Membangun Birokrasi Enterpreneurship

image_pdfimage_print

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo menggelar sosialisasi membangun birokrasi entrepreneurship di lingkungan pemerintah setempat, Rabu (1/2). Sosialisasi yang digelar di Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo tersebut diikuti oleh seluruh Kepala  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, dan Lurah se-Kota Probolinggo. Hadir sebagai nara sumber, Prof. Unti Ludigdo Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. 

Kepala Bagian Organisasi, melalui Kasubbag. Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Nurindah Wijayanti menjelaskan maksud dari kegiatan tersebut. Sosialisasi ini untuk melakukan perubahan kinerja serta kapasitas kinerja birokrasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya membentuk atau merubah mindset, sikap dan perilaku baik tingkat manajemen maupun staf dari budaya yang bersifat birokratis menjadi entrepreneurship. 

“Membentuk profil dan manajemen birokrasi yang mampu melayani kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks. Serta merubah orientasi aparatur organisasi publik  agar lebih antisipatif, kreatif, ilustratif dan mampu membaca peluang,” paparnya. 

Sementara itu, Sekda Kota Probolinggo, Johny Haryanto dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya sosialisasi semacam ini. Dengan memperdalam pengetahuan tentang entrepreneurship justru akan mengefisienkan birokrasi. “Suatu contoh, ada pengerjaan proyek infrastruktur. Jalan sudah diaspal mulus, ada pipa PDAM rusak. Akhirnya jalannya digali, kemudian ditutup lagi oleh PDAM. Nah, tiba-tiba ada kabel milik Telkom yang nyangkut. Itu mereka gali lagi, dan dimuluskan lagi. Sudah berapa biaya yang keluar itu. Yang seperti ini kita harus pelajari dalam sosialisasi ini untuk mengefisienkan anggaran tadi,” ungkap sekda. 

Unti Ludigdo menjelaskan prinsip dalam kewirausahaan birokrasi. Ia menekankan pada orientasi pejabat pemerintah pada kualitas layanan ke masyarakat sehingga terpenuhi kepuasan masyarakat sebagai pelanggan utama. Selain itu, unit-unit dalam birokrasi pemerintahan perlu memiliki derajat keluwesan dalam berkreasi dan berinovasi, sehingga petunjuk pelaksanaan yang sangat kaku dan mengikat harus dihindarkan. ∎abdurhamzah/humas

Leave a Reply

Your email address will not be published.