Siapkan Pembangunan Wisata Anyar di Mayangan

image_pdfimage_print

 

MAYANGAN – Pemerintah Kota Probolinggo melalui anggaran APBN berencana membangun wisata anyar di kawasan pesisir Mayangan. Untuk memuluskan rencana tersebut, Wali Kota Hadi Zainal Abidin bersama Wawali Muhammad Soufis Subri menemui puluhan warga di Kelurahan Mayangan dan Sukabumi yang terdampak rencana pembangunan tersebut, Kamis (21/3) malam. 

Sejumlah area di kawasan Mayangan bakal disulap menjadi tempat wisata yang apik. Terdapat masjid apung, air mancur, ruang terbuka hijau (RTH), lapangan futsal, kios kuliner, taman tematik hingga tempat pembuangan sampah sementara. Dana sebesar Rp 30 M disiapkan untuk mega proyek penanganan kawasan kumuh. 

Visi penanganan dan pengembangan kawasan Mayangan antara lain penanganan permukiman kumuh nelayan; pengembangan RTH dan fasilitas umum (fasum), pengembangan RTH dan pendistrian, pengembangan kawasan wisata mangrove. 

Kepala Dinas Permukiman Agus Hartadi menjelaskan, sosialisasi peningkatan kawasan kumuh sudah dilakukan sejak 20 September 2018 lalu. “Kami sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menjanjikan dana Rp 30 M. Kami akan menjalankan sesuai aturan yang ada, segala sesuatunya kami tidak ingin keluar dari rel,” tegasnya. 

Proses apprasial yang akan menilai, menghitung barang atau daerah yang berdampak. Proses ganti untung pun nantinya akan disalurkan lewat rekening, “Transfer dana dari pemerintah pusat ke masyarakat melewati rekening, jadi lebih terbuka,” imbuh Agus Hartadi. 

Saat menemui warga di Pendopo Kecamatan Mayangan, Habib Hadi menyampaikan harapannya jika rencana pembangunan bisa berjalan sesuai harapan. Dan mewaspadai adanya informasi dari pihak luar yang menambah-nambahi, untuk itu diperlukan pemahaman masyarakat karena rencana ini memerlukan perluasan area.

Ya, ada relokasi untuk sejumlah pemukiman warga di Kelurahan Sukabumi dan Mayangan yang berdampak. Seperti di beberapa rumah di pinggiran Jalan Ikan Tongol dan Ikan Belanak, yang akan kena perluasan dari bibir jalan hingga sepanjang 25 meter ke dalam. 

“Dalam jangka panjang, penataan ini untuk memajukan masyarakat Mayangan. Rencananya ada masjid apung yang menjorok ke laut meniru Pantai Losari di Makassar dan seperti di Makkah. Juga ada tempat kios kuliner untuk meningkatkan ekonomi warga, ada lapangan futsal dan fasilitas umum lainnya,” jelas Habib Hadi –sapaan akrab wali kota-. 

Program pembangunan wisata ini sendiri bakal digarap selama tiga tahun. Mulai tahun 2019 ini hingga tahun 2021 mendatang. Pembayaran ganti untung akan diserahkan pada akhir 2019. “Alhamdulillah ini semua dananya dari APBN, karena APBD kota akan fokus untuk pembangunan rumah sakit baru,” kata Habib Hadi. 

Pada 2019 yang digarap adalah kawasan Sukabumi. Untuk tahun 2020, zona dua di utara jalan sekaligus pembebasan utara jalan. Nah, di tahun 2021 baru relokasi rumah-rumah di selatan sampai masuk ke kedalaman 25 meter. 

Selain itu, di pemukiman warga yang tidak kena dampak, akan diperbaiki. Baik jalan, drainase hingga persampahan. Habib Hadi memberikan penjelasan secara detail melalui masterplan yang telah dibuat oleh tim kluster 8 Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). 

Lahan Tak Bersertifikat

Habib Hadi memberikan pemahaman jika yang mereka tempati adalah tanah milik negara dan tidak bersertifikat. Pemerintah yang berencana melakukan penataan tentu harus mendapat dukungan dari masyarakat dengan sejumlah ketentuan. 

Misalnya, ada yang ganti untung yang diberikan kepada warga terdampak. Pemkot tidak bisa melakukan sendiri, karena ada lembaga independen yang akan menghitung. 

“Dengan uang itu, sampean bisa membeli tanah atau rumah baru. Perkara cocok atau tidak itu terserah sampean (rumah barunya) karena saya tidak bisa memaksa. Marilah berpikir solusinya, ini demi Mayangan lebih baik lagi, destinasi wisata yang baru dan ada perekonomian yang meningkat,” tutur wali kota yang punya gaya khas ketika berkomunikasi dengan warganya ini. 

Untuk sementara, sambil menunggu rumah barunya selesai dibangun, wali kota mempersilahkan warga terdampak untuk sementara waktu tinggal di rumah susun. Mengenai berapa lama warga bisa tinggal, Habib Hadi akan membahasnya lebih detail dengan OPD terkait. 

Wali kota menjamin, masyarakat akan menerima hak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia tidak akan mengintervensi mengurangi atau melebihkan hak warganya. 

Orang nomor satu di Kota Probolinggo itu pun mengingatkan kepada warga bahwa apa yang mereka tempati saat ini adalah tanah milik negara dan tidak dilengkapi dengan sertifikat. 

Habib Hadi juga menegaskan agar warga tidak terpengaruh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghalang-halangi rencana pemerintah tersebut.  “Program ini bukan merampas hak warga. Saya melindungi sampean dengan cara bagaimana sampean bisa mendapat hak yang sesuai dari ganti untung itu. Saya yang menjamin itu,” tambahnya.

Apa yang dilakukan pemerintah, lanjut Habib Hadi kepada warga yang hadir. Adalah untuk mewujudkan Kota Probolinggo lebih bagus lagi. Dan, yang akan merasakan dampaknya juga masyarakat Kota Probolinggo dan mereka yang datang berwisata ke kota ini. 

Habib Hadi berharap, tidak ada orang yang membuat opini dan meminta warga untuk percaya kepadanya. “Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami oleh semuanya. Saya akan terus mendengarkan apa yang diharapkan masyarakat. Hak sampean ya punya sampean. Semoga pemberitahuan ini menjadi pemahaman antara pemerintah dan masyarakat di masa kepemimpinan saya,” tegas bapak dengan tiga anak ini. (famydecta/humas)