudah sangat besar, harus dibarengi dengan kesungguhan dan komitmen SKPD,” ujar Budi bersemangat. 

Penyerahan nilai evaluasi SAKIP dilaksanakan di kantor Gubernur Jawa Timur Selasa (31/1) oleh Menteri PAN-RB Asman Abnur kepada bupati/wali kota di Indonesia wilayah tengah yaitu Kalimantan, NTB, NTT, Bali dan Jawa Timur. 

SAKIP kota diterima oleh Inspektur Wilayah Kota Probolinggo Sukam didampingi Plt Kepala Bappeda Heri Astuti dan Kabag Organisasi Budiono Wirawan. 

Menteri Asman Abnur meminta pemda untuk melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi dengan menerapkan e-budgeting yang didasarkan pada kinerja outcome sehingga mampu mencegah pemborosan anggaran. 

“Beliau juga meminta jajaran pemda kabupaten/kota untuk mewujudkan predikat yang baik agar rakyat merasakan betul manfaat hasil kinerja pemerintah,” terang Budi. ∎famydecta/humas

Leave a Reply

Your email address will not be published.